Oleh : Wibatsu Arisudewo*)
PENDIRIAN pabrik semen di Wonogiri selatan. Sebaris kalimat itu akhir-akhir ini banyak berseliweran di media mainstream maupun media sosial.
Bentuknya beragam. Ada yg berupa video, foto dan tentu saja naskah yg narasinya tentang rencana pendirian industri bahan bangunan utama tersebut.
Tak hanya di media sosial dan media mainstream, kalimat tersebut juga “ubyung” dibahas langsung di beberapa kesempatan di banyak komunitas masyarakat.
Ada yang membahasnya di ruangan dingin ber-ac di balik tembok perkantoran, di trotoar pinggir jalan di antara bisingnya lalu lintas kendaraan hingga di antara gelas-gelas teh jahe di angkringan.
Riuh narasinya serupa. Yakni apakah pabrik semen jadi dibangun, di mana tambangnya, di mana pabriknya, siapa pemiliknya, siapa yang menolak, siapa yang mendukung.
Siapa yang dirugikan dan siapa yang bisa mengambil untung.
Hal ini tentunya menjadi tengara bahwa rencana pendirian pabrik semen di Kecamatan Pracimantoro tersebut masih asing di benak banyak kalangan.
Atau belum tersosialisasi secara detail ke warga Wonogiri.
Yang sudah hampir pasti tidak asing di masyarakat mungkin adalah fakta bahwa rencana pendirian pabrik semen di Wonogiri bukan merupakan hal baru.
Dirunut ke belakang, rencana industri tersebut selalu ada dan menjadi isu hangat di setiap era kepemimpinan kepala daerah.
Dulu, kala Wonogiri dipimpin oleh Begug Poernomosidi, muncul rencana pendirian pabrik semen di sekitar Wuryantoro.
Namanya semen Toh Kuning. Tapi rencana itu hanya sebatas rencana saja.
Semen Toh Kuning kemudian menghilang seiring berakhirnya masa jabatan Begug Poernomosidi sebagai bupati.
Kemudian, di era kepemimpinan Danar Rahmanto, muncul rencana pendirian pabrik semen di Giriwoyo. Namanya semen Ultratech.
Pabrikan semen yang disebut berasal dari India itu bahkan sudah melangkah jauh.
Mulai dari pemetaan lahan tambang serta lokasi pabrik, sosialisasi, study banding ke pabrik semen dan hal-hal lain yang terkait dengan industri tersebut.
Tapi, lagi-lagi rencana itu sirna. Seperti matahari di kala senja. Sempat terang, tapi terus berangsur redup, temaram dan kemudian tenggelam lalu gelap gulita seiring berakhirnya masa pemerintahan Danar Rahmanto.
Lantas, di era kepemimpinan Joko Sutopo sebagai bupati, muncul lagi rencana pendirian pabrik semen. Kali ini, lokasinya di sekitar Kecamatan Pracimantoro.
Pabrik semen itu didirikan oleh kongsi dua perusahaan yakni PT. Sewu Surya Sejati (SSS) dan PT. Anugerah Andalan Asia (AAA).
PT. SSS akan bertindak sebagai penyedia bahan baku semen berupa batu kapur.
Sedang PT. AAA akan menjadi pengolah bahan yang ada menjadi semen dan kemudian menjualnya ke masyarakat.
Selain tentang rencananya, hal yang sama yang muncul terkait pendirian pabrik semen itu adalah narasi tentang fantastisnya nilai investasi yang bakal masuk ke Wonogiri.
Kali ini nilainya Rp 6 triliun. Kesamaan lainnya adalah kisah tentang bakal majunya perekonomian di Wonogiri, terbukanya ribuan lowongan pekerjaan, tumbuhnya ekonomi dan peningkatan pendapatan daerah.
Hal yang sama lainnya yang muncul adalah gerakan pro dan kontra di masyarakat.
Ada yang menolak, ada yang mendukung dan ada pula yang tidak terlalu peduli. Bahkan ada yang sama sekali tidak peduli.
Yang menolak mendalilkan beragam dalih.
Di antaranya adalah kekhawatiran akan rusaknya alam di bentang perbukitan kapur di Wonogiri selatan.
Padahal, sebagian besar wilayah bentang bukit kapur itu masuk dalam kawasan Geopark Dunia. Mereka yang menolak menyatakan kawasan karst dunia harus dilindungi dan dilestarikan.
Terlebih lagi, di Pracimantoro (wilayah yang santer disebut bakal menjadi lokasi pabrik semen sekaligus tambang bahan baku semen).
Berdiri megah Museum Karst Dunia yang didirikan sebagai penanda bahwa kawasan tersebut adalah bentang alam yang merekam sejarah perjalanan muka bumi selama jutaan tahun lamanya.
Kekhawatiran akan rusaknya alam itu tentu juga memiliki dasar yang kuat.
Sebab, faktanya, untuk membuat semen, dibutuhkan bahan baku berupa batu kapur.
Bahan baku itu akan dikeruk dari tambang terbuka di antara gunung-gunung kapur di kawasan tersebut.
Penambangan secara masif itu dikhawatirkan akan memunculkan efek domino berupa hilangnya mata air, rusaknya tanah pertanian dan polusi.
Sedang yang pro atau yang mendukung pendirian pabrik semen tersebut mendalilkan bahwa Wonogiri memerlukan terobosan untuk lebih maju dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.
Terutama mereka yang tinggal di Wonogiri selatan di mana tanahnya diyakini kurang mendukung untuk pertanian.
Pendukung pabrik semen juga yakin bahwa industri itu akan membawa dampak baik dalam perputaran roda perekonomian di Wonogiri.
Dampak baik itu di yang paling utama adalah terserapnya ribuan tenaga kerja.
Tentunya, itu akan diikuti dengan munculnya simpul-simpul perekonomian baru di sekitar pabrik. Seperti yang biasa terjadi di sekitar pabrik-pabrik yang baru berdiri. Mulai dari warung kelontong, warung makan, kos-kosan hingga lapak-lapak UMKM lainya.
Terkait dengan kekhawatiran akan rusaknya alam dan dalih lain yang melandasi penolakan, mereka yang pro dengan pendirian pabrik beranggapan bahwa pemerintah sudah pasti punya skema untuk mengantisipasinya.
Bahkan, mereka mendalilkan bahwa kawasan tambang berikut berada di luar kawasan Geopark Dunia yang wajib dilindungi dan dilestarikan.
Pemerintah, dalam hal ini adalah Pemkab Wonogiri dan Pemprov Jawa Tengah diyakini akan menerapkan prosedur ketat demi tetap terjaganya alam serta selamatnya warga dan lingkungan di sekitar pabrik.
Prosedur itu tentu akan diterapkan pemerintah sejak tahap awal hingga selama masa operasi produksi.
Mereka yang mendukung pabrik semen juga meyakini bahwa pemerintah dan investor pasti akan bersepakat dengan skema penanganan dampak-dampak negatif dari semua hal terkait industri tersebut.
Mulai dari reklamasi hingga penanganan polusi. Tanpa ada kesepakatan mengenai hal itu, pemerintah pasti tidak akan mengizinkan investor memulai operasinya.
Sementara, yang tidak terlalu peduli bahkan sama sekali tidak peduli mengatakan keberadaan pabrik itu tak memberikan efek apa-apa bagi mereka.
Sebab, letaknya jauh dari tempat tinggalnya. Mereka beranggapan hidupnya akan tetap sama. Baik pabrik semen itu jadi dibangun atau tidak.
Pro dan kontra yang mengiringi sebuah kebijakan pemerintah tentu merupakan hal biasa.
Yang perlu dilakukan kemudian adalah bagaimana mencari solusi terbaiknya.
Mengabaikan suara penolakan tentu bukan hal yang bagus.
Bahkan bisa memunculkan kesan adanya arogansi dan kedzoliman.
Terlebih lagi, mereka yang menolak itu adalah warga yang bakal terdampak langsung.
Namun demikian, pemerintah juga akan menjadi tidak bijak jika ujug-ujug menghentikan proses pendirian industri yang sudah dirintis investor selama ini.
Apalagi, sejak awal investor sudah diberi gelaran “karpet merah” untuk masuk ke Wonogiri.
Tentu mereka akan merasa terdzolimi jika karpet merah itu tiba-tiba digulung dan mereka diminta angkat kaki dari Wonogiri.
Hal terbaik yang selayaknya dilakukan pemerintah saat ini mungkin adalah membuka ruang diskusi dan komunikasi antara investor, pihak penolak dan pihak pendukung.
Diskusi-diskusi itu diperlukan untuk mencari solusi atau jalan terbaik yang sama-sama menguntungkan semua pihak.
Banyak yang percaya bahwa komunikasi adalah awal dari penyelesaian semua persoalan.
Ada banyak contoh pro dan kontra yang selesai di meja diskusi.
Di antaranya adalah penolakan Waduk Pidekso di Kecamatan Giriwoyo yang dilakukan oleh masyarakat setempat.
Dengan komunikasi serta diskusi, penolakan yang dulu begitu masif itu akhirnya berujung pada kesepakatan.
Dan sekarang Waduk Pidekso sudah berdiri dan beroperasi.
Contoh lainnya adalah keberhasilan Jokowi ketika menjadi Walikota Solo.
Saat itu, dia berhasil memindahkan pasar klithikan dari Banjarsari ke Semanggi.
Padahal, saat rencana pemindahan itu muncul, penolakan dari pedagang sangat masif.
Namun, dengan kesabaran dan diskusi yang panjang, akhirnya ditemukan solusi. (*)
Editor : Tri wahyu Cahyono