Oleh : Prof. Dr. Minsih, S.Ag, M.Pd. Guru Besar Bidang Kepakaran Pendidikan Inklusif UMS
RADARSOLO.COM - PEMERINTAH melalui Asta Cita (delapan program prioritas) Presiden Prabowo Subianto, menempatkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul dan pemerataan akses pendidikan sebagai agenda besar menuju Indonesia Emas 2045.
Komitmen kuat pemerintah ini tampak nyata dalam postur anggaran pendidikan 2026 sebesar 20 persen atau sekira Rp 757, 8 triliun. Tertinggi sepanjang sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mendapat apresiasi luar biasa dari segenap masyarakat.
Salah satu prioritas utama pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan adalah pemerataan dan keadilan pendidikan yang sepenuhnya belum dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
Pemerintah berupaya menjamin dan memastikan bahwa tidak ada satu pun anak bangsa yang tertinggal dalam akses pendidikan. Termasuk anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) dan kelompok rentan lainnya dalam mencapai potensi penuh mereka.
Upaya mewujudkan komitmen pemerintah tersebut dilaksanakan melalui konsep pendidikan inklusif, yang berorientasi pada pendidikan yang lebih adil, ramah, dan membuka ruang tumbuh bagi semua anak.
Pendidikan inklusif memastikan setiap anak apa pun latar belakang, kondisi fisik, intelektual, maupun sosialnya, memiliki hak sama untuk belajar, berkembang, dan berkontribusi dalam kehidupan berbangsa.
Gayung bersambut, Muhammadiyah sebagai organisasi massa Islam yang memiliki pengalaman panjang dalam mengelola lembaga pendidikan yang bercirikan berkemajuan, telah dan terus berupaya merumuskan konsep terbaik dalam pendidikan inklusif. Kemudian bisa disebut sebagai sebuah gagasan pendidikan inklusif berkemajuan.
Pendidikan inklusif berkemajuan adalah gagasan besar yang lahir dari rahim Islam berkemajuan dan pengalaman panjang Muhammadiyah dalam dunia pendidikan. Sejak awal berdirinya, Muhammadiyahtelah menjadi pelopor pendidikan inklusif dalam arti luas.
Ahmad Dahlan mendirikan sekolah modern yang terbuka bagi semua golongan. Baik kelompok miskin, kelompok rentan, perempuan, maupun yang termarginalkan. Prinsip keberpihakan pada yang lemah ini menjadi jejak awal inklusi dalam praksis Muhammadiyah.
Dalam kerangka Islam berkemajuan, pendidikan inklusif dibangun melalui tiga prinsip utama yang menjadi ciri khas gerakan Muhammadiyah. Yakni rasional dan ilmiah dalam pendekatannya, empatik dan sosial dalam praksisnya, serta mencerahkan dan memerdekakan dalam tujuannya.
Selanjutnya, nilai-nilai ini menjelma menjadi sikap tawadhu’ terhadap keragaman, keadilan dalam pengakuan kebutuhan individual. Serta komitmen untuk menghadirkan kebermanfaatan bagi semua, khususnya kelompok rentan seperti ABK, anak dari keluarga marginal, dan anak dengan tantangan sosial-emosional.
Pada tataran praksis, pendidikan inklusif berkemajuan adalah perwujudan dari keadilan (al-‘adl), kasih sayang (Rahmah), tolong-menolong (ta’awun) dan persamaan hak (musawamah) sebagai pilar pendidikan. Tanpa al-‘adl, pendidikan inklusif berisiko menjadi sistem yang tidak setara. Di mana hak dan kesempatan tidak terdistribusi dengan adil.
Tanpa musawamah, setiap individu tidak memiliki hak yang setara untuk mendapatkan dukungan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengembangkan potensinya secara maksimal.
Tanpa rahmah, pendidikan inklusif akan terasa dingin dan mekanistik tanpa empati yang diperlukan untuk memahami dan merespon kebutuhan unik anak. Dan tanpa ta’awun, pendidikan inklusif hanya akan menjadi serangkaian upaya individu yang terisolasi, bukan sebuah ekosistem yang saling mendukung.
Akhirnya, pendidikan mencerahkan adalah yang tidak membeda-bedakan, tetapi justru menempatkan keberagaman sebagai anugerah dan kekuatan bangsa. Islam berkemajuan memberi ruang tumbuh bagi semua, tanpa sekat ekonomi, sosial, budaya, atau kondisi fisik dan mental.
Nilai-nilai Islam berkemajuan seperti tajdid (pembaharuan), ijtihad (kreativitas intelektual), dan rahmah (kasih sayang) adalah ruh dari pendidikan inklusif sejati. (*)
Editor : Andi Aris Widiyanto