RADARSOLO.COM – Kegaduhan publik di media sosial terkait insiden kontroversial dewan juri Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI yang menyalahkan jawaban benar peserta akhirnya mendapat respons resmi.
Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI secara terbuka melayangkan permohonan maaf dan berjanji akan mengambil tindakan tegas.
Wakil Ketua MPR RI dari unsur DPD RI, Abcandra Muhammad Akbar Supratman, menyatakan penyesalannya atas polemik yang terjadi pada Final Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat tersebut.
Ia memastikan pihaknya tidak akan tinggal diam dan segera mengevaluasi kinerja dewan juri secara menyeluruh.
“Kami mohon maaf atas kelalaian dewan juri. Kami akan tindak lanjuti kejadian ini,” ujar Akbar dalam keterangannya, Senin (11/5/2026).
Akbar menegaskan bahwa seorang juri seharusnya memiliki sikap yang objektif dan responsif terhadap setiap keberatan dari peserta.
Oleh karena itu, insiden ini akan menjadi bahan evaluasi total agar penyelenggaraan LCC 4 Pilar ke depannya bisa berjalan lebih profesional.
Selain menyoroti kinerja juri, Akbar juga mengevaluasi aspek teknis kepanitiaan, seperti kualitas tata suara (sound system) di lokasi dan tidak adanya mekanisme banding (appeal) yang memadai bagi peserta.
Pihaknya bahkan mendapat laporan bahwa kejadian serupa pernah terjadi pada kompetisi tahun lalu di provinsi yang berbeda.
“Saya melihat, Lomba Cerdas Cermat ini perlu dievaluasi supaya lebih baik. Jangan ada lagi kejadian seperti ini,” tegas Akbar.
Awal Mula Kontroversi Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI
Insiden yang memicu kemarahan publik ini terjadi dalam babak Final LCC Empat Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang diselenggarakan di Pontianak pada Sabtu (9/5/2026).
Tiga sekolah bertarung di babak pamungkas ini, yakni SMAN 1 Pontianak (Grup C), SMAN 1 Sambas (Grup B), dan SMAN 1 Sanggau.
Momen fatal bermula pada sesi pertanyaan rebutan. Pembawa acara melontarkan soal terkait mekanisme pemilihan pimpinan BPK.
"DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana?"
Grup C dari SMAN 1 Pontianak berhasil menekan bel pertama dan menjawab dengan lengkap.
"Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden."
Namun, dewan juri yang diketuai oleh Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI, Dyastasita WB, menyalahkan jawaban tersebut dan memotong poin peserta.
Nilai -5 diberikan kepada Grup C.
Anehnya, ketika pertanyaan dilempar ke Grup B dari SMAN 1 Sambas, mereka memberikan jawaban yang sama persis dengan Grup C.
Namun kali ini, Dyastasita membenarkan jawaban tersebut.
"Iya, inti jawabannya sudah benar. Nilai 10," kata Dyastasita.
Juri Antikritik dan Dalih Artikulasi
Sadar ada yang tidak beres, perwakilan Grup C memprotes dengan sopan karena merasa jawaban mereka sama persis dengan Grup B.
"Izin, tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama," kata peserta Grup C.
Namun, Dyastasita berkeras bahwa Grup C tidak menyebutkan "Dewan Perwakilan Daerah" (DPD).
Meski Grup C terus mempertahankan argumennya dan meminta juri untuk bertanya kepada penonton sebagai saksi, Dyastasita menolak dan menyatakan keputusan juri adalah mutlak.
"Jadi Dewan Juri tadi berpendapat nggak ada itu Dewan Perwakilan Daerah," ujar Dyastasita.
Situasi makin keruh ketika dewan juri lainnya, yakni Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR Indri Wahyuni, mengambil alih mikrofon.
Alih-alih melakukan verifikasi ulang, Indri justru menyudutkan peserta dengan alasan artikulasi yang tidak jelas.
"Begini ya, kan sudah diperingatkan dari awal ya, artikulasi itu penting ya. Jadi biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas. Kalau menurut kalian sudah, tapi Dewan Juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, ya itu artinya Dewan Juri berhak memberikan nilai -5," cecar Indri Wahyuni.
Netizen: Mental Anak Dihancurkan Ego Juri
Cuplikan video perdebatan tersebut viral dan memancing emosi netizen.
Mayoritas netizen menilai para dewan juri minim etika, antikritik, dan egois.
Publik berpendapat bahwa jika juri kurang mendengar akibat masalah audio, etika yang benar adalah meminta peserta mengulangi jawabannya.
Bukan langsung menjatuhkan hukuman nilai minus dan menolak mendengarkan sanggahan.
Komentar-komentar pedas pun menghiasi lini masa media sosial.
"Ibu Indri Wahyuni interupsi ibu semakin mematikan mental anak di akhir. Sangat tidak mau mendengarkan dan tidak mau disalahkan dan terdengar mengintimidasi," kritik akun Threads @din*****.
"Lomba cerdas cermat kali ini sudah menunjukkan bagaimana besarnya ego para dewan juri yang terhormat," timpal akun @twi*****.
Editor : Syahaamah Fikria