Oleh:
Budhi Hartanto, ST. MSi.
Pegiat Lontar Nusantara
ADA satu kebiasaan yang diam-diam menghambat cara kita berpikir sebagai bangsa, kita terlalu nyaman membanggakan masa lalu, tetapi kurang serius memahaminya.
Nama Majapahit berulang kali diangkat sebagai simbol kejayaan. Ia dijadikan bukti bahwa Nusantara pernah bersatu, seolah-olah Indonesia hari ini hanyalah kelanjutan linear dari masa itu. Masalahnya, cara pandang ini lebih sarat nostalgia daripada analisis.
Kita membaca kakawin Nagarakretagama seolah-olah itu peta negara modern. Padahal, sebagaimana diingatkan oleh M. C. Ricklefs, daftar wilayah dalam teks tersebut tidak mencerminkan kontrol administratif, melainkan cakrawala pengaruh politik. Dengan kata lain, yang kita banggakan kerap bukan realitas kekuasaan, melainkan imajinasi tentang kekuasaan.
Baca Juga: Dokter-Dokter Legendaris (Part 3): Moewardi, Dokter Pejuang yang Gugur di Tengah Revolusi
Lebih problematik lagi, kita jarang melangkah satu tahap lebih jauh: memahami bagaimana kekuasaan itu bekerja. Di sinilah konsep mandala menjadi penting.
O. W. Wolters menjelaskan bahwa kekuasaan di Asia Tenggara klasik tidak berbasis batas wilayah yang tegas, melainkan pada pusat pengaruh yang menyebar dan bergradasi. Majapahit bukanlah negara dalam pengertian modern, melainkan pusat gravitasi politik. Namun kita justru memaksanya menjadi negara modern dalam imajinasi kita—dan dari situlah ilusi kebesaran itu lahir.
Baca Juga: Dokter-Dokter Legendaris (Part 2): Sardjito, Dokter Pendidik yang Membangun Fondasi Kesehatan Bangsa
Ironisnya, dalam romantisme terhadap Majapahit, kita justru melupakan pelajaran yang mungkin lebih relevan untuk hari ini: Sriwijaya.
Jika Majapahit berbicara tentang pengaruh, maka Sriwijaya berbicara tentang kecerdasan membaca dunia. Sriwijaya tidak sibuk memperluas wilayah, tidak terobsesi pada luas kekuasaan. Ia melakukan sesuatu yang jauh lebih strategis: menguasai Selat Malaka—yang berarti menguasai urat nadi perdagangan global pada masanya.
Sejumlah kajian sejarah Indonesia, termasuk karya Slamet Muljana, menunjukkan bahwa Sriwijaya berfungsi sebagai simpul perdagangan sekaligus pusat pembelajaran agama Buddha yang penting di kawasan itu. Catatan perjalanan Yijing turut menguatkan posisi ini. Sriwijaya memahami satu hal yang tampaknya justru luput dari kita hari ini: dunia tidak dikuasai dengan memperluas wilayah, melainkan dengan mengendalikan arus.
Sekarang, mari kita lompat ke abad ke-21. Jika ingin melihat “Sriwijaya modern”, kita bisa menengok Iran—tepatnya di Selat Hormuz, salah satu chokepoint energi paling krusial di dunia.
Menurut U.S. Energy Information Administration, sekitar seperlima hingga sepertiga perdagangan minyak global melewati jalur ini setiap hari. Iran bukan negara dengan ekonomi terbesar, bukan pula kekuatan global utama. Namun ia memiliki sesuatu yang jauh lebih menentukan: posisi strategis. Dan posisi itulah yang memberinya daya tawar. Setiap ketegangan di Selat Hormuz langsung mengguncang pasar energi global. Dunia boleh tidak menyukai Iran, tetapi dunia tidak bisa mengabaikannya.
Di sinilah pelajaran geopolitik menjadi terang: dalam dunia yang saling terhubung, posisi strategis bisa lebih kuat daripada sekadar ukuran kekuatan.
Pertanyaannya kemudian menjadi tidak nyaman: di mana posisi Indonesia dalam logika ini?
Secara geografis, Indonesia jauh lebih unggul. Ia berada di persilangan dunia. Jalur seperti Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok merupakan urat nadi perdagangan global. Namun apa yang kita lakukan dengan keunggulan ini?
Kita merayakan posisi strategis itu dalam pidato-pidato yang menggelegar. Kita menyebut diri sebagai “poros maritim dunia”. Tetapi dalam praktiknya, kita lebih sering menjadi penonton daripada pengendali. Kapal-kapal dunia lewat, barang bergerak, energi mengalir—namun nilai tambahnya tidak sepenuhnya kita kuasai. Kita berada di tengah arus, tetapi tidak menentukan arah arus.
Di sinilah kegagalan kita membaca sejarah menjadi nyata. Kita terlalu sibuk membayangkan diri sebagai Majapahit—simbol kesatuan dan kebesaran—tetapi lupa belajar dari Sriwijaya tentang bagaimana kekuatan sesungguhnya bekerja. Kita ingin besar secara simbolik, tetapi belum cukup serius untuk menjadi besar secara strategis.
Padahal pelajarannya jelas bahwa Majapahit mengajarkan pentingnya integrasi. Sriwijaya mengajarkan pentingnya kontrol jaringan. Iran menunjukkan bagaimana posisi geografis dapat dikonversi menjadi kekuatan geopolitik nyata. Indonesia memiliki ketiganya, tetapi belum mengoptimalkan satu pun secara maksimal.
Masalahnya bukan pada kurangnya potensi. Masalahnya terletak pada cara berpikir. Selama sejarah hanya dijadikan sumber kebanggaan—bukan sumber strategi—kita akan terus terjebak dalam siklus yang sama: gemar bernostalgia, bangga pada masa lalu, tetapi tertinggal dalam persaingan masa kini.
Indonesia tidak kekurangan cerita besar. Indonesia hanya kekurangan keberanian untuk membaca ulang ceritanya sendiri secara jujur.
Sejarah tidak meminta kita untuk bernostalgia. Sejarah menuntut kita untuk belajar. Jika Majapahit hanya dijadikan simbol, ia berhenti sebagai mitos. Jika Sriwijaya dipahami sebagai strategi, ia bisa menjadi masa depan.
Dan jika kita gagal memadukan keduanya, maka semua narasi tentang “Indonesia besar” akan berhenti sebagai retorika.
Pertanyaannya kini menjadi sederhana, tetapi menentukan:
apakah kita akan terus menjadi bangsa yang bangga pernah besar—
atau menjadi bangsa yang benar-benar kembali besar?
Editor : Kabun Triyatno