Beban Pendanaan Pembangunan

Andi Aris Widiyanto • Dipublikasikan Rabu, 10 Januari 2024 | 16:39 WIB
Dr. Edy Purwo Saputro, SE., M.Si, selaku Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMS
Dr. Edy Purwo Saputro, SE., M.Si, selaku Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMS

TAHUN ini merupakan tahun politik yang riskan dan sensitif terhadap semua aspek. Dan pastinya hal ini juga berdampak sistemik terhadap penerimaan negara, terutama di sektor pajak. Oleh karena itu, beralasan jika target penerimaan pajak di 2024 sebaiknya lebih bersifat rasional, bukan emosional. Karena dikhawatirkan tidak tercapai target.

Fakta penerimaan pajak di 2023 hingga akhir November, yaitu Rp 8.041,01 triliun atau naik dari Oktober yaitu Rp 7.950,52 triliun. Dampaknya yaitu rasio hutang terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) 38,11 persen. Sehingga rasio ini masih jauh dari ketetapan UU Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mewajibkan rasio hutang pemerintah yaitu maksimal 60 persen dari
PDB.

Selain itu, rasio ini juga masih di bawah target yang ditetapkan pada strategi pengelolaan hutang jangka menengah periode 2023-2026 di kisaran 40 persen. Perolehan pajak sepanjang 2023 menjadi catatan menarik, sehingga menjadi peluang dan tantangan. Setidaknya, selepas pandemi Covid-19 yang disampaikan pemerintah, maka usaha di semua sektor harus cepat bergerak untuk mendukung pencapaian semua target.

Oleh karena itu, sangat beralasan jika kemudian pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi dan kebijakan untuk memacu geliat ekonomi yang memungkinkan penerimaan pajak. Ironisnya, di tengah spirit tersebut ada sejumlah oknum aparat perpajakan yang berbuat culas, dengan mengakali penerimaan perpajakan.

Fakta ini tentu menjadi pelajaran agar tidak terulang kembali di 2024. Argumen yang mendasari, karena perpajakan penting untuk bisa mereduksi hutang luar negeri. Sehingga meningkatkan kemandirian pendanaan nasional.

Sinergi antara perpajakan dan hutang, rinciannya adalah hutang Indonesia terdiri dari surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 7.124,9 triliun. Meliputi domestik Rp 5.725,25 triliun (porsi terbesar), dan sisanya adalah valuta asing (valas) Rp 1.372,7 triliun.

Selain itu ada pinjaman Rp.916,03 triliun dengan porsi terbesar dari luar negeri Rp 886 triliun. Kumulatif hutang ini menjadi persoalan dibalik komitmen kemandirian. Dan pastinya pemerintah akan terus memacu penerimaan pajak, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi.

Data APBN edisi Januari 2024, pembiayaan hutang pada 2023 terealisasi Rp 407,0 triliun (turun 41,5 persen dibanding realisasi 2022). Padahal, pembiayaan hutang pada 2023 sebelumnya ditargetkan Rp 696,3 triliun di APBN. Dan direvisi menjadi Rp 421,2 triliun di Perpres
No. 75 Tahun 2023.

Artinya, hanya merealisasikan 58,4 persen dari APBN awal atau 96,6 persen dari Perpres No. 75 Tahun 2023. Meski demikian, tetap saja akumulasi hutang itu menjadi persoalan penting untuk diminimalkan. Oleh karena itu, pendapatan pajak memang harus dipacu di semua sektor demi komitmen kemandirian. Di sisi lain, perpajakan juga sangat sensitif terhadap dunia usaha. Sehingga rentan mereduksi daya saing dan daya beli.

Ironisnya, ada dugaan 69 aparat pajak yang tidak membayar pajak hingga kemudian harus berurusan dengan penyidikan dan penyelidikan kewajaran perolehan hartanya. Apa yang terjadi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di 2023 lalu, seolah membuka tabir keburukan yang terjadi. Dan kekayaan aparatur pajak menjadi pemantik kecemburuan sosial.

Padahal, rakyat berusaha keras untuk membayar pajak dan patuh terhadap pajak. Tapi rakyat kemewahan menghadapi hedonisme dan perilaku aparat perpajakan, yang justru bertolak belakang. Sehingga logis jika dampak sistemik kasus ini memicu seruan di media sosial (medsos)
untuk tidak membayar pajak.

Logis juga jika kemudian rakyat geram dan gerah, dengan apa yang dipertontonkan para aparat pajak pada khususnya. Termasuk pejabat di Kemenkeu pada umumnya. Oleh karena itu, pada acara Kick Andy belum lama ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani seolah pasang badan untuk mampu membangkitkan kepercayaan publik terhadap institusinya.

Di balik terkuaknya sejumlah kasus di Kemenkeu pada 2023, membuat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bergerak cepat, dengan memblokir sejumlah rekening.

Jadi, tantangan perpajakan di 2024 semakin berat. Termasuk dampaknya dari tahun politik yang rentan dan sensitif terhadap iklim sosial politik (sospol). (*)

Editor : Andi Aris Widiyanto
hutang apbn Pajak perpajakan Tahun Politik