Kontrol Migor Lemah

Damianus Bram • Dipublikasikan Jumat, 18 Maret 2022 | 20:50 WIB
Prof. Dr. Anton A Setyawan, Guru Besar Ilmu Manajemen Fak Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. (ISTIMEWA)
Prof. Dr. Anton A Setyawan, Guru Besar Ilmu Manajemen Fak Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. (ISTIMEWA)
PEMERINTAH akhirnya mencabut kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan Rp 14 ribu per liter. Kebijakan ini menunjukkan lemahnya kontrol pemerintah kepada para produsen minyak goreng di tanah air untuk memenuhi domestic market obligation (DMO).

Karena kalau terus dengan HET, pasokannya tetap akan langka. Pengusaha tidak mau rugi secara logika bisnis. Sehingga kalau sekarang tidak ada HET, mereka bersedia memenuhi pasokan dalam negeri.

Kondisi ini menunjukkan lemahnya kemampuan pemerintah untuk melakukan tata kelola kebijakan DMO. Situasi ini juga terjadi pada komoditas daging sapi. Harga daging sapi naik lantaran Australia sengaja mengurangi jumlah ekspornya. Sebab, produktivitas peternakan sapi mereka turun. Sementara permintaannya tetap. Membuat kebutuhan dalam negeri supply-nya menurun. Sehingga yang dilakukan adalah membatasi ekspor.

Sama dengan DMO. Dan itu dipatuhi. Sekarang faktanya supply daging sapi internasional dari Australia juga mengalami pengurangan. Bandingkan dengan yang terjadi di Indonesia. Sebelum harga minyak goreng fluktuatif, Tiongkok dan Eropa mengalami krisis energi permintaan terhadap batu bara meningkat sekali.

Indonesia juga khawatir terhadap ancaman krisis energi. Lalu membatasi batu bara ekspor. Tapi hanya bertahan seminggu. Setelah itu dilepas lagi. Karena pelaku industrinya memaksa pemerintah melepaskan kebijakan DMO.

Kemudian kondisi ini terjadi di minyak goreng. Setelah harganya naik, kemudian digunakan kebijakan HET. Tapi pengusaha produsen minyak goreng dalam negeri tidak mau ada insentif. Sebab, rata-rata yang menguasai distribusi minyak goreng dan produksi minyak goreng adalah kelompok konglomerat. Dengan sumber daya yang lengkap. Punya akses atau kemampuan untuk mengendalikan produksi atau distribusi dan lain sebagainya.

Kebijakan pemerintah yang akhirnya melepas HET minyak goreng, artinya menyamakan dengan harga CPO dalam negeri dengan harga global. Jadi kebijakan HET oleh pemerintah sebenarnya tidak banyak bermanfaat. Sebab, produsen dalam negeri pasti akan memilih untuk menjual CPO atau bahan baku utama minyak goreng ke pasar global.

Sekarang ini pemerintah membuat harga minyak goreng sama antara di dalam negeri dengan harga global. Jadi bisa disebut harga minyak goreng yang dijual saat ini adalah harga keekonomian. Sehingga para pengusaha produsen minyak goreng dalam negeri itu akan menjual di dalam negeri atau di ekspor dengan harga sama. Maka sudah pasti pasokannya melimpah karena sudah tidak ada bedanya dengan harga global.

Harga minyak goreng saat ini bakal menyesuaikan standar harga komoditas minyak nabati internasional. Ini sebagai konsekuensi karena pemerintah tidak punya cukup dana untuk terus menyubsidi.

Pada akhirnya pemerintah mencabut HET seolah-olah memperbaiki pasokan dalam negeri. Tapi kenapa tidak dari awal dulu? Tidak usah pakai HET. Harganya ikut harga internasional saja. Kan yang dilindungi pasokannya. Saya kira kalau dari dulu nggak pakai HET tidak akan mengalami kelangkaan. Mulai sekarang harga migor mengikuti harga global. (Disarikan dari wawancara wartawan Radar Solo Septina Fadia Putri) Editor : Damianus Bram
Kontrol Migor Lemah Pakar Ekonomi UMS minyak goreng Anton Agus Setyawan domestic market obligation