RADARSOLO.COM — Badan Gizi Nasional (BGN) berencana mensoret sekitar 8 juta penerima manfaat dari daftar alokasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kebijakan ini diambil melalui mekanisme refocusing atau penataan ulang sasaran prioritas.
BGN menegaskan bahwa penyesuaian data ini dilakukan agar pemberian intervensi gizi dari negara bisa berjalan jauh lebih tepat sasaran.
Lantas, siapa saja kelompok masyarakat yang bakal dieliminasi dari daftar penerima program MBG tersebut?
Baca Juga: Mengapa Tiyo Ardianto Eks Ketua BEM UGM Dilaporkan ke Polisi? Buntut Kritik Program MBG
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengonfirmasi, salah satu kategori utama yang kini sedang diuji coba (exercise) untuk dicoret adalah kelompok siswa jenjang SMA.
Khususnya yang berasal dari latar belakang keluarga kelas atas atau mampu.
BGN menilai bahwa anak-anak SMA dari kluster ekonomi high class sudah tidak mendesak untuk disuntik bantuan makanan dari anggaran negara.
Penataan ulang ini diproyeksikan mampu memotong jumlah penerima manfaat hingga kisaran 8 juta anak.
"Contoh gampang, SMA mungkin tidak perlu diberikan lagi MBG. Apalagi SMA-SMA mungkin uang sakunya anak-anaknya saja sudah Rp100.000 sampai Rp200.000, yang high class begitu, itu tidak perlu lagi," ujar Arumsari.
Langkah ini sengaja digulirkan demi memicu efisiensi anggaran negara.
Kendati demikian, BGN memastikan bahwa kebijakan ini sama sekali tidak akan menurunkan kualitas mutu layanan gizi yang dipasok oleh pemerintah.
Penataan ulang target penerima ini juga erat berkaitan dengan rancangan anggaran jangka panjang.
Dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, pagu indikatif BGN diproyeksikan menyentuh angka Rp270,2 triliun.
Baca Juga: Pasien BPJS Kesehatan di Sragen Kaget Diminta Tambah Biaya Lab, Rumah Sakit Beri Jawaban
Pagu jumbo tersebut awalnya disusun oleh kepemimpinan lama untuk mengakomodasi 81,5 juta penerima manfaat.
Namun, manajemen BGN yang baru memilih melakukan efisiensi agar alokasi dana tersebut benar-benar mengalir ke kelompok yang paling membutuhkan.
Sesuai saran ilmiah para pakar medis dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), BGN kini memilih menggeser fokus intervensi gizi nasional pada fase awal kehidupan manusia.
Kelompok yang kini menjadi bidikan utama di antaranya ibu hamil (masa kandungan), periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) anak, serta balita hingga usia 2 tahun.
Baca Juga: Perang Melawan Sampah Sungai, Wali Kota Ajak Kolaborasi Mulai dari Hulu hingga Hilir
"Intervensi gizi sebaiknya dilakukan dari usia kandungan sampai 1.000 hari pertama kelahiran agar volume otak maksimal, lalu sampai usia 2 tahun, baru kemudian usia selanjutnya," kata Arumsari.
Selain memilah kembali data profil penerima, BGN saat ini juga tengah memprioritaskan penataan ulang infrastruktur produksi makanan di lapangan.
BGN menggarisbawahi bahwa sajian makanan sehat tidak melulu soal nilai gizi bahan baku, melainkan juga dipengaruhi oleh standarisasi kualitas dapur.
Editor : Syahaamah Fikria