RADARSOLO.COM — Pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait 'Londo Ireng' dalam perayaan Harlah ke-28 PKB di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Kamis (23/7/2026) malam, berbuntut panjang.
Prabowo yang menyematkan istilah "Londo Ireng" kepada kelompok kritis, khususnya kalangan jurnalis (wartawan), pengamat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), memicu gelombang protes keras dari berbagai organisasi pers dan lembaga bantuan hukum.
“Londo-Londo Ireng ini sampai sekarang masih ada. Hanya dia sekarang pakai baju lain, kan? Wartawan, jurnalis, apa itu, pengamat, LSM. LSM harus kita tanya, yang gaji lo siapa? Yang bayar listrikmu siapa? Yang bayar handphonemu siapa?” kata Prabowo.
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bersama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) secara tegas meminta Presiden untuk mencabut pernyataan tersebut dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka.
AJI dan YLBHI: Kritik Bukan Pengkhianatan
Sekretaris Jenderal AJI Bayu Wardhana menilai pelabelan tersebut tidak berdasar dan sangat merendahkan profesi jurnalis yang bekerja berdasarkan pencarian fakta di lapangan.
AJI mendesak agar jajaran pemerintahan kembali fokus pada program kerja nyata ketimbang melempar stigma negatif.
"Presiden harus minta maaf karena menuduh jurnalis londo ireng. Kami berharap pemerintah kembali fokus bekerja karena masih banyak pekerjaan lain yang ditunggu rakyat," tegas Bayu Wardhana.
Sementara itu, YLBHI mengingatkan bahwa ucapan seorang kepala negara memiliki bobot serta konsekuensi politik yang sangat besar terhadap jajaran birokrasi, kepolisian, hingga intelijen.
YLBHI mengkhawatirkan pelabelan tersebut dapat menjadi "lampu hijau" atau pembenaran bagi oknum aparat dan pendukung pemerintah untuk mengintimidasi serta mengkriminalisasi kelompok masyarakat sipil yang kritis.
"Kritik terhadap pemerintah bukan pengkhianatan terhadap negara. Pemerintah bukan negara dan Presiden bukan republik," tulis YLBHI dalam siaran pers resminya.
YLBHI juga menyentil balik sindiran Presiden terkait sumber gaji jurnalis dan LSM.
Baca Juga: Apa Istimewanya Tahir Solo Museum Dibandingkan Tempat Lainnya?
Menurut YLBHI, rakyatlah yang membiayai operasional negara dan gaji pejabat publik melalui pembayaran pajak, sehingga masyarakat berhak mengawasi serta menguji setiap kebijakan pemerintah.
Siapa Sebenarnya Londo Ireng?
Di tengah kontroversi tudingan Prabowo terhadap kelompok kritis, termasuk jurnalis, frasa "Londo Ireng" (bahasa Jawa) atau "Belanda Hitam" (Zwarte Hollanders) sendiri bukanlah sekadar kiasan.
Istilah ini merujuk pada ribuan tentara bayaran asal Afrika Barat yang direkrut oleh tentara kolonial KNIL (Koninklijk Nederlands Indisch Leger) untuk bertempur di berbagai wilayah Hindia Belanda pada kurun waktu 1831 hingga 1872.
Baca Juga: Plt Bupati Cilacap Klaim PSCS Resmi Milik Pemkab, Siap Buka Seleksi Pemain untuk Liga 4 Musim Depan
Latar Belakang Perekrutan (1825–1831)
Perekrutan tentara Afrika oleh pemerintah kolonial Belanda dipicu oleh krisis militer dan geopolitik hebat di awal abad ke-19.
Perang Jawa atau Perang Diponegoro (1825–1830) menelan korban puluhan ribu nyawa serdadu Belanda, baik prajurit asal Eropa maupun tentara bantuan dari kaum pribumi.
Situasi semakin kritis ketika Belgia memerdekakan diri dari Kerajaan Belanda pada tahun 1830, yang menggerus populasi serta sumber daya manusia Belanda secara signifikan.
Sehingga mereka kesulitan mengirimkan pasukan baru dari benua Eropa.
Di sisi lain, pemerintah kolonial menerapkan aturan ketat untuk membatasi rasio tentara pribumi di tubuh KNIL maksimal 50 persen guna mencegah potensi pemberontakan internal dari serdadu lokal.
Terinspirasi keberhasilan resimen Hindia Barat Inggris di Karibia, militer Belanda menilai pasukan asal Afrika punya ketahanan fisik yang lebih kuat terhadap serangan penyakit tropis dan cuaca ekstrem Nusantara dibandingkan dengan tentara yang didatangkan langsung dari Eropa.
Proses Perekrutan Berliku di Afrika Barat
Perekrutan tentara Afrika ini berlangsung dalam tiga gelombang utama, yaitu pada fase awal (1831–1836), fase perekrutan besar-besaran (1837–1841), dan perekrutan skala kecil pada akhir tahun 1850-an.
Baca Juga: Wali Kota Respati Hadiahi Sepatu Atlet SKO, Targetkan Harumkan Nama Solo di Liga TopSkor Nasional
Pusat pergerakan perekrutan berlokasi di St. George d’Elmina, wilayah yang sekarang masuk dalam negara Ghana.
Proses ini ditangani oleh perwakilan KNIL berdarah campuran Belanda-Afrika bernama J. Huydecoper.
Momen penting terjadi pada musim gugur 1836 saat Mayor Jenderal J. Verveer memboyong rombongan 900 orang menuju Kumasi untuk bernegosiasi dengan Raja Kwaku Dua dari Kekaisaran Ashanti.
Sebagai jaminan kerja sama diplomatik, Raja Ashanti bahkan mengizinkan dua pangeran muda, Kwasi Boachi dan Kwame Poku, untuk dikirim dan menempuh pendidikan di Belanda.
Sistem perekrutan harus dijalankan secara terselubung lantaran Inggris saat itu telah melarang keras praktik perbudakan di kawasan tersebut.
Baca Juga: Wali Kota Desak Pemprov Buka SMA Khusus Olahraga di Solo
Sebagian besar calon pendaftar sebenarnya adalah tawanan perang atau hamba sahaya yang dibeli dari pasar budak di Kumasi.
Pihak Belanda kemudian memberikan uang muka kepada para budak tersebut untuk melunasi kebebasan mereka sendiri dari pemilik sebelumnya.
Setelah memegang status orang bebas secara hukum, mereka mendaftarkan diri sebagai tentara sukarela KNIL, di mana pinjaman uang muka kebebasan tersebut dicicil kembali melalui pemotongan gaji harian mereka.
Baca Juga: Sekolah Rakyat Sukoharjo Kejar Target MPLS 31 Juli, Pembangunan Gedung Dikebut
Selain dari Ghana, sebagian kecil anggota pasukan ini juga berasal dari wilayah Burkina Faso, Mali, Niger, Pantai Gading, dan Benin.
Hak Istimewa, Hierarki Sosial dan Gejolak Pemberontakan
Guna memastikan loyalitas prajurit Afrika agar tidak bersimpati dengan perjuangan warga pribumi Hindia Belanda, pemerintah kolonial memberikan kedudukan istimewa.
Pasukan Londo Ireng diberikan fasilitas, standar gaji, seragam, hingga jatah tempat tidur kasur yang sama persis dengan tentara asal Eropa.
Perlakuan ini menempatkan kelas sosial mereka jauh di atas tentara pribumi dari suku Jawa, Bugis, ataupun prajurit Ambon.
Mereka bahkan terbiasa menggunakan nama-nama panggil khas Eropa seperti Johannes atau Mozes.
Baca Juga: Kekeringan Di Sukoharjo Meluas, 1.179 Jiwa Krisis Air Bersih
Namun, jaminan kesetaraan hak ini kerap memicu gesekan dan aksi pemberontakan di dalam barak militer ketika janji fasilitas tersebut terlambat dipenuhi.
Pada April 1840, pasukan Afrika yang bertugas di Purworejo melancarkan pemberontakan akibat menuntut kesetaraan jatah perlengkapan dan tempat tidur.
Kejadian serupa berulang pada Juni 1841 di Kubu Van der Capellen, Sumatra, di mana serdadu Afrika mogok kerja karena mendapati pembayaran gaji mereka disesuaikan lebih rendah dari standar prajurit Eropa.
Baca Juga: Dishub Boyolali Persiapkan Pengoperasian Dua JPL Baru Lintas Kadipiro–Kalioso
Bentrokan senjata dalam insiden tersebut menewaskan dua tentara Afrika dan memaksa pemerintah kolonial mengevaluasi ulang kebijakan perekrutan mereka.
Peran dalam Perang Kolonial dan Ekspedisi Aceh
Sepanjang masa baktinya di Nusantara, tak kurang dari 3.000 serdadu Afrika dikerahkan di berbagai medan perang sengit, mulai dari Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Timor, hingga Aceh.
Dalam Ekspedisi Aceh II (1873–1874), Batalyon Infanteri Kedua menerjunkan 230 serdadu Afrika di bawah pimpinan Letnan Kolonel K. van der Heijden dan Mayor M.A.E. Phaff.
Pasukan ini bertugas mengamankan kawasan strategis Meuraksa dan Lampaseh, serta berhasil menaklukkan wilayah Surian pada 26 Juli 1874.
Pengamat militer asal Inggris, Kapten A.P. Palmer, mencatat bahwa tentara Afrika merupakan salah satu unit tempur terbaik di tubuh KNIL yang sangat disegani oleh para pejuang Aceh karena ketangguhan dan kedisiplinan mereka.
Beberapa prajurit Afrika bahkan dianugerahi penghargaan militer tertinggi dari Kerajaan Belanda.
Baca Juga: Fakta-fakta Cekcok Sopir Toyota Alphard di Bundaran HI, Satpam Mengaku Sempat Bersujud
Seperti Medali Perunggu Keberanian dan Kesetiaan yang diraih oleh T. Tak, Sersan J. Noudjedij, J. Hat, W. Muil, dan W. Bamberg.
Berakhirnya Perekrutan dan Lahirnya Komunitas Indo-Afrika
Perekrutan tentara Londo Ireng resmi dihentikan pada 6 April 1872 setelah wilayah Elmina diserahkan sepenuhnya kepada Inggris melalui kesepakatan Perjanjian Sumatra 1871.
Usai habis masa kontrak, sebagian kecil prajurit memilih pulang ke tanah airnya di Afrika Barat dan mendirikan pemukiman di belakang Benteng St. George yang dinamai Java Hill.
Mereka membawa pulang kain batik buatan Jawa, yang kelak menjadi sangat populer di Afrika Barat dan menginspirasi produsen tekstil Belanda, Vlisco, untuk memproduksi batik cetak secara massal sejak tahun 1876.
Sementara itu, sebagian besar purna-prajurit Afrika memutuskan untuk menetap di Jawa setelah meminang wanita lokal.
Pada tahun 1859, Raja Willem III memberikan alokasi sebidang tanah khusus bagi para veteran ini di Pangen Juru Tengah, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.
Wilayah ini hingga kini dikenal sebagai Kampung Afrikan, lengkap dengan peninggalan bangunan kolonial, barikade kawat berduri kuno, serta silsilah keluarga Katolik Indo-Afrika.
Komunitas keturunan Londo Ireng ini juga tumbuh dan menetap di Semarang, Salatiga, Solo, Surabaya, hingga Batavia.
Pasca-kemerdekaan Indonesia, mayoritas keturunan Indo-Afrika ini memilih berimigrasi ke Belanda dan membentuk organisasi Indo-Afrika Kontakt Foundation.
Editor : Syahaamah Fikria