RADARSOLO.COM - Informasi mengenai bantuan sosial senilai Rp900 ribu kembali ramai diperbincangkan masyarakat pada 2026.
Namun hingga saat ini pemerintah belum memastikan kelanjutan program Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa BLT Kesra sebelumnya disiapkan sebagai stimulus ekonomi pada akhir tahun 2025.
“Ya tentu kita belum putuskan. Karena ini stimulan di akhir tahun. Tahun depan baru awal tahun,” ujar Airlangga pada 4 Desember 2025.
Meski belum ada kepastian terkait bansos Rp900 ribu tersebut, masyarakat tetap bisa memeriksa status penerima bantuan sosial reguler pemerintah melalui laman resmi Kemensos maupun aplikasi Cek Bansos dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera di KTP.
Penyaluran bansos pada 2026 kini mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Cara Cek Bansos Menggunakan NIK KTP
Berikut tahapan untuk mengecek status bansos melalui situs Kemensos:
- Kunjungi laman cekbansos.kemensos.go.id
- Masukkan 16 digit NIK sesuai KTP
- Ketik kode captcha yang muncul di layar. Jika kurang jelas, tekan tombol refresh
- Klik menu “Cari Data”
- Sistem kemudian akan menampilkan informasi status penerima bansos berdasarkan data DTSEN
Kementerian Sosial menjelaskan bahwa DTSEN mengelompokkan masyarakat ke dalam 10 desil berdasarkan tingkat kesejahteraan.
Penilaian tersebut mencakup kondisi ekonomi, pendidikan, pekerjaan, kondisi tempat tinggal, hingga kepemilikan aset.
Kelompok desil 1 sampai 4 atau sekitar 40 persen masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terbawah menjadi prioritas penerima bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Rincian Bansos PKH dan BPNT 2026
Penyaluran bantuan PKH dilakukan setiap tiga bulan dengan nominal sebagai berikut:
- Ibu hamil atau nifas: Rp750 ribu
- Anak usia 0–6 tahun: Rp750 ribu
- Anak SD sederajat: Rp225 ribu
- Anak SMP sederajat: Rp375 ribu
- Anak SMA sederajat: Rp500 ribu
- Lansia: Rp600 ribu
- Penyandang disabilitas berat: Rp600 ribu
- Korban pelanggaran HAM berat: Rp2,7 juta
Sementara itu, bantuan BPNT diberikan sebesar Rp200 ribu setiap bulan atau Rp600 ribu setiap tiga bulan.
Kemensos juga menegaskan bahwa data DTSEN bersifat dinamis. Karena itu, masyarakat dapat memperbarui data apabila terjadi perubahan kondisi ekonomi melalui pemerintah desa atau kelurahan, Dinas Sosial setempat, maupun aplikasi Cek Bansos.
Editor : Nur Pramudito