RADARSOLO.COM - Isu penghapusan BPJS Kesehatan dan kabar penggantian layanannya dengan klinik Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi perhatian publik.
Menanggapi isu tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menegaskan BPJS Kesehatan tidak bisa dihapus atau dialihkan begitu saja ke lembaga lain.
Yahya menjelaskan, keberadaan BPJS Kesehatan telah diatur dalam undang-undang. Karena itu, perubahan terhadap penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional tidak dapat dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
“BPJS itu diatur oleh undang-undang tidak bisa dihapus atau dialihkan fungsinya ke lembaga lain,” kata Yahya kepada wartawan, Senin (26/10/2026).
Di tengah munculnya isu tersebut, Yahya juga menyoroti sejumlah persoalan dalam penyelenggaraan BPJS Kesehatan yang menurutnya perlu menjadi perhatian. Pembenahan layanan dinilai penting agar program jaminan kesehatan dapat berjalan lebih baik dan menjangkau kebutuhan peserta.
DPR Soroti Antrean Pasien hingga Pembayaran Klaim
Yahya menyoroti persoalan pelayanan yang masih dihadapi peserta BPJS Kesehatan. Beberapa di antaranya adalah antrean pasien di rumah sakit dan keterlambatan pembayaran klaim kepada fasilitas kesehatan.
Antrean panjang menjadi salah satu persoalan yang dirasakan masyarakat ketika mengakses layanan medis. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian agar peserta dapat memperoleh pelayanan sesuai kebutuhan tanpa menghadapi hambatan yang tidak perlu.
Selain itu, persoalan pembayaran klaim kepada rumah sakit juga menjadi bagian dari evaluasi penyelenggaraan jaminan kesehatan. Kelancaran pembayaran penting bagi keberlangsungan operasional fasilitas kesehatan yang melayani peserta JKN.
Persoalan-persoalan tersebut menunjukkan bahwa evaluasi BPJS Kesehatan tidak hanya berkaitan dengan status program, tetapi juga kualitas layanan yang diterima masyarakat.
Pengelolaan Peserta dan Iuran Juga Perlu Diperhatikan
Selain pelayanan rumah sakit, Yahya turut menyoroti persoalan peserta yang menunggak iuran maupun kepesertaannya yang tidak aktif.
Pengelolaan kepesertaan menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan. Informasi mengenai status kepesertaan perlu dipahami masyarakat agar mereka mengetahui hak dan kewajiban sesuai ketentuan program JKN.
Di sisi lain, penyelenggara jaminan kesehatan juga perlu memastikan pengelolaan program berjalan dengan baik. Pembenahan administrasi dan pelayanan dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan bagi peserta.
Dengan berbagai persoalan tersebut, evaluasi BPJS Kesehatan perlu diarahkan pada upaya mencari solusi yang dapat memperbaiki pelayanan dan pengelolaan program.
Pembenahan Layanan Jadi Hal yang Perlu Diprioritaskan
Tanggapan DPR tersebut menempatkan persoalan pelayanan sebagai salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan BPJS Kesehatan. Bagi masyarakat, kualitas layanan menjadi aspek penting karena berkaitan langsung dengan akses terhadap fasilitas kesehatan.
Antrean pasien, kelancaran pembayaran klaim, serta pengelolaan kepesertaan merupakan persoalan yang membutuhkan perhatian dan evaluasi berkelanjutan.
Oleh karena itu, pembahasan mengenai masa depan BPJS Kesehatan tidak cukup hanya berfokus pada isu penghapusan. Aspek pelayanan dan efektivitas penyelenggaraan program juga perlu menjadi perhatian agar manfaat jaminan kesehatan dapat dirasakan peserta secara optimal.
Editor : Annas Rohmanda Purbaningrum