Ilustrasi warga menerima pencairan bansos. (ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani)
RADARSOLO.COM — Penyaluran bantuan sosial (bansos) Kementerian Sosial (Kemensos), yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk Tahap 3 tahun 2026, memasuki penghujung periode alokasi pada September 2026.
Bantuan triwulan ketiga ini mencakup alokasi bulan Juli, Agustus, hingga September.
Bagi sebagian Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dana bantuan sudah berhasil ditarik melalui kartu KKS Bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BSI) maupun kantor Pos Indonesia.
Baca Juga: Cek Bansos September 2026, Apakah PKH dan BPNT Masih Bisa Cair di Akhir Periode?
Namun, bagaimana jika KPM belum menerima pencairan dana bansos Tahap 3 hingga akhir September 2026?
Apakah bantuan tersebut dipastikan hangus atau masih ada peluang cair?
Mengapa Bansos Tahap 3 Belum Masuk Rekening?
Penyaluran dana bansos dari pemerintah dilakukan menggunakan sistem bergelombang (termin) serta memprioritaskan kesiapan data penerima.
Baca Juga: Batas Akhir Pencairan Bansos PKH dan BPNT Tahap 3 2026 Sampai Kapan? Cek Status KPM Sekarang
Jika nama Anda terdaftar namun dana belum cair, ada beberapa faktor teknis yang umumnya menjadi penyebab:
1. Penyaluran Gunakan Sistem Termin
Proses transfer dana dari bank penyalur ke rekening KPM tidak dilakukan secara serentak dalam satu hari, melainkan bertahap berdasarkan wilayah dan kelompok bank.
2. Proses Verifikasi Rekening (Gagal Himbara)
Terjadi ketidakcocokan data antara sistem bank dengan data di Kemensos, seperti perbedaan ejaan nama, NIK, atau nomor rekening yang pasif.
Baca Juga: 15 KPM PKH Batuwarno Wonogiri Graduasi Mandiri, Tak Lagi Bergantung Bansos
3. Pemutakhiran Data DTSEN
Kemensos secara berkala melakukan verifikasi kelayakan penerima berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
KPM yang dianggap sudah sejahtera atau memiliki pembaruan data kependudukan dapat mengalami penundaan status.
Baca Juga: Persis Solo Punya Dua Pekerjaan Rumah Sebelum Menjamu Kendal Tornado di Manahan
4. Perubahan Mekanisme Penyaluran
Adanya peralihan tempat pencairan, misalnya dari penyaluran via Pos Indonesia yang dialihkan ke pembuatan kartu KKS baru di bank Himbara (burekol).
Langkah yang Harus Dilakukan Jika Belum Terima Bansos
Bagi KPM yang mendapati saldo KKS masih kosong atau belum menerima surat undangan dari PT Pos di akhir periode September 2026, lakukan langkah-langkah penanganan berikut:
1. Cek Status Kepesertaan Secara Mandiri
Pastikan status kepesertaan Anda masih aktif sebagai penerima bantuan untuk periode penyaluran berjalan.
- Buka laman resmi cekbansos.kemensos.go.id.
- Masukkan data wilayah domisili (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan).
- Ketikkan nama lengkap sesuai KTP dan masukkan kode verifikasi yang muncul.
- Klik "Cari Data".
- Perhatikan kolom status pada jenis bantuan (PKH/BPNT).
Jika tertera keterangan "YA" dengan periode penyaluran "Juli-September 2026" serta status "Proses Bank Himbara/PT Pos", maka bantuan Anda dipastikan tinggal menunggu giliran transfer.
Baca Juga: Pembeli Bayi Rp 6 Juta Masih Berstatus Saksi, Polisi Dalami Jalur Adopsi
2. Koordinasi dengan Pendamping Sosial
KPM disarankan untuk langsung menghubungi Pendamping Sosial PKH atau Petugas Fasilitator Desa/Kelurahan setempat.
Melalui sistem aplikasi internal SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation), pendamping dapat mengecek secara detail posisi status transaksi Anda.
Seperti status SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), Standing Instruction (SI), atau kendala Gagal Rekening.
3. Laporkan Melalui Layanan Aduan Resmi Kemensos
Jika status di situs resmi aktif namun dana tidak kunjung cair tanpa alasan yang jelas, KPM dapat memanfaatkan saluran pengaduan resmi milik Kementerian Sosial:
- Call Center Kemensos: Contact Center 1500-299.
- Fitur "Usul-Sanggah": Melalui Aplikasi Cek Bansos di HP.
KPM diimbau untuk tetap tenang dan tidak tergiur oleh informasi bohong (hoaks) yang meminta imbalan uang untuk mempercepat pencairan bansos.
Seluruh proses pelayanan dan pencairan bansos PKH maupun BPNT oleh pemerintah bersifat gratis tanpa dipungut biaya apa pun.
Editor : Syahaamah Fikria