Ketika akan melakukan pembayaran, maka sistem pembayarannya harus juga sudah jelas. Artinya siapa yang harus membayar, apakah berlaku untuk umum, lansia,dan pelajar. Kedua, untuk konsep pembayaran juga harus didukung dengan tersedia fasilitas alat pembayaran. Alat-alat yang digunakan konsepnya adalah cashless atau tanpa uang tunai. Tentunya konsep ini juga harus sudah siap untuk digunakan sebelum dilakukan penarikan tarif tersebut.
Berdasarkan informasi terakhir pembayaran tarif bus BST Solo ini menggunakan sistem nontunai sehingga setiap penumpang diharapkan mempersiapkan saldo di dompet elektronik agar bisa melakukan pembayaran. Selain itu, penumpang bus BST bisa memanfaatkan aplikasi Teman Bus untuk melakukan tap-in ketika naik BST. Semua sistem tersebut harus jelas dan butuh penekanan sosialisasi pada masyarakat secara bertahap.
Maka dengan adanya kejelasan itu, besaran uang yang akan terkumpul dari pengguna Batik Solo Trans akan tahu. Besaran pendapatan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan jika Pemerintah Kota Surakarta akan memberikan subsidi bagi para penumpang. Sehingga memang harus jelas dulu semuanya dan harus sudah siap semuanya. Layanan bus BST yang menggunakan skema buy the service yang diterapkan di Solo sudah sesuai dengan standar-standar yang ditetapkan oleh pemerintah.
Pemberian subsidi juga harus dijelaskan untuk siapa? Apakah untuk pelajar, lansia atau umum. Jika subsidi ini untuk pelajar maka harus tahu siapa saja penggunanya. Dengan tahu penggunaannya maka akan tahu berapa jumlah yang akan disubsidi secara pasti. Terkait dengan pemberian subsidi dari pemerintah memang perlu diapresiasi. Karena jika kembali pada Undang-Undang No 22 Tahun 2009, pemerintah harus menyediakan angkutan umum dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Tentuanya agar efektif dan efisien maka pemerintah saat ini perlu melakukan penekanan-penekanan agar masyarakat mau menggunakan angkutan umum. Sebagai contoh, pemerintah lebih fokus pada anak-anak sekolah yang memiliki peluang besar pengguna jasa layanan angkutan umum. Kemudian jika bisa, para ASN juga diimbau untuk mengurangi penggunaan mobil pribadi dan lebih diarahkan untuk menggunakan angkutan umum. Dengan begitu adanya penekanan ini penggunaan angkutan akan naik.
Kenaikan jumlah pengguna juga akan berpengaruh pada anggaran pendapatan pemkot. Dengan begitu, pemerintah akan lebih efektif dan efisien dalam memberikan subsidi bagi masyarakat. Momentum tersebut juga bisa dijadikan sebagai kesempatan pemerintah untuk melakukan penekanan-penekanan bagi masyarakat untuk menggunakan angkutan umum dengan tindakan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi. (Disarikan dari wawancara wartawan Jawa Pos Radar Solo Septian Refvinda dengan Budi Yulianto selaku Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Solo Raya) Editor : Damianus Bram