RADARSOLO.COM - Platform pengecekan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di situs dtsen-form.bps.go.id mendadak viral dan memicu gelombang protes dari masyarakat.
Pasalnya, tidak sedikit warga yang terkejut usai mengecek Nomor Induk Kependudukan (NIK) mereka dan menemukan status rumah tangganya berada di Desil 10.
Padahal, secara riil di lapangan, banyak dari mereka yang hanya berpenghasilan pas-pasan, seperti gaji Rp3 juta per bulan, bahkan ada yang status tempat tinggalnya masih mengontrak.
Lantas, mengapa fenomena gaji Rp3 juta bisa disandingkan dalam satu kotak kelompok (desil)tertinggi yang sama dengan kalangan konglomerat atau ultra-rich?
BPS Tidak Memakai Batas Penghasilan (Cut-Off Point)
BPS di laman resmi Instagram mereka menjelaskan bahwa sistem DTSEN tidak menetapkan batas nominal gaji atau pendapatan tertentu untuk mengelompokkan masyarakat ke dalam desil 1 hingga 10.
"Apakah benar gaji Rp3 juta masuk dalam desil 5? Desil tidak ditentukan berdasarkan besaran gaji seseorang dalam kategori sosial ekonomi tertentu," tulis BPS.
Sistem desil bekerja murni secara pemeringkatan (ranking) relatif.
Seluruh populasi keluarga di Indonesia diurutkan dari skor indikator paling rendah hingga paling tinggi, kemudian dibagi secara merata menjadi 10 kotak (desil) yang masing-masing memuat 10 persen populasi.
Penilaian Pakai Puluhan Indikator
Lebih lanjut, BPS menyebut, perhitungan skor tidak hanya mengacu pada pemasukan tunai bulanan.
"Pengelompokkan didasarkan oleh puluhan variabel terkait sosial ekonomi keluarga," terang BPS.
Sejumlah indikator atau variabel tersebut, di antaranya:
- Kondisi Bangunan Tempat Tinggal: Jenis atap, lantai, dinding, luas bangunan per kapita, serta akses sanitasi/sumber air minum bersih.
- Konsumsi Energi: Kuantitas daya listrik PLN yang terpasang di rumah (misalnya 1.300 VA ke atas).
- Aset Terdaftar: Kepemilikan kendaraan bermotor (terlacak via data Samsat/Bapenda) atau barang elektronik atas nama anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga (KK).
- Profil Anggota Keluarga: Tingkat pendidikan tertinggi, status ketenagakerjaan, hingga kepemilikan usaha.
Baca Juga: Libur HUT RI 17 Agustus 2026 Berapa Hari? Cek Jadwal Long Weekend dan Rincian Tanggal Merahnya
Jika rumah tinggal yang dihuni atau aset fisik lain memenuhi nilai bobot yang tinggi dalam sistem algoritma BPS, maka skor total rumah tangga tersebut akan otomatis melambung naik mendekati Desil 10.
Pemeringkatan Berbasis Rumah Tangga/KK
Penyebab teknis lain yang sering luput dari perhatian adalah konsep unit analisis BPS yang berbasis Rumah Tangga/KK, bukan pendapatan perorangan.
Meski pencari nafkah utama atau satu anggota keluarga hanya bergaji Rp3 juta, posisi desil dapat terkerek naik jika di dalam satu KK tersebut terdapat anggota keluarga lain yang bekerja, memiliki kendaraan aktif, atau tercatat mempunyai aset/usaha.
Rentang Ekonomi di Desil 10 Sangat Lebar
BPS juga mengakui bahwa di dalam Desil 10 (10 persen kelompok teratas nasional), variasi kondisi ekonomi antarkeluarga sangatlah ekstrem.
Di satu sisi, Desil 10 diisi oleh kelompok ultra-rich atau miliarder.
Namun di sisi batas bawah Desil 10, terdapat kelompok kelas menengah atau pekerja berpenghasilan terbatas yang secara akumulasi variabel dianggap "sudah cukup/sejahtera" oleh sistem BPS dibandingkan 90 persen populasi di bawahnya.
Perbedaan lebar ini sekaligus menjadi cermin tingkat ketimpangan ekonomi di masyarakat.
"Banyak juga yang mengeluh kenapa masuk desil 10 padahal masyarakat dengan kondisi ekonomi biasa2 aja?? Kenapa bisa satu level sama Raffi Ahmad dan para 9 naga??? Jawabannya: kontras yang begitu tajam di dalam Desil 10 itu sendiri menunjukkan betapa ekstremnya ketimpangan ekonomi di Indonesia," tulis akun Threads resmi BPS Cilegon.
Bagaimana Cara Memperbaiki Data Desil?
Bagi masyarakat yang mendapati peringkat desil di situs dtsen-form.bps.go.id tidak menggambarkan kondisi ekonomi faktual (misal akibat kesalahan data aset/kendaraan yang sudah dijual), perbaikan data dapat diajukan melalui mekanisme resmi:
1. Melalui Kantor Desa/Kelurahan
Ajukan permohonan pemutakhiran data secara langsung agar kondisi rumah tangga diperiksa ulang dan dimasukkan ke dalam pembahasan Musyawarah Desa/Kelurahan (Musdes/Muskel).
2. Aplikasi Cek Bansos Kemensos
Manfaatkan fitur "Usul Sanggah" untuk memberikan keterangan dan bukti dokumen pendukung mengenai kondisi ekonomi sebenarnya.
3. Penyelarasan Data Capil dan Samsat
Pastikan kendaraan yang sudah dijual segera dilakukan balik nama agar NIK/KTP Anda tidak terus dibebani oleh kepemilikan aset lama.
Editor : Syahaamah Fikria