RADARSOLO.COM – Penyaluran bantuan hewan kurban oleh Presiden Prabowo Subianto pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Rabu (27/5/2026) hari ini, mendadak memicu polemik hangat di ruang publik.
Hal ini menyusul sumber pendanaan pengadaan 1.098 ekor sapi kurban Prabowo yang memakan anggaran negara hingga mencapai Rp100 miliar.
Merespons riuh di media sosial, pihak Istana dan faksi partai pemerintah langsung memberikan klarifikasi.
Juru Bicara Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menegaskan, pendanaan tersebut sepenuhnya sah dan tidak melanggar satu pun regulasi keuangan negara.
Baca Juga: Belasan Ekor Sapi Kurban Di Sukoharjo Terpapar Cacing Hati, Kambing Belum Poel
"Ini bukan uang pribadi Presiden yang diklaim sebagai bantuan pribadi. Ini adalah program bantuan kemasyarakatan negara yang memang dianggarkan secara resmi melalui APBN untuk membantu masyarakat di berbagai daerah. Tidak ada aturan yang dilanggar di situ," tegas Bahtra Banong.
Lewat Anggaran Bantuan Kemasyarakatan Presiden
Sebelumnya pada Selasa (26/5/2026), Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro telah merinci postur pengadaan hewan kurban kepala negara.
Anggaran senilai total Rp100 miliar tersebut dialokasikan untuk membiayai 1.098 ekor sapi yang didistribusikan secara masif ke seluruh Indonesia.
Baca Juga: Kondisi Ekonomi Tak Menentu, Alhamdulillah Semangat Berkurban di Wonogiri Disebut Masih Tinggi
Rincian penyaluran seribu sapi tersebut meliputi 598 ekor sapi yang dikirimkan ke berbagai pemerintah daerah, dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Kemudian, 500 ekor sapi diserahkan kepada lembaga pendidikan, pondok pesantren, organisasi keagamaan, hingga tokoh masyarakat.
"Sumber anggarannya dari APBN melalui pos Bantuan Kemasyarakatan Presiden (Banmaspres)," ujar Juri.
Ia menyebut, harga per ekor sapi bervariasi karena bobotnya berbeda-beda.
Selain itu, lokasi geografi juga memengaruhi harga pasar setempat.
"Pengadaan ini dikoordinasikan antara Kemensetneg, Kementerian Pertanian, serta dinas peternakan daerah," papar Juri.
Baca Juga: Sapi Presiden 1,2 Ton untuk Karanganyar Disembelih di Jumantono
Respons Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa
Di sisi lain, pernyataan mengejutkan datang dari bendahara negara.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tidak mengetahui sama sekali terkait pembelian sapi kurban dari duit APBN.
"Saya tidak tahu masalah itu. Saya cek dulu, saya tidak tahu," ujar Purbaya, usai shalat Idul Adha.
Kendati demikian, Purbaya menjelaskan bahwa ketidaktahuannya merupakan hal yang wajar.
Sebab, urusan dana operasional logistik kepresidenan dikelola langsung secara mandiri oleh satuan kerja kementerian teknis terkait.
Ia pun menyarankan media untuk mengonfirmasi langsung kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.
"Tanya Mensesneg, tapi rasanya itu menggunakan pagu anggaran internal milik mereka sendiri (Kemensetneg)," imbuh Menkeu.
Klaim Lanjutkan Tradisi Era SBY dan Jokowi
Di sisi lain, Bahtra Banong menepis tudingan miring adanya politisasi anggaran hari raya.
Dia mengklaim, program Banmaspres untuk pengadaan hewan kurban telah jadi tradisi tahunan yang berjalan rutin sejak era kepemimpinan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Bahtra, cakupan dana Bantuan Presiden sejak dahulu sangat luas.
Mencakup aspek kedaruratan sosial, mulai dari jaminan sembako, perbaikan rumah layak huni, bantuan pascabencana, santunan kesehatan, hingga renovasi rumah ibadah.
Editor : Syahaamah Fikria