RADARSOLO.COM– Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan menjelang masuknya musim kemarau tahun 2026.
Sebagai langkah mitigasi, otoritas terkait telah menyiapkan cadangan air bersih sebanyak 123 juta liter yang siap didistribusikan ke berbagai titik rawan di wilayah kabupaten dan kota.
Persiapan dini ini dilakukan agar kebutuhan dasar masyarakat terhadap air bersih tetap terpenuhi meskipun kondisi hidrometeorologi diperkirakan akan mengalami penurunan curah hujan secara signifikan dalam beberapa bulan ke depan.
Pemetaan 18 Wilayah Terdampak
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah Bergas Catursasi Penanggungan mengungkapkan, koordinasi intensif dengan seluruh BPBD di tingkat daerah telah menghasilkan peta kerawanan yang komprehensif.
Berdasarkan pemetaan tersebut, terdapat 18 kabupaten/kota yang diprediksi akan mengalami dampak kekeringan paling nyata.
Meski saat ini curah hujan masih terpantau di beberapa wilayah, pemerintah tetap mempercepat kesiapan logistik sebelum puncak kemarau yang diperkirakan jatuh pada bulan Juni mendatang.
"Tahun 2026 ini hasil koordinasi kami dengan BPBD kabupaten/kota sudah disiapkan 123 juta liter air, ada 18 kabupaten/kota yang diperkirakan akan terdampak. Sudah siap untuk didistribusikan," kata Bergas saat menghadiri rapat koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (4/5/2026).
Ia menambahkan bahwa volume cadangan air tahun ini jauh lebih besar dibandingkan tahun 2024 sebagai bentuk antisipasi terhadap dinamika cuaca yang serupa.
Baca Juga: Resmikan Daycare di Ungaran, Ahmad Luthfi: Fasilitasi Buruh Agar Anak Dapat Pola Asuh dan Asih
"Peristiwa di tahun 2026 ini diperkirakan hampir sama seperti di tahun 2024. Di mana pada tahun 2024, BPBD provinsi maupun kabupaten/kota sudah bisa mendistribusikan di 54 juta liter air," jelasnya.
Tantangan Distribusi dan Sinergi BUMD
Tantangan utama dalam mitigasi kemarau tahun ini bukan hanya pada ketersediaan stok air, melainkan juga pada efisiensi teknis distribusi.
BPBD saat ini tengah menghitung ulang skema pembiayaan operasional truk tangki mengingat adanya fluktuasi harga bahan bakar.
Baca Juga: Melalui Sistem Merit, Gubernur Ahmad Luthfi Lantik 27 Pejabat di Jateng
Di sisi lain, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, penanganan kekeringan akan melibatkan kekuatan lintas sektor, termasuk menggandeng Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) guna memperluas jangkauan bantuan hingga ke pelosok desa yang sulit diakses.
"Nanti kita koordinasikan lagi, termasuk dengan beberapa BUMD juga kita kondisikan. Ini untuk membantu agar dampak kekeringan bisa dikurangi," ujar gubernur.
"Tidak hanya soal kebutuhan air bersih dan air baku, tetapi juga dampaknya pada swasembada pangan," imbuhnya.
Baca Juga: Dorong Ekonomi Baru, Gubernur Ahmad Luthfi Minta HIPMI Jateng Proaktif "Jemput Bola"
Gubernur menekankan bahwa fokus pemerintah tidak terbatas pada air minum warga semata, melainkan juga menjaga ketersediaan air untuk sektor pertanian demi mempertahankan stabilitas stok pangan daerah.
Sinergi ini diharapkan mampu meredam dampak sosial dan ekonomi yang biasanya muncul akibat krisis air berkepanjangan. (*)
Editor : Tri Wahyu Cahyono