RADARSOLO.COM - Suasana panas mewarnai aksi unjuk rasa massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) dan gabungan elemen masyarakat sipil di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026).
Termasuk saat Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menemui massa dan naik ke atas mobil komando, yang disambut sorakan dan seruan untuk turun dari barisan pendemo.
Diteriaki Hoaks dan Didesak Turun dari Mobil Komando
Ketegangan bermula saat Andre Rosiade keluar dari kompleks parlemen untuk membeberkan hasil audiensi yang sempat digelar bersama perwakilan demonstran.
Baca Juga: Demo 27 Agustus dan Perang Informasi: Waspadai Video Lama yang Bukan Seperti Klaimnya
Memegang pengeras suara dari atas mobil komando, politisi Gerindra itu mengumumkan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset kini resmi diserahkan ke Komisi III DPR RI.
Namun, belum sempat menyelesaikan penjelasannya, massa yang memadati jalanan langsung menyambut pernyataan tersebut dengan nada skeptis.
"Turun! Turun! Hoaks! Hoaks!" teriak peserta aksi secara bersahut-sahutan di depan mobil komando.
Baca Juga: Perjalanan Tuntutan RUU Perampasan Aset yang Kembali Menjadi Salah Satu Tuntutan di Demo 27 Agustus
Meski situasi kian bising dan dihujani desakan mundur hingga sindiran pedas, Andre bertahan di atas kendaraan pengangkut pengeras suara tersebut.
Untuk meyakinkan massa, Andre menyampaikan batas waktu pasti tindak lanjut dari jajaran dewan.
Ia menyebut tanggal 15 Desember 2026 sebagai tenggat waktu resmi bahwa RUU Perampasan Aset bakal dituntaskan.
"DPR sudah mendengarkan dan menerima aspirasi teman-teman. Hari ini sampai diputus, 15 Desember 2026, aspirasi teman-teman akan kami laksanakan," cetus Andre di tengah riuhnya suasana.
Sayangnya, obral janji batas waktu itu belum cukup ampuh mengikis krisis kepercayaan pendemo.
Baca Juga: Pilkades Serentak Di Sukoharjo Digelar 10 Desember, TPS Harus Ganjil
Tudingan "hoaks" kembali terdengar lantang karena massa menilai janji penuntasan RUU Perampasan Aset sudah berulang kali mundur dari komitmen awal.
AMPB Ancam Minta Pimpinan DPR Mundur
Ketidakpercayaan publik di lapangan direspons tegas oleh Koordinator AMPB, Supriyono alias Botok.
Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak lagi butuh sekadar janji manis lisan di atas podium.
Baca Juga: Dapat Kucuran APBN 2026 Rp 5 Miliar, Pemkot Solo Revitalisasi Museum Radya Pustaka dan Museum Keris
AMPB menuntut agar seluruh komitmen DPR dituangkan secara sah dalam berita acara tertulis lengkap dengan konsekuensinya.
Botok menegaskan, jika kesepakatan target 15 Desember 2026 kembali meleset dengan seribu alasan, pimpinan DPR harus berani mengambil tanggung jawab moral tertinggi.
"Saya dan teman-teman tidak mau bertele-tele," tegas Botok.
Editor : Syahaamah Fikria