RADARSOLO.COM - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi kembali menegaskan komitmennya memperkuat integritas seluruh jajaran pemerintah daerah.
Langkah ini dinilai sebagai fondasi utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, serta akuntabel.
Penegasan tersebut disampaikan Luthfi usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah di Semarang, Kamis (20/8/2026).
Baca Juga: Hari Jadi Ke-81, Pemprov Jateng Andalkan Pemuda Untuk Entaskan Kemiskinan
"Integritas ini tidak gampang karena memerlukan penguatan bersama. Intinya, tidak boleh ada korupsi. Itu saja," ujar Luthfi.
Rakor bergengsi ini dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Pimpinan KPK Johanis Tanak, Deputi Korsup KPK Ely Kusumastuti.
Berikutnya, Deputi BPKP Setya Nugraha, Deputi LKPP Setya Budi Arijanta, serta Dirjen Otda Cheka Virgowansyah.
Selain jajaran kementerian dan lembaga pusat, perhelatan ini diikuti oleh Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, 34 bupati/wali kota, para wakil kepala daerah, pimpinan DPRD, dan Sekretaris Daerah (Sekda) se-Jawa Tengah, serta perwakilan dari lima kabupaten/kota di Provinsi DI Yogyakarta.
Luthfi menekankan, muara dari tata kelola pemerintahan yang berintegritas adalah peningkatan kualitas pelayanan publik serta kepastian bahwa program pembangunan daerah berjalan tepat sasaran.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus membeberkan bahwa rakor ini diarahkan untuk memperkuat delapan area prioritas.
Baca Juga: Pameran Diikuti 100 Tenant Dari Berbagai Daerah, Gubernur Ahmad Luthfi: UMKM Urat Nadi Perekonomian
Area tersebut mencakup:
- Perencanaan dan penganggaran
- Pengadaan barang dan jasa
- Pelayanan publik dan perizinan
- Pengawasan APIP
- Manajemen ASN
- Pengelolaan barang milik daerah
- Optimalisasi pajak dan retribusi daerah
- Penanganan konflik kepentingan
“Harapan kami kembali kepada setiap kepala daerah, apakah benar-benar bisa menjaga integritas dan mengoperasionalkan integritas tersebut dalam pengelolaan keuangan daerah," terang Akhmad.
Baca Juga: Tangani Kemarau Panjang di Jateng, Gubernur Luthfi Salurkan 8,8 Juta Liter Air Bersih
"Dengan demikian, kita dapat benar-benar meyakini bahwa tidak ada satu rupiah pun keuangan daerah yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya,” imbuhnya.
Dari sisi penegakan hukum, Pimpinan KPK Johanis Tanak menambahkan bahwa kunci utama pencegahan penyimpangan terletak pada komitmen individu penyelenggara negara yang harus selaras dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan.
“Kata kuncinya ada pada integritas. Apa yang ada dalam pikiran kita diharapkan merupakan pikiran yang baik, sesuai dengan ajaran agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tutur Johanis.
Baca Juga: Hari Jadi ke-81 Jateng: Gubernur Luthfi Apresiasi Peran Petani, Buruh, hingga UMKM
Di sisi pengawasan internal, Deputi BPKP Setya Nugraha meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau Inspektorat di daerah agar aktif memberikan peringatan dini (early warning) guna mencegah potensi penyelewengan.
“APIP harus benar-benar mampu memberikan early warning dan mencegah korupsi,” tandas Setya Nugraha.
Ia mengingatkan agar pengawasan tidak sekadar berfokus pada pemenuhan kelengkapan dokumen administratif, melainkan harus merepresentasikan orientasi hasil yang dampaknya dirasakan nyata oleh masyarakat. (wa)
Editor : Tri Wahyu CahyonoSumber : Radarsolo.jawapos.com