RADARSOLO.COM — Pemadaman listrik yang terjadi berkali-kali di sejumlah daerah belakangan ini memicu gelombang protes dan keluhan dari dari masyarakat luas.
Merespons keresahan masyarakat yang kian meninggi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan jaminan bahwa pasokan energi dasar untuk menggerakkan pembangkit listrik milik PT PLN (Persero) saat ini sudah berada dalam status aman.
Hal itu diungkapkan Bahlil usai menggelar rapat koordinasi khusus bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Baca Juga: Mengapa Pemadaman Listrik di Sering Terjadi di Berbagai Wilayah Akhir-akhir Ini: Ada Apa dengan PLN?
Bahlil optimistis bahwa masyarakat tidak perlu lagi mengkhawatirkan adanya duka mati lampu massal dalam waktu dekat.
"Insyaallah enggak," jawab Bahlil saat menanggapi kekhawatiran publik mengenai potensi berulangnya pemadaman listrik.
Amankan Kontrak Ratusan Juta Ton Batu Bara
Bahlil tidak menampik bahwa sempat terjadi kendala logistik berupa kelangkaan pasokan batu bara dengan spesifikasi kalori menengah (medium) yang sangat dibutuhkan oleh sejumlah infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PLN.
Seretnya pasokan ini sempat terjadi lantaran patokan harga jual untuk kebutuhan dalam negeri (Domestic Market Obligation) dinilai terlalu murah oleh para produsen.
Kendati demikian, ia memastikan tata kelola rantai pasok sepanjang bulan Juni ini sudah kembali pulih dan andal.
Secara matematis, total kebutuhan batu bara tahunan untuk menyokong operasional PLN berada di angka 154 juta metrik ton.
Dari jumlah tersebut, korporasi setrum negara ini telah sukses mengunci kontrak kepastian pasokan aman sebesar 134 juta ton.
"Jadi tinggal kurang lebih sekitar 18 sampai 20 juta ton yang belum terkontrak. Secara menyeluruh tidak ada kendala berarti," urai Bahlil.
Bentuk Tim Pengadaan Khusus Lintas Instansi
Guna mengantisipasi agar hambatan pasokan batu bara kalori sedang tidak terus berulang dan mengganggu hajat hidup orang banyak, Kementerian ESDM resmi membentuk tim pengadaan bersama.
Baca Juga: Buntut Kasus Korupsi Retribusi PKL, Pemkab Karanganyar Siapkan E-Retribusi
Hal ini disampaikan langsung dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan.
Tim pengawasan energi primer ini diisi oleh PT PLN (Persero), Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Tim tersebut difungsikan untuk mempercepat birokrasi pengadaan, melakukan intervensi logistik, sekaligus mengawasi agar para pengusaha tambang patuh terhadap pasokan energi nasional.
Perkuat Finansial PLN Lewat Pencairan Subsidi
Selain pembenahan di sektor bahan bakar, pemerintah juga menyiapkan formula khusus untuk menyuntik kekuatan finansial PLN.
Dalam pertemuan bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dirumuskan percepatan skema pembayaran dana kompensasi dan subsidi negara.
Langkah anggaran ini dinilai penting agar PLN memiliki kapasitas arus kas (cash flow) yang tebal.
Dengan modal yang sehat, PLN diharapkan mampu membeli bahan bakar berkualitas tinggi secara tepat waktu, merawat infrastruktur transmisi, dan memberikan pelayanan setrum maksimal tanpa perlu melakukan pemadaman bergilir lagi.
Editor : Syahaamah Fikria