RADARSOLO.COM — Memasuki periode akhir pencairan Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap 2 pada Juni 2026, sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masih gelisah.
Pasalnya, saat melakukan pengecekan di mesin ATM atau agen bank terdekat, saldo pada Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) mereka ternyata masih menunjukkan angka Rp0 alias belum terisi.
Kondisi ini kerap memicu kepanikan di kalangan masyarakat bawah yang sangat mengandalkan dana stimulan ini untuk menyambut tahun ajaran baru sekolah.
Baca Juga: Bansos Barang Non Tunai Bakal Dihapus, Benarkah Diganti Full Tunai Rp5,4 Juta per Orang?
Padahal, dari sisi pembuat kebijakan, distribusi anggaran diklaim sudah berjalan nyaris menyeluruh.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf melaporkan progres penyaluran bantuan sosial (bansos) hingga Juni 2026 ini sudah berjalan sangat masif.
Penyaluran PKH hingga Juni 2026 tercatat telah mencapai 94 persen dari total keseluruhan keluarga penerima manfaat (KPM).
"Progres penyaluran bansos per Juni tahun 2026. Untuk PKH 9,4 juta KPM atau 94 persen senilai Rp 7,13 triliun," ujar Mensos yang akrab disapa Gus Ipul tersebut, Rabu (10/6/2026).
Baca Juga: Benarkah Bakal Ada Bansos Rp5,4 Juta Full Tunai? Begini Penjelasan Lengkap Luhut Binsar Pandjaitan
Melihat persentase yang sudah menyentuh 94 persen tersebut, artinya masih ada sekitar 6 persen KPM yang masuk dalam sisa kuota antrean pencairan.
Jika hingga pertengahan Juni ini dana belum juga mendarat di rekening Bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, atau BTN), jangan langsung berasumsi bantuan diputus.
Merujuk pada mekanisme teknis dari Kemensos dan evaluasi para pendamping sosial di lapangan, berikut adalah 3 penyebab utama mengapa saldo bansos PKH Juni 2026 masih kosong:
1. Pencairan Belum Masuk Jadwal Termin
Seperti yang tercermin dari laporan Mensos bahwa serapan baru menyentuh 94 persen, sistem transfer dana bansos dari bank penyalur ke rekening KPM memang tidak dilakukan secara serentak dalam satu hari.
Kemensos membaginya ke dalam beberapa termin atau gelombang pencairan.
Jika nama sudah tertera di data bayar pusat namun saldo KKS masih Rp0, besar kemungkinan KPM terkait masuk ke dalam sisa 6 persen termin pencairan akhir.
Untuk itu, lakukan pengecekan status secara berkala dan pantau informasi dari pendamping sosial kecamatan masing-masing untuk mengetahui gelombang keberangkatan data bayar.
2. Adanya Ketidakcocokan (Mismatch) Data Kependudukan
Ini adalah masalah yang paling sering menjegal pencairan bansos.
Agar dana bisa ditransfer, data pada sistem SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation) milik Kemensos harus sinkron 100 persen dengan data internal milik Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Baca Juga: Bagaimana Nasib Gaji PPPK? Puluhan Daerah Akui Sudah Tak Mampu Lagi Membayar
Jika ada perbedaan pengejaan nama, kesalahan nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau Nomor Kartu Keluarga (KK) yang belum di-online-kan setelah ada anggota keluarga yang pindah/menikah, maka sistem perbankan otomatis akan menunda proses transfer karena statusnya dianggap gagal omspan (rekonsiliasi bank).
Segera datangi Dinas Dukcapil setempat untuk memastikan data administrasi kependudukan sudah padan dan aktif.
Setelah itu, laporkan pemutakhiran tersebut kepada petugas operator di kelurahan.
3. Komponen Kepesertaan PKH Sudah Tidak Terpenuhi
Perlu diingat kembali bahwa PKH adalah bantuan bersyarat.
Artinya, uang hanya akan cair jika di dalam satu keluarga terdapat komponen yang sah.
Yakni komponen kesehatan (ibu hamil/balita), komponen pendidikan (anak sekolah SD/SMP/SMA), atau komponen kesejahteraan sosial (lansia/disabilitas berat).
Baca Juga: Bukan Perampokan, Ini yang Terjadi di Toko Emas Kawasan Nusukan Solo Versi Polisi
Jika pada bulan Juni 2026 ini saldo Anda Rp0, coba evaluasi kembali kondisi keluarga.
Sebagai contoh, misal anak terakhir baru saja lulus dari bangku SMA di bulan Mei lalu dan di rumah tidak ada lagi anak sekolah atau lansia.
Maka secara sistem kepesertaan PKH otomatis dinyatakan tidak lagi memiliki komponen (non-komponen) dan bantuannya dihentikan.
Namun, jika Anda merasa masih memiliki komponen aktif (misalnya ada anak yang baru masuk SD) namun tidak terbaca oleh sistem, segera bawa berkas KK terbaru dan kartu pelajar anak ke pendamping sosial untuk dilakukan proses pemutakhiran data komponen.
Cara Praktis Cek Status Bansos Lewat HP
Untuk memastikan apakah masih terdaftar sebagai penerima aktif atau justru terkena pembersihan data, bisa mengeceknya secara mandiri tanpa harus bolak-balik ke ATM.
Berikut langkah mudahnya:
- Buka situs resmi browser dan masuk ke laman cekbansos.kemensos.go.id.
- Masukkan wilayah tinggal mulai dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, hingga Desa/Kelurahan sesuai KTP.
- Ketikkan nama lengkap Penerima Manfaat (PM) sesuai dengan yang tertera di KTP.
- Tuliskan kode huruf verifikasi yang muncul di layar (klik tombol refresh jika kode kurang jelas).
- Klik tombol "CARI DATA".
Sistem akan menampilkan nama, umur, dan jenis bantuan yang diterima.
Perhatikan kolom "PKH" atau "BPNT"; jika status menunjukkan "Ya" dengan keterangan periode "April-Juni 2026" atau "Tahap 2", KPM hanya perlu bersabar menunggu antrean transfer masuk ke rekening KKS.
Editor : Syahaamah Fikria