Oleh: dr. Agung Ikhssani*)
RADARSOLO.COM-Pancasila selalu menjadi fondasi moral dan ideologis dalam perjalanan bangsa Indonesia.
Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya berfungsi sebagai kompas kebijakan, terutama ketika bangsa menghadapi tantangan global dan menyiapkan fondasi masa depan.
Era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan bahwa semangat Pancasila memperoleh momentum baru melalui fokus pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
Program cek kesehatan gratis, makan bergizi gratis, dan sekolah rakyat hadir sebagai instrumen konkret untuk mempercepat kesiapan bangsa menuju visi Indonesia Emas 2045.
Kebijakan tersebut menjelaskan bagaimana Pancasila dapat diterjemahkan menjadi langkah nyata yang memberi dampak langsung kepada masyarakat.
Indonesia sebelumnya dihadapkan pada tantangan struktural dalam peningkatan kualitas manusia.
Akses terhadap layanan kesehatan belum merata, pemenuhan gizi masih timpang, dan kualitas pendidikan berada pada titik yang membutuhkan intervensi serius.
Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” belum sepenuhnya tercermin dalam pelayanan dasar negara.
Prevalensi stunting nasional pada periode 2022–2023 berada di angka 21,5% berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023.
Angka tersebut menggambarkan bahwa hampir satu dari lima balita mengalami hambatan pertumbuhan fisik, yang berpotensi memengaruhi kemampuan kognitif serta produktivitas di masa depan.
Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memperlihatkan situasi infrastruktur pendidikan yang masih memerlukan perhatian.
Baca Juga: Pendidikan dan Pengangguran
Sekitar 40 persen ruang kelas mengalami kerusakan, baik kategori ringan, sedang, maupun berat.
Kondisi ini menghambat terciptanya lingkungan belajar yang layak. Faktor sosial-ekonomi juga turut menjadi tantangan dalam penguatan kualitas SDM.
Data BPS pada Maret 2023 mencatat bahwa 9,36 persen penduduk Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan.
Angka ini memperlihatkan bahwa keluarga rentan membutuhkan dukungan negara agar kebutuhan dasar pendidikan dan gizi dapat terpenuhi.
Dampak program cek kesehatan gratis mulai terlihat setelah satu tahun berjalan.
Jutaan pelajar memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan rutin yang sebelumnya sulit dijangkau.
Pemeriksaan ini tidak hanya bersifat kuratif tetapi juga preventif, sehingga selaras dengan sila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” yang menegaskan bahwa negara wajib melindungi martabat dan kesehatan rakyatnya.
Program ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini penyakit, perilaku hidup sehat, dan lingkungan sekolah yang mendukung.
Program makan bergizi gratis membawa dampak signifikan bagi pemenuhan nutrisi anak dan kelompok rentan.
Pemberian makanan bergizi membantu meningkatkan konsentrasi belajar, menekan ketidakhadiran, serta memperbaiki perkembangan fisik dan kognitif anak.
Sebelum program ini berjalan, sebagian wilayah berpenghasilan rendah mengalami defisit kebutuhan gizi harian.
Kondisi kini menunjukkan pemerataan akses gizi yang lebih baik, juga meminimalkan ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
Nilai “Gotong Royong” terlihat melalui kolaborasi negara, institusi pendidikan, dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan program.
Baca Juga: Mengenal Mikrobiota Usus dan Perannya bagi Kesehatan Kita Sehari-hari
Program sekolah rakyat memberi ruang baru bagi pendidikan inklusif. Akses pendidikan semakin terbuka bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, pekerja informal, dan komunitas terpencil.
Kurikulum adaptif serta biaya pendidikan terjangkau menjadikan sekolah rakyat alternatif strategis untuk pemerataan kualitas pendidikan nasional.
Kondisi sebelum program ini memperlihatkan masih banyak anak dari keluarga berpenghasilan rendah yang kesulitan mengakses pendidikan berkualitas.
Setelah program berjalan, partisipasi pendidikan meningkat dan akses pembelajaran semakin merata. Prinsip “Persatuan Indonesia” tercermin di dalamnya karena pendidikan mampu menjadi sarana pemersatu di ruang belajar yang setara.
Ketiga program tersebut mengubah arah pembangunan nasional menuju paradigma human-centered development.
Pancasila tidak hanya dipahami sebagai prinsip normatif tetapi menjadi dasar strategis dalam memastikan kesehatan, gizi, dan pendidikan sebagai hak fundamental seluruh rakyat.
Implementasi kebijakan berskala besar tetap memerlukan evaluasi berkala, peningkatan standar layanan, dan konsistensi pelaksanaan di lapangan agar tujuan pembangunan tercapai secara optimal.
Capaian awal ini memberikan fondasi lebih kokoh menuju Indonesia Emas 2045.
Semangat Pancasila terus memandu proses transformasi agar berlangsung inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan akan membawa bangsa ini semakin dekat pada cita-cita menjadi negara maju yang mampu bersaing secara global tanpa kehilangan identitas dan nilai luhur kebangsaannya. (*)
*) Mahasiswa, Kajian Ketahanan Nasional, Universitas Indonesia