RADARSOLO.COM - BPJS Kesehatan Cabang Surakarta bersama pemerintah daerah terkait menggelar rekonsiliasi data peserta dan iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Triwulan I 2026 di Alana Hotel, pada Kamis (23/4).
Kegiatan ini juga dirangkai dengan edukasi pola hidup sehat serta kolaborasi dengan Kementerian Agama dan tokoh agama melalui penyerahan buku khotbah terkait program JKN.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surakarta Debbie Nianta Musigiasari mengatakan, rekonsiliasi menjadi langkah krusial untuk memastikan ketepatan data kepesertaan dan kesesuaian iuran yang telah disetorkan hingga triwulan pertama 2026.
“Rekonsiliasi ini bersifat rutin untuk memastikan keakuratan data, kesesuaian iuran, serta ketertiban pembayaran bagi seluruh segmen kepesertaan JKN,” ujarnya.
Ia menjelaskan, per April 2026 cakupan kepesertaan JKN di wilayah Cabang Surakarta telah mencapai 99,13 persen, melampaui target nasional sebesar 98,6 persen sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
Namun demikian, tingkat keaktifan peserta masih berada di angka 76,86 persen atau belum memenuhi target 80 persen.
“Masih ada tiga kabupaten yang tingkat keaktifannya belum mencapai target, ini yang menjadi perhatian bersama,” tambahnya.
Dari sisi data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), terjadi dinamika jumlah peserta sejak Januari 2025 hingga April 2026.
Kabupaten Sragen mengalami kenaikan 81.183 jiwa, Wonogiri naik 31.621 jiwa, Karanganyar naik 28.108 jiwa, dan Sukoharjo bertambah 2.273 jiwa. Sementara Kota Surakarta justru mengalami penurunan 14.064 jiwa akibat proses verifikasi dan validasi data.
Untuk mendukung akurasi perhitungan iuran, BPJS Kesehatan juga menghadirkan Aplikasi Rekonsiliasi Iuran Pemda (ARIP) yang membantu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menghitung iuran JKN secara terstandar sesuai regulasi.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala KPPN Surakarta Eko Budiyanto menegaskan, komitmen KPPN dalam mendukung program JKN, terutama dalam hal pembayaran iuran yang tepat waktu dan validasi data.
“Kami melakukan kurasi dan monitoring secara berkala. Kami juga mengingatkan pemerintah daerah untuk berhati-hati dalam penggunaan kode billing agar tidak terjadi kesalahan yang dapat memperlambat proses rekonsiliasi dan penyaluran iuran,” jelasnya.
Selain rekonsiliasi, kegiatan ini turut menghadirkan brand ambassador BPJS Kesehatan Ade Rai, yang memberikan motivasi kepada peserta mengenai pentingnya menjaga pola hidup sehat.
Ade Rai menekankan bahwa program JKN merupakan wujud gotong royong nasional dalam pembiayaan kesehatan.
Menurutnya, keberlanjutan program sangat bergantung pada kondisi masyarakat.
“Program ini akan berjalan baik jika jumlah masyarakat sehat lebih banyak dibandingkan yang sakit. Saat kondisinya terbalik, beban pembiayaan akan meningkat dan berpotensi menimbulkan defisit,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa sekitar 95 persen penyakit yang ditanggung BPJS Kesehatan merupakan penyakit tidak menular yang dipengaruhi perilaku masyarakat.
“Kalau masyarakat bisa mengubah pola hidup menjadi lebih sehat, kita bisa menghemat biaya yang sangat besar. Dana tersebut bisa dialihkan untuk kebutuhan lain,” katanya.
Ade Rai menambahkan, upaya preventif dan promotif menjadi kunci penting untuk menekan beban pembiayaan kesehatan. Ia mengingatkan bahwa biaya kesehatan akan terasa sangat mahal ketika seseorang telah jatuh sakit.
“Selama 12 tahun terakhir, negara telah mengeluarkan sekitar Rp1.270 triliun untuk pembiayaan kesehatan. Ke depan, angkanya bisa terus meningkat jika masyarakat tidak mulai peduli menjaga kesehatannya,” tandasnya.
Melalui kegiatan ini, Debbie berharap sinergi antara pemerintah daerah, pemangku kepentingan, serta masyarakat dapat semakin kuat dalam mendukung keberlanjutan Program JKN, baik dari sisi administrasi maupun peningkatan kesadaran hidup sehat. (alf)
Editor : Nur Pramudito