RADARSOLO.COM - Gelombang ancaman PHK massal kembali mencuat di Indonesia.
Bocoran terbaru menyebut sejumlah perusahaan, termasuk inisial PT J dan PT S di sektor komponen otomotif, berpotensi melakukan pengurangan tenaga kerja dalam jumlah besar.
Isu ini disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh serta Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, KSPI, Said Iqbal.
Menurutnya, kondisi global yang dipicu konflik internasional yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran turut memberikan tekanan terhadap industri, termasuk sektor otomotif yang memiliki rantai pasok internasional.
Dampak dari situasi tersebut disebut membuat sejumlah prinsipal perusahaan otomotif Jepang mulai mempertimbangkan relokasi investasi ke negara lain, dengan Vietnam menjadi salah satu tujuan pengembangan industri kendaraan listrik.
“Informasi awal menunjukkan situasi perang yang berkepanjangan membuat prinsipal dari Jepang berencana memindahkan investasinya ke negara lain dan lebih fokus pada pengembangan mobil listrik di Vietnam,” ujar Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Senin (22/6/2026).
Di Indonesia, sejumlah perusahaan yang disebut terdampak antara lain PT Pakerin di Mojokerto serta PT Fengtai di Bandung.
Selain itu, dua perusahaan komponen otomotif di Jawa Timur, tepatnya di Pasuruan dan Mojokerto dengan inisial PT J dan PT S, juga disebut berada dalam kondisi rawan pengurangan tenaga kerja ribuan karyawan.
Said Iqbal menegaskan, langkah antisipasi sudah mulai dilakukan dengan pendekatan langsung ke lapangan.
Serikat pekerja, kata dia, tidak menunggu situasi memburuk, melainkan aktif melakukan komunikasi dengan pihak perusahaan.
“Saya mengajak strateginya bukan menunggu, tetapi datang. Pemerintah bersama serikat buruh, terutama KSPI, sudah melakukan mitigasi awal untuk memastikan tidak adanya PHK,” tegasnya.
Ia juga menyebut pendekatan serupa pernah dilakukan dalam kasus ketenagakerjaan di PT Amos di Cilincing, Jakarta Utara, di mana intervensi langsung membantu memulihkan hak-hak pekerja, termasuk aktivasi kembali BPJS Ketenagakerjaan.
Selain itu, proses Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) juga disebut tengah berjalan untuk memastikan pekerja tetap mendapat perlindungan jika terjadi risiko PHK.
Menurut Said Iqbal, pola penyelesaian dengan turun langsung ke perusahaan menjadi strategi penting untuk mencegah PHK massal di Indonesia, sekaligus menjaga keberlangsungan industri agar tidak terdampak perpindahan investasi ke Vietnam.
“Mitigasi seperti ini memudahkan penyelamatan industri sekaligus memastikan pekerja tetap bekerja dan hak-haknya terlindungi,” pungkasnya.
Editor : Nur Pramudito