Oleh: Mediana Iskandar, Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
PEMERINTAH Indonesia saat ini sedang mendorong peningkatan dan implementasi e-Government secara bersih, efektif, transparan dan akuntabel. Sehingga dapat menciptakan pelayanan publik yang dipercaya oleh masyarakat.
Dalam Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 membahas terkait pelaksaan SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
SPBE merupakan pemanfaatan teknologi yang diterapkan di sistem pemerintahan sebagai bentuk penyelenggaraan serta peningkatan pelayanan masyarakat.
SPBE dilaksanakan dengan prinsip ekfektivitas, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas dan keamanan yang terdapat pada pasal 2 ayat 1.
Masing-masing badan pemerintahan di Indonesi, baik lingkup daerah, kota, kabupaten, maupun provinsi terhimpun di dalam satu sistem yang berpusat dalam lingkup nasional.
Sehingga menjadi satu arus pemerintahan terpadu yang efektif dan efisien.
Dengan kata lain, seluruh instansi pemerintahan pusat maupun daerah di Indonesia terlibat dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
Kementerian Komunikasi dan Informatika menargetkan SPBE dapat terlaksana penuh pada 2024.
Persiapan dalam pelaksaan SPBE di tingkat pemerintah daerah tidak lepas dari persiapan infrastruktur dan sumber daya manusia.
Dengan wilayah yang luas, menjadi tantangan bagi Indonesia dalam penerapan teknologi.
Seperti belum meratanya jaringan internet di wilayah tertentu, serta sumber daya manusia di bidang teknologi informasi.
Pemerintah juga menyediakan layanan publik berbasis elektronik, seperti Dukcapil Go Digital dan Telemedis.
Selain itu, Ombudsman RI juga ikut menyelenggarakan konsultasi layanan publik secara online.
Pemerintahan berbasis elektronik di Indonesia diharapkan dapat memiliki potensi besar dalam meningkatkan transparansi dan kualitas layanan publik.
Namun, tantangan terkait infrastruktur teknologi, keamanan data, dan keterlibatan masyarakat harus segera diatasi dengan serius.
Salah satu saran dalam meningkatkan tata kelola digital yakni berkonsentrasi pada peningkatan keterampilan digital dan data di sektor publik.
Serta menawarkan program pelatihan bagi pegawai pemerintah.
Pemerintah Indonesia harus menyadari pentingnya pengembangan SDM sebagai bagian dari rencana strategi SPBE.
Diharapkan layanan SPBE diterapkan optimal dan tepat sasaran secara terus menerus.
Evaluasi layanan SPBE sebagai pengawasan proses yang ada diharapkan berjalan berkesinambungan.
Sehingga dapat menjadi suatu acuan dalam pengambil keputusan.
Pemerintah perlu memperluas akses dan meningkatkan infrastruktur digital, mengembangkan strategi digital di area penting, mempercepat integrasi pusat data, serta menetapkan menetapkan aturan untuk dapat membiayai dan mendukung transformasi digital.
Dengan demikian, pemerintah pusat dapat berperan aktif sebagai katalisator dalam mendorong integrasi dan interoperabilitas data di pemerintahan daerah, kementerian, dan lembaga di Indonesia.
Kebijakan ini dapat mengatasi hambatan dalam implementasi SPBE serta meningkatkan daya saing digital Indonesia. (*/ria)
Editor : Syahaamah Fikria