RADARSOLO.COM – Skema penyaluran bantuan sosial (bansos) di Indonesia tampaknya bakal mengalami reformasi besar-besaran.
Pemerintah berencana menghapus sistem pembagian bantuan dalam bentuk barang atau sembako, dan mengalokasikannya secara penuh menjadi bantuan langsung tunai.
Kabar mengenai transformasi ini disampaikan langsung oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa (9/6/2026) malam.
Menariknya, dari data yang telah dikumpulkan pemerintah, total nominal akumulasi bansos yang akan diterima masyarakat diperkirakan menyentuh angka Rp5,4 juta per orang.
Bansos ini akan diberikan melalui mekanisme transfer tunai langsung (direct cash transfer).
Lantas, benarkah bantuan ini akan dicairkan secara penuh dalam bentuk tunai?
Penyaluran Pakai Teknologi Kecerdasan Buatan (AI)
Perubahan mendasar dari skema jaminan sosial era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini adalah implementasi digitalisasi yang berbasis teknologi mutakhir.
Luhut mengungkapkan bahwa data para penerima manfaat bansos tunai Rp5,4 juta tersebut ke depan akan diseleksi dan dikelompokkan dengan memanfaatkan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).
Langkah ini merupakan bagian dari penguatan sistem teknologi pemerintahan (Government Technology/GovTech) yang sedang digenjot secara masif.
"Saya melihat nanti subsidi akan langsung kepada yang menerima karena rata-rata kita kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer, ada Rp 5,4 juta per orang. Nanti akan dikelompokkan dengan AI," jelas Luhut Binsar Pandjaitan.
Selain untuk memetakan penerima bansos, basis data digital GovTech ini juga akan digunakan untuk menyaring dan memantau latar belakang pelaku UMKM secara akurat.
Dengan demikian, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bisa didorong lebih maksimal kepada target yang dinilai kredibel.
Digital Single ID Diluncurkan Akhir Tahun
Guna menyatukan data penduduk agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penyaluran bantuan, pemerintah menargetkan peluncuran identitas data tunggal atau Digital Single ID yang terintegrasi penuh pada akhir tahun ini.
Kehadiran Digital Single ID ini diyakini bakal menjadi senjata untuk memastikan seluruh program jaminan sosial bersifat tepat sasaran (targeted).
Integrasi sistem berbasis teknologi ini diklaim mampu menekan potensi kebocoran anggaran negara dalam jumlah yang sangat besar.
Baca Juga: BBM Pertamax Naik, Antrean Di SPBU Jombor Sukoharjo Mengular Ratusan Meter
Siap Diterapkan Secara Nasional
Penerapan model seleksi data penerima bansos berbasis AI ini bahkan telah dimulai.
Proyek percontohan (pilot project) sistem digital ini sudah dilaksanakan di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur.
Melihat keberhasilan uji coba tersebut, pemerintah meluaskan implementasi awal ini ke 42 kabupaten dan kota di Indonesia.
Jika perluasan jaringan di puluhan wilayah tersebut berjalan tanpa kendala, pemerintah siap menerapkan sistem ini secara menyeluruh di seluruh tanah air.
"Kalau 42 ini sukses, kita belajar dari ini nanti. Oktober tahun ini akan roll out nasional seluruh 514 kabupaten dan kota," tandas Ketua DEN tersebut.
Editor : Syahaamah Fikria