RADARSOLO.COM - Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menjadi salah satu kelompok warga yang akan menggelar Demo 27 Agustus 2026 di Gedung DPR RI, Jakarta.
Sebelum dikenal luas dan membawa isu ke tingkat nasional, AMPB berawal dari gerakan masyarakat Pati yang menyuarakan berbagai persoalan di daerah.
Awal mula lahirnya AMPB berkaitan dengan keresahan warga terhadap sejumlah persoalan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Gerakan tersebut kemudian berkembang dan menghimpun warga serta tokoh masyarakat dalam sebuah wadah yang dikenal sebagai Aliansi Warga Pati.
Salah satu persoalan yang turut mewarnai perjalanan gerakan warga Pati adalah kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ketika Sudewo masih menjabat sebagai Bupati Pati.
Kebijakan tersebut mendapat penolakan dari masyarakat dan sempat memunculkan wacana pemakzulan Sudewo di DPRD Pati pada akhir 2025.
Persoalan itu kemudian berkembang setelah Sudewo diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Pati pada 19 Januari 2026.
Ia kemudian ditahan dan menjalani proses hukum terkait dugaan pemerasan, suap, serta gratifikasi dalam pengisian jabatan perangkat desa.
Perkembangan berbagai persoalan tersebut turut membuat nama AMPB semakin dikenal.
Kini, gerakan yang berangkat dari persoalan lokal itu bersiap membawa aspirasinya ke tingkat nasional melalui Demo 27 Agustus 2026 di Gedung DPR RI.
Dalam aksi tersebut, AMPB membawa dua tuntutan utama.
Mereka mendesak agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset segera disahkan serta meminta penerapan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
Awal Mula Pati dan Sejarah Terbentuknya Wilayah
Di balik keberadaan Aliansi Warga Pati, Kabupaten Pati sendiri memiliki sejarah panjang yang berkembang melalui cerita rakyat setempat.
Mengutip laman Kecamatan Gembong Kabupaten Pati, kisah terbentuknya Pati bermula dari rencana pernikahan Menak Jasari, putra Kadipaten Paranggarudo, dengan Dewi Ruyung Wulan, putri Adipati Carangsoko.
Dewi Ruyung Wulan disebut tidak menghendaki perjodohan tersebut. Untuk menggagalkan atau setidaknya menunda pernikahan, ia meminta agar pesta perkawinan dimeriahkan dengan pertunjukan wayang kulit yang dimainkan Dalang Soponyono.
Saat pertunjukan berlangsung, Dewi Ruyung Wulan justru jatuh hati kepada sang dalang. Ia kemudian melarikan diri bersama Soponyono dan dua adiknya ketika suasana dibuat gelap.
Pelarian tersebut memicu kemarahan Adipati Paranggarudo. Pasukannya dikerahkan untuk melakukan pengejaran hingga ke sejumlah wilayah dan rumah penduduk.
Dalam perjalanan, rombongan Soponyono sempat tertangkap setelah mengambil semangka karena kelaparan.
Mereka kemudian mendapatkan perlindungan dari Penewu Sukmoyono di wilayah Majasemi.
Keputusan tersebut memicu konflik antara pasukan Paranggarudo dengan pihak Majasemi dan Carangsoko.
Pertempuran besar pun terjadi dan menewaskan Penewu Sukmoyono serta sejumlah panglima dari kedua kubu.
Raden Kembangjoyo kemudian memimpin perlawanan. Dengan menggunakan pusaka Keris Rambut Pinutung dan Kuluk Kanigoro, ia berhasil mengalahkan pasukan Paranggarudo.
Setelah peperangan berakhir, tiga wilayah yang sebelumnya terlibat konflik, yakni Paranggarudo, Carangsoko, dan Majasemi, kemudian disatukan. Raden Kembangjoyo ditunjuk sebagai adipati.
Kembangjoyo bersama Dalang Soponyono selanjutnya membuka Hutan Kemiri untuk dijadikan pusat pemerintahan.
Dalam proses tersebut, mereka bertemu Ki Sagola, seorang penjual keliling yang menawarkan minuman dawet berbahan pati aren, santan, dan gula kelapa.
Nama bahan utama minuman tersebut kemudian menginspirasi Kembangjoyo dalam memberikan nama wilayah baru, yakni Kadipaten Pati-Pesantenan. Wilayah inilah yang kemudian berkembang menjadi Kabupaten Pati.
Dari sejarah panjang daerah tersebut, gerakan masyarakat Pati pun terus berkembang menghadapi berbagai persoalan zaman.
Kini, AMPB menjadi salah satu wadah Aliansi Warga Pati yang membawa persoalan daerah ke ruang nasional.
Melalui Demo 27 Agustus 2026 di Gedung DPR RI, AMPB akan menyampaikan tuntutannya kepada DPR dan pemerintah, terutama terkait percepatan RUU Perampasan Aset dan pemberlakuan hukuman mati bagi koruptor.
Editor : Nur Pramudito