Sri Hartanto menegaskan, kerja jurnalistik dijalankan berdasarkan fakta, data, dan kepentingan publik. Karena itu, pemberitaan yang bersifat kritis tidak dapat dimaknai sebagai bentuk keberpihakan kepada pihak asing ataupun tindakan yang bertentangan dengan kepentingan negara.
"Media bekerja berdasarkan fakta di lapangan. Sikap kritis terhadap berbagai persoalan, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Koperasi Desa Merah Putih, maupun persoalan hukum, ekonomi, sosial, dan isu publik lainnya merupakan fungsi kontrol agar pemerintah dapat bekerja lebih baik, bukan bentuk pengabdian kepada bangsa asing," kata Sri Hartanto, Jumat (24/7).
Menurutnya, kritik merupakan bagian dari fungsi pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers. Oleh karena itu, penyampaian kritik terhadap kebijakan publik seharusnya dipandang sebagai kontribusi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan.
Sri juga mengingatkan bahwa penggunaan istilah seperti "antek asing" maupun "londo ireng" untuk menggambarkan kelompok yang menyampaikan kritik berpotensi membentuk persepsi keliru di tengah masyarakat terhadap profesi wartawan.
"Jika logika seperti ini terus dimasifkan, masyarakat bisa menganggap tugas wartawan sebagai sesuatu yang jahat atau bertentangan dengan kepentingan bangsa. Kondisi itu berpotensi meningkatkan ancaman terhadap keselamatan jurnalis dalam menjalankan tugasnya," ujarnya.
Ia berharap Presiden sebagai kepala negara dapat memandang fungsi pers secara lebih proporsional sebagai salah satu pilar demokrasi.
"Presiden semestinya melihat tugas jurnalistik secara jernih, cerdas, dan elegan. Pers bukan musuh pemerintah, tetapi mitra demokrasi yang menjalankan fungsi kontrol sesuai amanat Undang-Undang Pers," katanya.
Pernyataan Sri Hartanto tersebut merupakan respons atas pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Puncak Hari Lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta, Kamis (23/7).
Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan istilah "londo ireng", yang pada masa kolonial digunakan untuk menyebut pribumi yang membantu penjajah, menurutnya masih dapat dijumpai hingga saat ini.
"Londo-londo ireng ini sampai sekarang masih ada. Hanya dia sekarang pakai baju lain. Wartawan, jurnalis, pengamat, LSM. LSM harus kita tanya, yang gaji lo siapa? Yang bayar listrikmu siapa? Yang bayar handphonemu siapa?" ujar Prabowo.
Pada kesempatan yang sama, Presiden juga menyinggung pemberitaan media yang dinilainya lebih banyak menyoroti sekolah-sekolah yang belum diperbaiki dibandingkan ribuan sekolah yang telah direnovasi pemerintah.
Prabowo menyampaikan pemerintah telah merehabilitasi sekitar 67.000 bangunan sekolah dan menargetkan jumlah tersebut meningkat menjadi 100.000 sekolah pada tahun depan. Ia menegaskan pemerintah terbuka terhadap kritik, namun berharap kritik disampaikan secara proporsional.
"Kita negara demokrasi. Kita tidak anti-kritik. Tapi kita bukan anak kecil," kata Prabowo.
Editor : Niko auglandy