RADARSOLO.COM – Kementerian Sosial (Kemensos) resmi melakukan pemutakhiran data besar-besaran untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) tahun 2026.
Dalam pencairan bansos Tahap 2 yang berlangsung pada bulan Mei ini, terdapat aturan serta kriteria baru yang wajib diketahui masyarakat agar dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dapat diterima dengan tepat.
Perubahan ini merujuk pada integrasi data terbaru yang lebih ketat guna memastikan keadilan sosial dan ketepatan sasaran bagi seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Penambahan 475 Ribu KPM Baru pada Triwulan Kedua
Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, mengungkapkan, terdapat sekitar 475 ribu KPM baru yang masuk dalam daftar penerima bansos pada triwulan kedua tahun 2026.
Penambahan ini merupakan hasil dari sinkronisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Dalam DTSEN, pemerintah mengklasifikasikan tingkat kesejahteraan keluarga ke dalam sistem desil.
Yakni dari desil 1 yang merupakan kategori sangat miskin hingga desil 10 atau kategori paling kaya.
Keluarga yang masuk sebagai penerima bansos adalah kategori 1 hingga 4.
Mereka adalah kelompok rentan dan sangat miskin yang berhak penuh menerima pencairan reguler PKH dan BPNT.
Adapun untuk penerima baru PKH-BPNT pada Mei ini diprioritaskan bagi masyarakat rentan yang memenuhi kriteria kemiskinan namun belum sempat terakomodasi pada pencairan tahap 1 periode Januari-Maret 2026 lalu.
Aturan Baru Penyaluran
Gus Ipul menegaskan, perubahan data penerima bantuan setiap tiga bulan adalah hal yang wajar dan merupakan bagian dari upaya perbaikan birokrasi.
Tahun ini, aturan penyaluran bansos menjadi lebih dinamis berkat kolaborasi lintas lembaga.
Poin-Poin Utama Aturan Bansos 2026:
- Pedoman DTSEN Terbaru
Penyaluran bantuan kini murni mengacu pada pemutakhiran DTSEN oleh BPS yang dilakukan secara berkala.
- Peran Operator Data Desa
Untuk mempercepat validasi, Kemensos telah mengerahkan lebih dari 70 ribu Operator Data Desa.
Petugas ini berfungsi untuk melakukan verifikasi lapangan secara langsung, sehingga proses aktivasi atau reaktivasi data warga bisa dilakukan lebih cepat tanpa birokrasi yang berbelit.
- Digitalisasi lewat SIKS-NG
Semua data hasil pemutakhiran di tingkat desa langsung diunggah ke dalam aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).
Sistem ini terhubung langsung secara real-time antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, hingga Kemensos pusat.
"Melalui aplikasi SIKS-NG, kami dapat mengukur usulan dari daerah secara akurat dan memantau perkembangan sosial ekonomi setiap keluarga penerima manfaat secara berkala," ujar Gus Ipul.
Cara Memastikan Status Penerima Bansos PKH-BPNT Tahap 2
Masyarakat diimbau untuk proaktif mengecek status kepesertaannya, terutama bagi mereka yang merasa memenuhi syarat namun belum menerima bantuan.
Berikut langkah mudah untuk pengecekan:
- Akses laman resmi di cekbansos.kemensos.go.id.
- Masukkan data domisili mulai dari Provinsi hingga Desa/Kelurahan.
- Input nama lengkap sesuai Kartu Tanda Penduduk (e-KTP).
- Isi kode verifikasi (captcha) yang muncul di layar.
- Klik "Cari Data" untuk melihat status kepesertaan dan periode pencairan Mei 2026.
Baca Juga: Tutup Celah Kebocoran PAD, DPRD Solo Kebut Raperda Digitalisasi Pajak dan Retribusi
Nominal Bantuan PKH dan BPNT
Sebagai informasi, besaran nominal bantuan tetap disesuaikan dengan kategori masing-masing KPM.
Untuk BPNT (Kartu Sembako), KPM menerima bantuan nontunai senilai Rp200.000 per bulan yang dirapel per triwulan menjadi Rp600.000.
Sedangkan untuk PKH, nominal bervariasi tergantung komponen dalam keluarga.
Berikut adalah rincian dana yang diterima KPM PKH per tahap (tiga bulan):
- Ibu Hamil/Nifas: Rp750.000
- Balita (0-6 tahun): Rp750.000
- Anak SD: Rp225.000
- Anak SMP: Rp375.000
- Anak SMA: Rp500.000
- Lansia dan Disabilitas Berat: Rp600.000
- Korban Pelanggaran HAM Berat: Rp2.700.000
Dengan adanya sistem DTSEN 2026 ini, pemerintah berharap tidak ada lagi laporan mengenai bantuan yang "salah alamat" atau diterima oleh warga yang secara ekonomi sudah mampu.
Editor : Syahaamah Fikria