RADARSOLO.COM - Publik mendadak geger usai beredarnya dokumen naskah ilmiah setebal 69 halaman yang mengusulkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menyabet penghargaan megah Nobel Perdamaian 2026 (Nobel Peace Prize 2026).
Yang membuat publik semakin terperanjat, naskah riset tersebut mencantumkan nama Presiden Prabowo Subianto, pada baris penulis utama.
Isu ini mencuat setelah penggalan dokumen beredar luas di media sosial pada Selasa (5/8/2026).
Baca Juga: Dapur MBG SDII Al Abidin Disuspensi Sementara, Pemkot Solo Tunggu Hasil Uji Laboratorium
Makalah ilmiah berjudul "Nobel Peace Prize 2026 Free Meal Program by The National Nutrition Agency Building Smart Business for Food Security Industry and Indonesia's Economic Growth" itu diketahui telah diunggah di situs publikasi akademis Social Science Research Network (SSRN) sejak 31 Maret 2026.
Tak ayal, dokumen itu pun langsung jadi pembahasan panas netizen.
Berdasarkan penelusuran, ada sejumlah hal yang disorot tajam oleh publik.
Baca Juga: Puluhan Siswa SD Al Abidin Solo Diduga Keracunan MBG, Satgas Terjun Investigasi
Dari total 10 nama penulis, nama Prabowo Subianto ditaruh di urutan paling atas dengan tulisan afiliasi Presiden Republik Indonesia.
Selain itu, tertera nama akademisi Dian Damayanti serta nama Ashar Sunarso yang mengatasnamakan lembaga Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Selain itu, hasil pemindaian dengan alat pendeteksi AI menunjukkan angka hingga 93 persen.
Gaya visual gambar ilustrasi di dalamnya kental dengan estetika AI, bahkan netizen menemukan sisa perintah teks (prompt) yang lupa dihapus penyusun dokumen.
Sorotan juga mengarah pada lampiran surat berkop Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta IPDN.
Bakom dan Kemendagri Buka Suara
Menanggapi kehebohan itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengonfirmasi bahwa pemerintah sedang melakukan investigasi mendalam.
Baca Juga: Waspada Karhutla di Puncak Kemarau, Terdeteksi 83 Hotspot di Wonogiri
"Lagi diinvestigasi," ujar Qodari, Rabu (5/8/2026).
Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irawan menegaskan bahwa IPDN sama sekali tidak pernah mengeluarkan surat dukungan dimaksud.
"Saya sudah klarifikasi ke IPDN, itu bukan dari IPDN. Kita sudah telepon Pak Rektor, itu bukan dari IPDN," tegas Benni.
Baca Juga: Perlintasan Sebidang Gadingan Sukoharjo Ditutup, Warga Swadaya Bangun Jalan Alternatif
Mengenai pencantuman nama salah satu staf berinisial Ashar yang disebut-sebut bertugas di Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum), pihak Kemendagri tengah menjalankan pemeriksaan internal.
Dirjen Polpum Akmal Malik telah menginstruksikan pemanggilan staf yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi.
Editor : Syahaamah Fikria