BENCANA di akhir 2021 termasuk erupsi Gunung Semeru berdampak sistemik kepada masyarakat sekitar. Dari kasus bencana Semeru, Presiden Jokowi akan melakukan relokasi 2.000 rumah terdampak erupsi Gunung Semeru. Hal ini tidak saja berpengaruh terhadap jaminan keamanan hidup tetapi juga keberlanjutan pascabencana erupsi Gunung Semeru.
Di satu sisi, relokasi tidak hanya terkait kepemilikan rumah bagi warga terdampak, tetapi juga berimplikasi terhadap status untuk kepemilikan di masa depan. Sebab itu, relokasi mengacu kepentingan kompleks. Jadi, rencana relokasi 2.000 rumah terdampak erupsi Gunung Semeru diharapkan dapat memberikan kepastian hidup bagi warga terdampak. Argumennya karena relokasi tidak sekadar pemindahan dan pembangunan rumah, tapi juga sosial budaya di daerah baru pascarelokasi. Terkait ini pemerintah perlu untuk menggandeng pemerintah daerah dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Salah satu agenda penting Kementerian PUPR pada 3 Desember lalu saat memperingati Hari Bakti Ke-76 Kementerian PUPR adalah komitmen menciptakan kesejahteraan di masyarakat, termasuk pembangunan perumahan murah di sejumlah daerah untuk rakyat. Baik rakyat miskin atau rakyat yang terdampak bencana, termasuk erupsi Gunung Semeru. Pembangunan perumahan menjadi penting karena rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok yang berkaitan dengan tempat tinggal dan huniannya.
Kepemilikan rumah harus menjadi prioritas, meski di sisi lain faktanya tidak semua bisa dengan mudah mendirikan dan memiliki rumah hunian. Terkait hal ini, sejumlah warga memang mampu mendapatkan kesempatan mendirikan dan memiliki rumah meski di antaranya ada yang belum mampu memenuhi standar kelayakan.
Persepsi tentang rumah layak huni menjadi bagian penting untuk mendiskripsikan sisi kualitas rumah itu sendiri. Terkait realitas ini, Kementerian PUPR pada 2022 akan memberikan bantuan rumah swadaya sebanyak 101.250 unit dengan anggaran Rp.2,31 triliun. Selain itu, juga dianggarkan bantuan Rp 190 miliar untuk bantuan sarana prasarana sebagai pendukung perumahan dan permukiman layak huni bagi masyarakat. Argumennya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena terdampak pandemi 2 tahun terakhir.
Salah satu prioritas yang bisa dilakukan yaitu dengan pembangunan rumah di berbagai daerah. Presiden Jokowi menegaskan bahwa keberadaan rumah layak huni di berbagai daerah menjadi stimulus untuk bisa memacu kehidupan yang lebih baik. Paling tidak, ini adalah dampak dari pandemi yang tidak hanya menyasar sektor kesehatan saja tetapi juga di banyak sektor. Jadi relokasi 2.000 rumah bagi warga terdampak erupsi dari Gunung Semeru sejatinya adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk memberikan rumah layak huni bagi warganya, selain faktor dari dampak pandemi 2 tahun terakhir ini
Bagaimanapun juga, imbas dari pandemi misalnya ancaman stunting dan keberadaan di berbagai daerah terkait kawasan kumuh. Padahal, kawasan kumuh baik itu di perkotaan atau di pedesaan menjadi ancaman terhadap sejumlah penyakit, termasuk juga tentunya penyakit sosial kemasyarakatan. Sebab itu, pembangunan rumah layak huni terkait dengan komitmen peningkatan kesejahteraan, setidaknya akan memberikan pencerahan terhadap hidup dan kehidupan masyarakat, baik di perkotaan atau pedesaan.
Di satu sisi, hal ini tentu membutuhkan alokasi dana yang tidak kecil. Namun di sisi lain perlu koordinasi dengan banyak pihak. Argumen yang mendasari karena program pembangunan rumah di sejumlah daerah tidak hanya akan meningkatkan jaminan kualitas hidup tapi juga aspek penyerapan tenaga kerja.
Kementerian PUPR menyebut dari program padat karya tunai selama 2020 hingga semester I 2021 mampu menyerap tenaga kerja cukup banyak. Data menyebut sekitar 665 ribu pekerja dan akan bertambah pada 2022. Hal ini memberikan penegasan bahwa relokasi 2.000 rumah warga terdampak erupsi Gunung Semeru berdampak sistemik terhadap geliat ekonomi, tidak saja penyerapan pekerja dan peningkatan taraf hidup layak bagi warga terdampak.
Akumulasi penyerapan tenaga kerja itu bisa terserap melalui pembangunan infrastruktur berskala kecil dan sederhana yang melibatkan warga setempat sehingga pelibatan pada tahapan ini mampu menggerakan ekonomi lokal. Sebab itu, komitmen untuk dapat membangun rumah susun terutama bagi yang berpenghasilan rendah pada 2022 nanti juga diharapkan menjadi stimulus yang diberikan Kementerian PUPR terhadap rakyat di berbagai daerah. Dirjen Perumahan Kementerian PUPR menegaskan bahwa target pada 2022 yaitu membangun 4.587 rusun dengan anggaran Rp 5 triliun. Tentu ini akan melibatkan banyak pekerja di daerah setempat. Jadi, relokasi 2.000 rumah bagi semua warga terdampak erupsi Gunung Semeru harus ditindaklanjuti.
Komitmen dalam upaya mendukung pembangunan perumahan murah bagi rakyat maka Kementerian PUPR mengeluarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 20/PRT/M/2019 tentang Kemudahan dan Bantuan Kepemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Fokus bagi kelompok berpenghasilan rendah tentu tidak bisa terlepas dari kepentingan untuk menyelamatkan generasi mendatang terutama ini mengacu ancaman kian sulitnya membangun rumah layak huni.
Jadi, cukup beralasan jika Kementerian PUPR berkomitmen untuk membantu pembangunan rumah layak huni bagi rakyat demi peningkatan kesejahteraan karena rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok. Terkait ini, pandemi dan erupsi tentu membuyarkan harapan kepemilikan itu dan karenanya secara bersama dengan pelibatan Kementerian PUPR bisa menjadi sarana mendapatkan rumah layak huni. Jadi, relokasi 2.000 rumah bagi warga terdampak erupsi Gunung Semeru harus didukung secara sektoral dan lintas sektoral secara bekelanjutan. (*)
Editor : Syahaamah Fikria