Nasional Sepak Bola Solo Karanganyar Klaten Sragen Boyolali Sukoharjo Wonogiri Entertainment Ekonomi Sport Opini Tekno&Oto Wisata&Kuliner Pendidikan Features Kesehatan Photo

Jumhur Hidayat dari Partai Apa? Jejak Politik Aktivis eks Pendukung SBY hingga Jokowi, Kini Jadi Menteri Lingkungan Hidup Baru

Syahaamah Fikria • Senin, 27 April 2026 | 16:40 WIB
Jumhur Hidayat resmi dilantik menjadi Menteri Lingkungan Hidup.
Jumhur Hidayat resmi dilantik menjadi Menteri Lingkungan Hidup.

RADARDOLO.COM – Nama Mohammad Jumhur Hidayat tengah menjadi pusat perhatian publik setelah resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup di Istana Negara, Senin (27/4/2026). 

Penunjukan tokoh pergerakan ini memicu rasa penasaran publik mengenai latar belakang afiliasi politiknya.

​Sepanjang kariernya, Jumhur dikenal sebagai sosok yang dinamis dalam dunia politik praktis maupun gerakan rakyat. 

Lantas, dari partai manakah ia berasal?

Baca Juga: Siapa Jumhur Hidayat? Bos Serikat Buruh dan Aktivis Senior "Lulusan" Penjara, Kini Resmi Dilantik Prabowo Jadi Menteri Lingkungan Hidup

Jejak Karier Politik 

​Jumhur Hidayat bukanlah pendatang baru dalam panggung politik Indonesia. 

Afiliasi politiknya telah terbentuk sejak awal era Reformasi melalui beberapa kendaraan politik:

1. ​Partai Daulat Rakyat (PDR)

Aktivitas politik formal Jumhur dimulai saat ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Daulat Rakyat. 

Pada Pemilu 1999, partai ini berhasil mengamankan satu kursi di DPR RI. 

Jumhur tercatat sebagai tokoh yang paling gigih mempertahankan eksistensi partai ini hingga akhir hayatnya sebelum gagal mengikuti Pemilu 2004.

2. ​Partai Sarikat Indonesia (PSI)

Pada Desember 2002, PDR bersama tujuh partai politik lainnya melebur menjadi Partai Sarikat Indonesia (PSI). 

Dalam struktur partai baru ini, Jumhur kembali dipercaya menduduki jabatan strategis sebagai Sekretaris Jenderal.

Baca Juga: Daftar Nama Hasil Reshuffle Kabinet Prabowo Hari Ini 27 April 2026, Siapa saja Pejabat yang Digeser?

3. ​Relasi dengan PDIP

Pada tahun 2014, Jumhur sempat menyalurkan aspirasi politiknya ke PDI Perjuangan (PDIP) karena ketertarikannya pada kampanye ajaran Trisakti Bung Karno. 

Namun, hubungan ini tidak berlanjut lama karena ia merasa implementasi kebijakan pemerintah saat itu menyimpang dari prinsip Trisakti yang sejati.

​Meskipun memiliki pengalaman panjang di partai politik, Jumhur sering kali menegaskan bahwa dirinya lebih tepat disebut sebagai aktivis gerakan pemberdayaan rakyat daripada politisi murni.

4. Dukung SBY-JK

Kegagalan dalam Pemilu Legislatif 2004 menjadi titik balik bagi Jumhur untuk menanggalkan jubah politiknya. 

Ia memilih pulang ke akar perjuangannya di dunia pergerakan dengan menghidupkan kembali Gasperindo, organisasi buruh yang ia rintis sejak 1998. 

Di bawah kepemimpinannya, Gasperindo kemudian mengambil langkah strategis dengan menyokong duet SBY-JK pada kontestasi Pilpres 2004

5. Eks Relawan Jokowi

Pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2014, Jumhur ikut menjadi relawan pendukung Jokowi, yanh saat itu maju sebagai Capres.

Saat itu, Jumhur menjabat sebagai Koordinator Aliansi Rakyat Merdeka (ARM).

Baca Juga: Aneh, Orang Meninggal Bisa Tanda Tangani SK Pengangkatan Pengurus KUD di Boyolali

Namun, di tengah perjalanan Jumhur memilih untuk tak aktif lagi dalam kegiatan dukung mendukung lantaran merasakan ketidaksamaan prinsip dalam penerapan Trisakti Bung Karno oleh pemerintahan Jokowi.

Profil Aktivis yang "Kenyang" Pengalaman

​Lahir di Bandung pada 18 Februari 1968, Jumhur Hidayat memiliki rekam jejak yang panjang sebagai aktivis lintas rezim. 

Berikut beberapa poin penting perjalanannya:

​Era Mahasiswa ITB: Saat kuliah di Teknik Fisika ITB tahun 1986, ia aktif membela hak-hak petani (kasus Badega hingga Kedung Ombo). 

Ia sempat dipenjara selama tiga tahun (1989-1992) akibat aksi menolak kedatangan Mendagri Rudini.

​Birokrat di Era SBY: Ia pernah menjabat sebagai Kepala BNP2TKI selama tujuh tahun (2007-2014) sebelum akhirnya diberhentikan oleh Presiden SBY karena pilihan politiknya mendukung oposisi saat itu.

​Ketua Umum KSPSI: Sejak Februari 2022, Jumhur dipercaya memimpin Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI), organisasi buruh terbesar di Indonesia.

​Kritikus Vokal: Pada tahun 2020, ia sempat ditahan selama tujuh bulan terkait kritiknya terhadap UU Cipta Kerja melalui media sosial, sebelum akhirnya mendapatkan penangguhan penahanan.

Editor : Syahaamah Fikria
#jumhur hidayat #jejak politik #reshuffle kabinet #partai #menteri lingkungan hidup