RADARSOLO.COM — Kabar yang dinanti-nanti oleh para pemburu informasi seleksi atau pendaftaran CPNS 2026 akhirnya menemui titik terang.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPan RB) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini tengah sibuk mematangkan skema seleksi CPNS 2026.
Pemerintah pusat terus berkoordinasi intensif dengan berbagai pemerintah daerah dan lembaga kementerian demi merumuskan angka kebutuhan riil pegawai baru.
Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, penghitungan ini wajib dilakukan secara terperinci agar formasi yang dibuka nantinya benar-benar efisien dan tepat sasaran di lapangan.
"Saya bersama Bu Menpan, Pak Menteri Keuangan terus mematangkan dengan pemerintah daerah dan kementerian lembaga. Kebutuhannya berapa sedang kami hitung fix-nya," ujar Zudan.
Lebih lanjut dikatakan Zudan, konsentrasi pemerintah saat ini masih terbagi untuk menyelesaikan beberapa agenda rekrutmen besar yang sudah berjalan terlebih dahulu.
Saat ini, fokus utama instansi terkait adalah mengawal berjalannya Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) khusus pengadaan tenaga pendidik (tendik) atau guru di Sekolah Rakyat 2026.
Kemudian pada bulan Juli ini, BKN juga ditargetkan merampungkan seluruh proses seleksi untuk jalur sekolah kedinasan.
Begitu agenda sekolah kedinasan dan PPPK tersebut rampung, barulah pengumuman resmi mengenai pembukaan seleksi CPNS 2026 akan dipaparkan langsung oleh Menpan RB Rini Widyantini.
Hitung Porsi Ideal PNS dan PPPK
Mengapa penentuan formasi CPNS 2026 membutuhkan waktu yang relatif panjang?
Zudan membeberkan bahwa saat ini jumlah total Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh pelosok Indonesia sudah menyentuh angka yang sangat besar, yakni sekitar 6,7 juta orang.
Oleh sebab itu, pemerintah harus memilah secara cermat porsi jabatan mana saja yang posisinya mutlak diisi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan posisi mana yang bisa dialokasikan untuk skema PPPK.
Baca Juga: Pendaftaran CPNS 2026 Kapan Dibuka? BKN Beri Bocoran Jadwal Seleksi yang Ditunggu Banyak Orang
Bersamaan dengan pemetaan tersebut, Kepala BKN juga memberikan imbauan tegas kepada seluruh kepala daerah di Indonesia yang serapan pengangkatan tenaga honorer atau non-ASN ke PPPK-nya belum tuntas.
Pemerintah daerah diminta untuk segera menyelesaikan proses pengalihan status tersebut.
Hal ini demi memberikan kepastian hukum dan kejelasan status kepegawaian bagi para pekerja di daerah mereka masing-masing.
"Daerah yang belum mengangkat PPPK mereka, saya minta segera diangkat," tandas Zudan.
Editor : Syahaamah Fikria