RADARSOLO.COM - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik Nanik S Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menggantikan Dadan Hindayana dalam upacara di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Pelantikan tersebut merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 18/M Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala serta Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, sekaligus perubahan jajaran Wakil Kepala BPKP.
Dalam struktur baru ini, Nanik didampingi dua wakil, yakni Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono, yang menggantikan posisi sebelumnya.
Setelah resmi menjabat, Nanik S Deyang, Kepala BGN, Janji-janji pun langsung menjadi sorotan publik terkait arah kebijakan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Fokus Utama: Efisiensi Anggaran Tanpa Pangkas Target MBG
Dalam pernyataannya, Nanik menegaskan bahwa langkah awal kepemimpinannya adalah melakukan efisiensi anggaran.
Ia menekankan bahwa program MBG tidak boleh menjadi beban berlebih bagi APBN, namun tetap harus mencapai target gizi nasional.
“Fokus kami adalah efisiensi anggaran agar tidak membebani negara, tetapi target gizi tetap harus tercapai,” ujarnya.
Salah satu strategi yang ditempuh adalah moratorium pembukaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG baru.
Evaluasi akan dilakukan terlebih dahulu sebelum ekspansi dilanjutkan.
Distribusi Dapur MBG Belum Merata
Nanik juga menyoroti ketimpangan distribusi dapur MBG yang saat ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Sementara wilayah terpencil dan daerah 3T masih belum tersentuh secara optimal.
Setelah penataan ulang dilakukan, pemerintah akan kembali mengevaluasi kebutuhan pembukaan titik baru berdasarkan data yang lebih akurat.
Refocusing Penerima Manfaat MBG
Dalam kebijakan berikutnya, BGN akan melakukan refocusing penerima manfaat MBG.
Artinya, tidak semua sekolah atau penerima akan tetap masuk dalam program.
Sekolah dengan kondisi ekonomi lebih baik dinilai tidak lagi menjadi prioritas utama.
“Kalau sekolah sudah kaya, mungkin tidak perlu intervensi lagi karena gizinya sudah baik,” jelas Nanik.
Program MBG nantinya akan lebih diarahkan kepada anak-anak di wilayah yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi, termasuk kemungkinan redistribusi dari target 63 juta penerima manfaat saat ini.
Dorong CSR dan Hibah untuk Daerah 3T
Untuk memperkuat pendanaan, BGN juga membuka peluang kerja sama dengan sektor swasta melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR), BUMN, hingga hibah internasional.
Langkah ini terutama ditujukan untuk pembangunan dapur MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), yang belum terjangkau investasi pemerintah maupun swasta.
Libatkan Ahli Gizi dan Dokter di Dewan Pengarah
Dalam struktur baru BGN, Nanik memastikan akan melibatkan para pakar di bidang gizi dan kesehatan, termasuk profesor gizi dan dokter anak.
Terdapat tujuh anggota Dewan Pengarah yang akan memberikan arahan dan supervisi terhadap pelaksanaan program MBG.
“Yang akan membimbing kami adalah Dewan Pengarah yang terdiri dari para ahli,” kata Nanik.
Editor : Nur Pramudito