RADARSOLO.COM - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta jajaran Pengurus Wilayah Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Provinsi Jawa Tengah periode 2026–2031 untuk turut menggerakkan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah setempat.
Langkah ini dinilai krusial agar ceruk potensi ekonomi syariah di Jawa Tengah—yang memiliki populasi penduduk mencapai 38 juta jiwa—mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat kelas bawah sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi daerah.
Instruksi tersebut disampaikan Gubernur Luthfi dalam acara pelantikan Pengurus Wilayah MES Jawa Tengah periode 2026–2031 di Ballroom Pandanaran, Hotel Padma, Kota Semarang, Jumat (2/10/2026).
"MES ini sangat strategis sekali karena mayoritas penduduk Jawa Tengah itu muslim. Saya berharap programnya bisa menumbuhkan ekonomi baru di wilayah kita," ujar Luthfi, Jumat (2/10/2026).
Luthfi membeberkan bahwa agenda penguatan ekonomi syariah telah diakomodasi ke dalam peta arah kebijakan perencanaan pembangunan Jawa Tengah 2025–2029.
Pada tahun 2027 mendatang, Pemprov Jateng memproyeksikan ekonomi syariah sebagai salah satu pilar penopang pertumbuhan ekonomi daerah berdampingan dengan pengembangan pariwisata berkelanjutan.
Menurutnya, akselerasi ekonomi syariah tidak boleh terbatas pada tataran industri skala besar maupun lembaga keuangan semata.
Sektor mikro dapat dipacu melalui standardisasi produk halal, pembiayaan syariah, usaha kuliner, industri fesyen, pariwisata ramah muslim, hingga pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren.
"Semuanya harus punya nilai lebih, termasuk industri halal. Itulah gunanya ekonomi syariah," imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) MES Rosan Perkasa Roeslani menguraikan bahwa potensi ekonomi berbasis syariah di Jawa Tengah tergolong sangat besar.
Rosan menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi antara MES, pelaku UMKM, dunia usaha, akademisi, serta pemerintah daerah agar program berjalan optimal.
Ia menargetkan sektor ekonomi syariah mampu menyumbang porsi kontribusi yang lebih masif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Pada tahun 2027, pemerintah pusat dijadwalkan menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memetakan serta mengukur secara presisi kontribusi ekonomi syariah terhadap perekonomian nasional dan daerah.
"Kalau ada ukurannya akan mudah menentukan posisi mana yang harus ditingkatkan," terang Rosan.
Rangkaian agenda pelantikan tersebut turut dirangkaikan dengan peluncuran Koperasi Ekspor Merah Putih, sebuah unit koperasi yang bakal dikelola langsung oleh Pengurus Wilayah MES Jawa Tengah. (wa)
Editor : Tri Wahyu CahyonoSumber : Pemprov Jateng