RADARSOLO.COM - Nama Wakil Bupati (Wabup) Sumedang, M. Fajar Aldila, mendadak menjadi sorotan publik menyusul tersiarnya rumor dugaan tindakan pelecehan serta penganiayaan yang menyeret nama dirinya dan sang sekretaris pribadi (sekpri).
Lantas, siapa sebenarnya Fajar Aldila, berasal dari partai mana dirinya, dan bagaimana kelanjutan pengusutan isu yang saat ini tengah diinvestigasi oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM)?
Profil dan Parpol Wabup Sumedang Fajar Aldila
M. Fajar Aldila merupakan Wakil Bupati Sumedang periode 2025–2030 yang mendampingi Bupati Dony Ahmad Munir.
Baca Juga: Pedestrian Nonongan-Coyudan Dibongkar, Penataan Rp 11 Miliar Dikebut
Pasangan ini resmi dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 20 Februari 2025 lalu.
Karier politik Fajar Aldila bernaung di bawah Partai Amanat Nasional (PAN).
Pria kelahiran Bandar Lampung, 15 Juni 1992 ini memiliki latar belakang pendidikan formal di bidang hukum, yakni lulusan S1 Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung dan S2 Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan.
Baca Juga: 19 Motor Temuan Tanpa Surat di Wonogiri Dilelang, Laku Rp18 Juta
Nama Lengkap: M. Fajar Aldila, SH, MKn
Tempat, Tanggal Lahir: Bandar Lampung, 15 Juni 1992
Partai Politik: Partai Amanat Nasional (PAN)
Jabatan: Wakil Bupati Sumedang (2025–2030)
Duduk Perkara Isu Viral yang Beredar di WhatsApp
Publik sebelumnya dihebohkan oleh pesan berantai di WhatsApp serta ulasan sejumlah portal media lokal terkait narasi dugaan tindakan pelecehan, penyekapan, dan penganiayaan fisik terhadap sekpri berinisial R.
Baca Juga: Perselisihan Berujung Penganiayaan di Banyudono Boyolali, 1 Orang Ditahan Polisi
Isu yang beredar liar tersebut turut menyeret sejumlah nama lain, seperti istri Wabup berinisial ADO, kerabat sepupu, hingga pihak ajudan.
Merujuk pada pemberitaan yang beredar, dugaan insiden tersebut bermula pada Senin (17/8/2026) siang.
Saat itu, korban diminta datang ke rumah dinas Wabup untuk mengambil uang dana operasional di brankas kamar Wabup.
Baca Juga: Proyek Panas Bumi Gunung Ungaran Tuai Sorotan, Warga Khawatir Mata Air hingga Candi Gedong Songo
Saat berada di lokasi, Wabup diduga merangkul dan mencium korban secara sepihak disertai kalimat godaan.
Korban yang merasa tidak terima lantas melakukan penolakan dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.
Masalah berlanjut pada malam harinya ketika korban kembali dipanggil oleh istri Wabup, ADO.
Pada pertemuan itulah, korban ditengarai menjadi sasaran tindakan kekerasan fisik, intimidasi dan penyekapan yang dilakukan oleh beberapa orang secara bergiliran.
Bantahan Fajar Aldila
Namun, narasi yang beredar luas ini dibantah oleh Fajar Aldila.
Ia menilai rumor tersebut bersumber dari narasi tidak kredibel dan tidak melewati verifikasi fakta yang jelas.
Baca Juga: Viral Remaja 15 Tahun di Bandar Lampung Disebut Korban Trafficking, Polisi Temukan Fakta Berbeda
Fajar menyebut pemberitaan awal dimunculkan oleh media yang belum terdaftar di Dewan Pers dan berpotensi membentuk opini giringan yang menyesatkan.
Dia juga mengaku tak mau merespons lebih banyak soal isu tersebut.
"Kalau ditanya, saya lebih milih kerja daripada terus klarifikasi, klarifikasi," kata Wabup.
Tak hanya Fajar, pihak korban berinisial R yang namanya terseret dalam pesan berantai tersebut juga telah angkat bicara.
Dia memberikan klarifikasi dan membantah tuduhan penganiayaan maupun pelecehan tersebut.
Gubernur KDM Turun Tangan Bikin Tim Investigasi
Guna mengurai benang kusut dan memastikan kebenaran secara objektif tanpa spekulasi sepihak, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) mengambil langkah tegas dengan membentuk Tim Investigasi Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
KDM meminta tim pemeriksa untuk memanggil dan meminta keterangan dari seluruh elemen terkait, mulai dari Wakil Bupati Sumedang beserta istri, Bupati Sumedang, hingga pihak sekpri yang bersangkutan.
"Pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini membentuk tim investigasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Bupati Sumedang agar peristiwa itu bisa tersaji secara objektif," tutur Dedi Mulyadi.
KDM menegaskan bahwa proses investigasi ditargetkan rampung dalam waktu singkat agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.
Editor : Syahaamah Fikria