RAMADAN baru sepekan menuju Lebaran, dan pasti ancaman inflasi musiman periode
Ramadan-Lebaran harus dihadapi. Di sisi lain, Presiden Joko Widodo
melarang pejabat atau aparatur sipil negara (ASN) menggelar buka bersama (bukber).
Data tahunan menunjukan inflasi selama Ramadan-Lebaran tidak bisa terlepas dari fluktuasi permintaan dan penawaran. Terutama kebutuhan pokok, termasuk pastinya sandang. Maka sinergi semua pihak penting untuk mereduksi berbagai faktor pemicu inflasi musiman Ramadan-Lebaran.
Inflasi Januari 2023, yaitu 0,34 persen (month-to-month atau MtM). Lebih rendah dari inflasi Desember 2022 sebesar 0,66 persen (MtM), dan inflasi Februari 2023 yaitu 0,16 persen (MtM). Laju inflasi cenderung dipicu inflasi kelompok inti dan volatile food, sehingga menjadi penting untuk bisa menjaga sinergi dengan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI).
Melalui pengendalian inflasi antara BI, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta mitra strategis melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID), termasuk juga Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah secara berkelanjutan.
Musiman
Pemerintah tidak boleh lengah menghadapi inflasi musiman, apalagi Ramadan sudah berjalan sepekan menuju Lebaran. Realitas ini memicu ancaman inflasi musiman. Maka perlu melakukan sidak di sejumlah pasar tradisional untuk memantau pergerakan harga sejumlah bahan pokok.
Di satu sisi, sidak bukanlah hanya melihat fluktuasi harga sejumlah bahan pokok. Tetapi juga perlu mencermati ketidakseimbangan antara demand and supply untuk semua komoditi. Sehingga kepastian pasokan terjaga dan terdeteksi dengan baik. Hal ini penting, karena salah satu faktor inflasi musiman lebih dipengaruhi psikologis konsumtif yang bersifat sesaat.
Hal ini dapat dijelaskan dengan teoritis impulse buying. Padahal, impulse buying tidak lepas dari godaan peritel yang gencar melakukan promosi. Oleh karena itu, impulse buying rentan konsumerisme.
Kekhawatiran impulse buying tidak bisa terlepas dari kehadiran bonus, insentif, tunjangan hari raa (THR), dan uang kaget lainnya yang hadir tiap Lebaran. Hal ini juga dimungkinkan karena pada Lebaran tahun ini, aktivitas mudik tidak lagi dilarang.
Kilas balik dari larangan mudik Lebaran di 2020, yang kembali berlaku di
2021, sebagai upaya mereduksi penularan Covid-19. Ternyata berdampak
sistemik terhadap perputaran uang, yang kemudian juga berimbas terhadap
belit ancaman inflasi musiman Ramadan-Lebaran.
Pada Lebaran 2021, BI menyiapkan uang tunai Rp 152,14 triliun untuk kebutuhan selama Ramadan-Idul Fitri. Jumlah ini naik 39,33 persen dibanding 2020, yaitu Rp 109,20 triliun. Peredaran uang Ramadan-Lebaran mengacu pemenuhan kebutuhan konsumtif belanja mudik, rekreasi, penginapan, dan buah tangan.
Lebaran 2023 dipastikan perputaran uang naik. Dan pastinya belit ancaman inflasi Ramadan-Lebaran bisa separah periode normal. Padahal, biasanya ancaman sektor sandang-pangan dominan, termasuk misal inflasi di Maret 2021 yang didominasi kelompok makanan, minuman dan tembakau 0,1 persen.
Selain itu, yang juga perlu dicermati sebaran inflasi sejumlah kota. Karena Maret 2020 kemarin, ternyata dari 90 kota ada 58 yang mengalami inflasi. Dan 32 kota lainnya deflasi. Data tertinggi di Kota Jayapura (1,07 persen) dan deflasi tertinggi di Baubau
(0,99 persen).
Terkait ini, inflasi Januari-Februari 2023 harus menjadi warning untuk mereduksi ancaman inflasi musiman selama Ramadan-Lebaran 2023. Termasuk di tahun politik menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Jaminan
Fakta dan data di atas menjadi acuan pemerintah pusat-daerah. Juga TPIP-TPID dan GNPIP, untuk melakukan koordinasi mereduksi ancaman inflasi selama Ramadan-Lebaran. Supaya tidak menjerat daya beli rakyat.
Di sisi lain, masyarakat juga bisa berperan untuk ikut meredam inflasi musiman selama Ramadan-Lebaran. Melalui kesadaran kolektif untuk mengerem perilaku konsumtif. Termasuk juga mereduksi perilaku impulse buying yang terdampak dari pembayaran THR menjelang Lebaran.
Selain itu, Bulog juga menjadi inti dari upaya meredam perilaku konsumtif. Terutama dari kelompok pangan untuk mampu menjamin kepastian pasokan.
Fakta inflasi musiman selama Ramadan-Lebaran, termasuk Natal dan Tahu Baru (Nataru), menjadi isu penting untuk meredam gejolak harga yang berdampak sistemik terhadap daya beli masyarakat. Dan juga imbas dari pandemi yang sudah berjalan dalam kurun dua tahun terakhir.
Oleh karena itu, pemerintah dan sejumlah pihak terkait, misalnya pemerintah pusat-daerah, juga TPIP-TPID dan GNPIP, untuk berkoordinasi. Baik secara sektoral atau lintas sektoral, demi menjaga kepastian harga. Termasuk juga jaminan pasokan distribusi sembako. Sehingga rakyat bisa mendapat sembako dengan mudah dan murah.
Bagaimanapun juga, pandemi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyaraka. Sehingga angka kemiskinan dan pengangguran kian meningkat. Tak pelak ancaman inflasi musiman selama Ramadan-Lebaran memberatkan daya beli masyarakat. (*) Editor : Damianus Bram