PHK dan Pandemi

Damianus Bram • Dipublikasikan Rabu, 12 Juli 2023 | 19:04 WIB
Dr. Edy Purwo Saputro, S.E., M.Si, selaku Dosen FEB Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS)
Dr. Edy Purwo Saputro, S.E., M.Si, selaku Dosen FEB Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS)

Oleh Dr. Edy Purwo Saputro, S.E., M.Si. Dosen FEB Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS)

LEBARAN telah usai. Tapi Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) menerima aduan 2.303 kasus tunjangan hari raya (THR) pada Lebaran kemarin. Fakta ini tidak terlepas dari pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dalam kurun lebih dari dua tahun, meskipun kini sudah masuk masa endemi. Kasus pembayaran THR bukan kali ini saja terjadi, tapi sudah sering. Sehingga isu kesejahteraan buruh tidak bisa lepas dari persoalan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) masal.

Argumen yang mendasari, karena terdampak sebaran pandemi. Sehingga industri berkutat dengan persoalan kelangsungan hidup. Beralasan jika memasuki endemi, saat ini industrialisasi dihadapkan pada pilihan sulit. Yakni mengurangi jam kerja, merumahkan sementara, atau melakukan PHK. Begitu juga dengan pekerja atau buruh, terpaksa harus menerima keadaan ini tanpa ada pilihan lain.

Jika dicermati, situasi ini dirasakan sudah dua tahun dan berlanjut ketika endemi. Situasi masih rancu, karena iklim sosial politik (sospol) menuju Pemilu 2024 yang biasanya cenderung memanas dan berdampak terhadap perekonomian. Carut-marut perekonomian global yang terdampak pandemi, akhirnya mereduksi geliat bisnis. Tidak saja secara nasional, tetapi sudah global.

Maka dari itu, hal terpenting yang perlu dicermati adalah, bagaimana dapat bersinergi untuk meminimalisasi dampak lebih lanjut. Hal ini pastinya membutuhkan kerja sama antara pemerintah, industri, dan pastinya pekerja atau buruh.

Kepentingan

Tuntutan kesejahteraan sebenarnya isu klasik industrialisasi. Tapi kali ini terasa istimewa, karena bersamaan dengan endemi. Hal ini menarik dikaji, mengacu ketidakberdayaan kalangan bisnis – industrialisasi. Karena tidak bisa mengelak dari resesi. Fakta produksi, hampir semua industri tereduksi. Karena pasar terdistorsi dan omzet bisnis berkurang drastis.

Ironisnya, situasi ini tidak tahu sampai kapan. Imbasnya banyak pekerja atau buruh yang di-PHK karena otomatis produksi berhenti. Di masa pandemi lalu, sekira 191 perusahaan di Jawa Tengah dengan 148.791 karyawan terdampak. Sehingga 24.240 pekerja dirumahkan dan di-PHK. Hal ini menambah petaka bagi kaum pekerja atau buruh. Karena kini membutuhkan penghasilan untuk pemenuhan kebutuhan.

Konsekuensi terkait merumahkan dan PHK masal kaum pekerja atau buruh, pada akhirnya berdampak sistemik terhadap kecemasan sosial. Karena berkaitan dengan peningkatan jumlah pengangguran. Tentunya juga berpengaruh terhadap akumulasi kemiskinan yang terjadi secara nasional. Serta imbasnya dariu angka kemiskinan di Jawa Tengah.

Data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk miskin di Jawa Tengah per September 2022 meningkat menjadi 3,86 juta jiwa. Naik 26,79 ribu jiwa di banding Maret 2022 (10,98 persen naik 0,05 persen dibanding Maret 2022).

Sebaran di perkotaan, naik 33,92 ribu jiwa per September 2022. Dan di pedesaan turun 7,14 ribu jiwa. Data ini mengacu garis kemiskinan di Jateng, yaitu Rp 464.879 per kapita per bulan, atau naik 5,94 persen dibanding Maret 2022.

Penurunan angka kemiskinan menjadi tantangan, ketika Jateng kini justru berkutat dengan ancaman banyaknya pekerja atau buruh yang dirumahkan dan di-PHK. Hal ini tentu menjadi persoalan serius. Bukan saja karena pada 2024 akan ada pemilihan presiden (pilpres), tapi juga potensi akumulasi pengangguran dan kemiskinan pascapandemi.

Maka dari itu membutuhkan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Demi penguatan basis ekonomi lokal. Maka harus mulai dibuat peta, sehingga dapat terakumulasi terhadap geliat ekonomi bisnis di tingkat yang lebih atas dan terus berkelanjutan.

Salah satu strategi untuk mengantisipasi terjadinya peningkatan kemiskinan akibat dari akumulasi pengangguran, dampak dari dirumahkannya pekerja dan PHK masal, misalnya dengan memanfaatkan alokasi anggaran Rp 1,4 triliun dari Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan Jaring Pengaman Ekonomi (JPE), untuk 1,8 juta jiwa yang termasuk kategori miskin.

Selain itu, juga berkoordinasi dengan pusat untuk pendanaan melalui bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan kelompok risiko rentan. Maka dalam situasi yang demikian, harus ada kesadaran kolektif dalam hubungan industrial. Karena dunia usaha kini berjuang untuk bertahan hidup, di tengah kelesuan pasar dan ancaman resesi global.

Serius

Fakta dunia usaha dan industrialisasi di Jateng saat ini, ada 3.994 perusahaan mempekerjakan 1.679.808 orang. Terdiri pekerja pria 910.577 orang dan wanita 769.231 orang. Sehingga ketika dampak pandemi mengancam kebijakan merumahkan dan PHK, tentu berpengaruh terhadap ancaman pengangguran dan kemiskinan di Jateng.

Di sisi lain, pemprov memantau dan mendata korban PHK supaya mendapatkan Kartu Prakerja. Kuota Kartu Prakerja di Jateng adalah 421.705 orang. Data yang tercatat mencapai 19.000-an orang yang mendaftar. Sehingga diharapkan bisa dimanfaatkan untuk para pekerja yang dirumahkan dan di PHK, setidaknya untuk dapat bertahan hidup.

Argumen yang mendasari, karena pemilik Kartu Prakerja, termasuk para pekerja atau buruh yang dirumahkan atau di PHK, akan mendapatkan tunjangan pemerintah selama empat bulan sebesar Rp 3.550.000. Terdistribusi untuk anggaran pelatihan Rp 1 juta, uang saku Rp 1,4 juta, dan uang survei Rp 150.000.

Meski besaran itu tidak mencukupi, tapi harus bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Terkait ini, pemerintah juga menegaskan untuk mengawasi alokasinya agar tidak dikorupsi. Jadi, hubungan industrial baru terdampak. (*)

 

Editor : Damianus Bram
pandemi phk ums bicara Dr. Edy Purwo Saputro