RADARSOLO.COM - Pembahasan jadwal dan tata tertib pada Sidang Pleno 1 Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) berlangsung hangat.
Bertempat di Gedung Serba Guna (GSG) Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Jumat (28/8/2026), forum persidangan diwarnai interupsi dari para peserta.
Di tengah bergulirnya masukan dan keberatan yang disampaikan peserta secara bergantian, lantunan Sholawat Asyghil terdengar membahana di dalam ruang sidang untuk menyejukkan suasana.
Baca Juga: Peta Bursa Caketum PBNU Usai Menag Mundur: Gus Yahya, Gus Kikin, Hingga Gus Yusuf Bersaing
Dorongan Tertib Persidangan dan Netralitas Pimpinan Sidang
Sebelum suasana mereda, Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Bali Ahmadi menyampaikan pandangannya.
Ia mengimbau seluruh peserta agar tetap tertib mengikuti alur persidangan yang telah disusun oleh panitia perarah (Steering Committee).
"Saya kira steering committee (SC) panitia Muktamar NU sudah bekerja sedemikian keras. Ini baru jadwal. Jadwal dulu baru kemudian nanti yang tentang perubahan atau tidak berubah, sungguh nanti dibahas di komisi organisasi," tegas Ahmadi dikutip dari nu.or.id.
Kendati demikian, perdebatan kembali mencuat setelah perwakilan PCNU Kabupaten Pasuruan melayangkan kritik.
Mereka meminta pimpinan sidang dapat bertindak adil, objektif, dan menempatkan diri di posisi netral tanpa membawa opini pribadi.
Baca Juga: RUU Perampasan Aset Ramai Dibahas, Sebenarnya Apa Itu dan Bagaimana Cara Kerjanya?
Pemerataan Hak Bicara dan Ambil Keputusan Bijak
Dinamika tersebut memancing perhatian utusan daerah lainnya.
Perwakilan PCNU Nusa Tenggara Timur (NTT) memberikan catatan penting agar pembahasan persidangan tidak didominasi oleh wilayah atau cabang tertentu.
Langkah ini dinilai krusial guna menjamin setiap peserta memiliki hak berpendapat yang setara.
Baca Juga: Kucurkan Rp10,7 Miliar, Pemkab Boyolali Bagikan 3 Stel Seragam dan LKS Gratis untuk Murid SD-SMP
Sementara itu, Katib Syuriah PCNU Deli Serdang Sumatera Utara Prizal mengingatkan kembali marwah keberadaan utusan di forum tertinggi organisasi keagamaan ini.
Ia meminta peserta mengedepankan kebijaksanaan kolektif ketimbang kepentingan pribadi.
"Artinya, kita yang hadir menjadi peserta dalam Muktamar ke-35 ini adalah orang-orang yang sudah dianggap bisa menjalankan amanah dengan baik," tutur Prizal. (wa)
Editor : Tri Wahyu Cahyono