RADARSOLO.COM-Pemerintah tengah mematangkan skema baru penyaluran bantuan sosial (bansos) agar lebih akurat dan tepat sasaran.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pemerintah berencana menggelar uji coba penyaluran bansos dalam bentuk transfer tunai langsung pada kuartal I hingga kuartal II tahun 2027.
Luhut membeberkan bahwa saat ini pemerintah sedang fokus melakukan konsolidasi dan pembersihan (cleansing) data calon penerima bansos secara menyeluruh.
“Kami merencanakan akhir tahun ini mesti selesai semua itu. Awal tahun depan, kuartal 1–2 kita akan uji coba,” kata Luhut di Jakarta, Sabtu (5/9/2026).
Sistem Kupon Cegah Judol dan Beli Miras
Mengenai mekanisme teknis di lapangan, Luhut menjelaskan bahwa penyaluran bantuan pada akhirnya diarahkan secara tunai (cash).
Meski demikian, pemerintah membatasi penggunaan dana tersebut agar benar-benar dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan gizi dan bahan pokok keluarga.
Guna mencegah penyalahgunaan dana bantuan, pemerintah menyiapkan skema pembatasan akses belanja berbasis kupon (voucher digital).
“Bansos itu nanti pada ujungnya akan kita berikan cash. Mungkin pakai kupon, supaya penggunaannya benar. Tidak boleh untuk judi online (judol), minuman keras, tapi mungkin telur, ayam, dan sebagainya,” tegas Luhut.
Penerapan AI dan Face Recognition dalam Verifikasi Penerima
Untuk mendukung perubahan skema tersebut, pemerintah mendorong penerapan Government Technology (GovTech) berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang terintegrasi langsung dengan basis data kependudukan milik Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.
Verifikasi calon penerima manfaat akan memanfaatkan teknologi biometrik dan pemindaian wajah (face recognition).
Langkah ini diambil untuk meminimalisasi interaksi tatap muka langsung serta menekan potensi penyimpangan atau kebocoran administrasi.
"Karena pertemuan orang-orang akan sangat berkurang, karena semua dengan face recognition, dengan biometrik itu sudah bisa semua didapat. Pendataan ini saya kira satu loncatan yang hebat di zaman pemerintahannya Presiden Prabowo," puji Luhut.
Estimasi Bantuan Rp5,4 Juta dan Pelibatan Pemda
Mengenai besaran dana yang akan diterima masyarakat, kalkulasi awal dari DEN memperhitungkan nominal bantuan dapat mencapai sekitar Rp5,4 juta per keluarga.
Namun, Luhut menegaskan bahwa angka final tersebut tetap berada di bawah wewenang dan keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga: Mobil Hybrid atau Mobil Diesel? Ini Jawaban Mana yang Paling Irit untuk Perjalanan Jauh
Sistem baru ini juga mengakomodasi mekanisme sanggah bagi masyarakat yang merasa berhak namun belum terdaftar.
Di sisi lain, pemerintah daerah akan dilibatkan secara aktif untuk meregistrasi warga di wilayahnya.
“Jadi akan targeted dan akan membuat keadilan. Sekarang kan banyak yang tidak berhak menerima. Tetapi yang berhak, banyak juga yang tidak menerima. Kita dukung semua dan pemda saya kira akan terlibat untuk me-register yang ingin dapat bansos,” pungkas Luhut. (wa)
Editor : Tri Wahyu CahyonoSumber : berbagai sumber