Sinergi ZIS dan Pajak

Syahaamah Fikria • Dipublikasikan Selasa, 28 Desember 2021 | 22:48 WIB
Nurfita Kusuma Dewi, Mahasiswa Business School, Monash University Australia
Nurfita Kusuma Dewi, Mahasiswa Business School, Monash University Australia
Oleh: Nurfita Kusuma Dewi, Mahasiswa Business School, Monash University Australia

RELASI zakat dan pajak di Indonesia memasuki babak baru usai pengesahan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP). Kini bukan hanya zakat, tapi juga infak dan sedekah, jelas tertulis dalam peraturan perundang-undangan sebagai unsur pengurang penghasilan kena pajak. Masyarakat dapat membayar pajak penghasilan lebih kecil jika mampu menunjukkan bukti setor zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dibayarkan melalui badan atau lembaga amil yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

UU HPP memberi ruang lebih bagi ZIS dan pajak untuk bersinergi dalam upaya mewujudkan keadilan sosial di masyarakat. Selama ini penghasilan yang diterima oleh umat Islam di Indonesia dikenakan pungutan ganda, yakni pajak penghasilan yang dibayarkan kepada Ditjen Pajak Kementerian Keuangan dan setoran zakat yang dibayarkan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Pajak dan ZIS tersebut sama-sama digunakan untuk menggerakkan perekonomian serta redistribusi pendapatan antara si kaya dan si miskin.

Persamaan tujuan ini yang membuat masyarakat berharap pemerintah dapat memberikan fasilitas keringanan jika telah menunaikan kedua kewajiban tersebut. Bahkan, banyak pihak yang berpendapat bahwa Indonesia sebagai negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia sejatinya mampu menjadikan zakat sebagai sumber penerimaan negara menggantikan peran pajak.

Angka ZIS dan Pajak

Wacana untuk menghapus pungutan pajak di Indonesia dan menggantikannya dengan dana ZIS telah lama bergulir, namun masih menemui banyak jalan terjal dalam praktiknya. Penerimaan pajak selama ini menopang lebih dari 70 persen anggaran pemerintah. Dalam APBN 2021 disebutkan bahwa Indonesia membutuhkan anggaran sebesar Rp 1.743,65 triliun untuk menjalankan roda pemerintahan di masa pandemi.

Ditjen Pajak mendapat target penerimaan pajak di tahun 2021 sebesar Rp 1.229,58 triliun, dan mampu mengumpulkan 100,47 persen dari target yang ditetapkan pascalibur Natal tahun ini. Dana tersebut salah satunya digunakan untuk membiayai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dalam perkembangannya mencapai angka Rp 744,75 triliun untuk tahun anggaran 2021 (Kemenkeu.go.id, 2021).

Sedangkan potensi zakat nasional di tahun 2019 menurut Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) mencapai Rp 233,8 triliun (Outlook Zakat Indonesia, 2021). Dari potensi tersebut, realisasi pengumpulan ZIS di tahun 2019 hanya 3,51 persen atau Rp 10,2 triliun (Renstra BAZNAS, 2021). Hal ini tentu patut untuk disayangkan karena angka realisasi ZIS sangat jauh dibandingkan dengan pengumpulan pajak oleh Kemkeu.

Salah satu penyebab rendahnya realisasi pengumpulan ZIS oleh BAZNAS adalah literasi ZIS masyarakat yang masih rendah. ZIS masih dianggap sebagai iuran sukarela, tidak wajib, di mana banyak masyarakat yang memilih untuk menyalurkan langsung kepada golongan yang berhak menerima daripada dibayarkan melalui lembaga amil zakat resmi.

Padahal, BAZNAS membutuhkan data yang akurat terkait sirkulasi dana ZIS di tengah-tengah masyarakat. ZIS yang ditunaikan butuh untuk dicatat nominalnya, diadministrasikan nama pemberi dan penerima ZIS, untuk membangun basis data yang kuat terkait potensi dan realisasi ZIS di Indonesia.

Namun, masyarakat tampaknya masih enggan karena membayar zakat, infak, dan sedekah masuk ke dalam ranah privat yang sebaiknya buru-buru dilupakan karena khawatir akan mengurangi tingkat keikhlasan dalam menunaikan ajaran agama.

Ruang Sinergi Baru

Meski administrasi ZIS yang dikelola BAZNAS masih belum mampu mencakup perputaran dana ZIS secara holistik di tengah masyarakat, pemerintah dalam hal ini Ditjen Pajak tetap tidak menutup ruang sinergi ZIS dan pajak. Infak dan sedekah, sebagaimana zakat, mulai tahun depan dapat digunakan untuk mendapatkan fasilitas pengurangan penghasilan kena pajak.

Ego sektoral masing-masing instansi harus diminimalisir demi terwujudnya basis data yang modern dan mumpuni. Jika selama ini masyarakat harus bisa menunjukkan bukti setor zakat untuk mendapat fasilitas perpajakan, ke depan diharapkan semua data pembayar pajak dan pembayar zakat dapat diintegrasikan untuk menyederhanakan birokrasi.

Ketentuan baru UU HPP yang menetapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai pengganti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat diadaptasi oleh BAZNAS dalam pengumpulan ZIS. Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) diganti dengan NIK, begitu pun dengan Nomor Identifikasi Mustahik (NIK) diganti dengan NIK. Perubahan ini akan mempermudah integrasi data perpajakan dan data zakat di masa depan, serta mendukung terwujudnya ekosistem single identity number (SIN) yang sedang dicanangkan pemerintah.

Wacana zakat menjadi kredit pajak bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan. Bahkan, zakat dapat menjadi bagian dari keuangan negara di bawah payung hukum yang jelas dan transparan. Semua itu hanya akan bisa terwujud jika pengelolaan zakat, infak, dan sedekah terus bertransformasi mengikuti kebutuhan zaman. (*)

 

  Editor : Syahaamah Fikria
zakat baznas Pajak sedekah Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan infak