RADARSOLO.COM - Beragam program dan kebijakan strategis digulirkan oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam memperkuat kesejahteraan buruh di wilayahnya.
Langkah ini mencakup pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), peningkatan upah, hingga pemenuhan jaminan kesejahteraan nonupah bagi para pekerja.
Paparan kebijakan tersebut mengemuka saat Gubernur Luthfi menerima kunjungan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, di kantornya, Senin (27/7/2026).
Salah satu kebijakan kunci yang dibentuk adalah pembentukan Satgas PHK.
Satgas ini bekerja secara preventif saat perusahaan mulai menunjukkan indikasi bermasalah.
Sekaligus memastikan pemenuhan hak-hak pekerja apabila PHK tidak terhindarkan—mulai dari pesangon, jaminan hari tua, jaminan kehilangan pekerjaan, uang lembur, hingga penggantian cuti.
Pada aspek kesejahteraan nonupah, Pemprov Jawa Tengah memotong tarif armada Trans Jateng khusus buruh dari Rp2.000 menjadi Rp1.000 per perjalanan.
Selain itu, diluncurkan pula penyediaan daycare gratis dan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di kawasan industri.
Guna menjaga daya beli buruh, Pemprov Jateng mendirikan Koperasi Buruh Jawa Tengah Sejahtera yang menyediakan kebutuhan pokok berharga terjangkau.
Unit pertama Koperasi ini ditempatkan di Kawasan Industri Wijayakusuma Semarang yang menampung sekitar 29 ribu pekerja.
Dari sektor pengupahan, Gubernur Luthfi menetapkan UMP Jawa Tengah 2026 sebesar Rp2.327.386,07, atau mengalami kenaikan sebesar 7,28 persen dibanding tahun sebelumnya.
Formulasi penghitungan ini menggunakan indikator alfa 0,90 yang merupakan batas tertinggi dalam regulasi pengupahan.
Dalam pertemuan tersebut, Said Iqbal menyampaikan amanat Presiden agar pemerintah daerah bertindak cepat ketika muncul potensi gejolak PHK dengan memetakan penyebab dasar serta opsi solusinya.
Baca Juga: Perkuat Program Kecamatan Berdaya, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Lepas 4.000 Mahasiswa KKN Undip
“Kalau terjadi PHK, cepat turun ke bawah. Itu perintah Presiden. Jadi memastikan, digali penyebabnya apa, persoalannya apa, apa yang bisa dibantu oleh pemerintah,” kata Said Iqbal.
Ia menegaskan bahwa keberpihakan kepada masyarakat lemah merupakan arahan utama pimpinan nasional.
“Bahasa Presiden begini: kita harus melindungi yang lemah, bukan melindungi yang kuat,” tegasnya.
Secara khusus, Said Iqbal turut menyoroti persoalan PHK pekerja PT Victory Apparel Semarang dan mendorong jalur dialog antara pemerintah, manajemen perusahaan, dan pihak pekerja.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Luthfi menjelaskan, dinamika di PT Victory Apparel dipengaruhi oleh rekam jejak dampak pandemi Covid-19, musibah banjir bandang, penurunan volume pesanan, hingga tekanan finansial perusahaan.
Baca Juga: Gubernur Ahmad Luthfi Luncurkan Logis, Warga Jateng Kini Bisa Konsultasi Psikolog Gratis
“Setelah melihat historinya, kayaknya memang terutama karena Covid, banjir bandang, dan kondisi keuangan perusahaan,” tutur Ahmad Luthfi.
Pendekatan preventif dan persuasif dalam mengurai perselisihan hubungan industrial ini diakui Ahmad Luthfi telah diterapkannya secara konsisten sejak ia menjabat sebagai Kapolda Jawa Tengah guna mencegah sengketa berlanjut ke ranah hukum. (wa)
Editor : Tri Wahyu CahyonoSumber : Pemprov Jateng