Oleh Bernadita Eva Novianti Wijaya, Cahaya Rizka Kamila, Fathiyah Rizki Salsabilla, Fitria Sandrina Duhita,Florista Aminati Mawadah *)
RADARSOLO.COM - Stigma sering kali ditafsirkan dan diposisikan sebagai sekadar dampak tambahan dari algoritma persoalan medis dalam penanggulangan HIV.
Padahal realitanya lebih kompleks, karena stigma merupakan cara masyarakat membentuk jarak, membuat batasan, dan menetapkan individu atau kelompok yang sekiranya masih layak dianggap "sama" dengan yang lain.
Meskipun secara medis, ancaman penularan HIV sudah dapat dijelaskan dan dikendalikan, namun stigma masih tetap merajalela.
Persoalan terkait stigma terhadap penyintas HIV ini terlihat jelas di Kabupaten Boyolali.
Meskipun terdapat laporan penurunan angka HIV, tidak dapat dipungkiri bahwa penurunan angka tersebut tidak dibarengi dengan penurunan stigma.
Seorang penyintas menceritakan pengalamannya ketika ia datang untuk bersilaturahmi ke rumah saudaranya setelah penyintas membuka statusnya.
Yang harusnya disambut dengan pelukan, namun yang datang justru penghakiman seperti sengaja menutup pintu dan jendela.
Ironisnya, peristiwa ini terjadi meski sebelumnya hubungan kekerabatan itu harmonis, bahkan penyintas sempat menjadi tumpuan finansial bagi anggota keluarga yang lain.
Hal yang membuat terasa kontradiktif adalah penolakan semacam ini justru terjadi di lingkup keluarga atau orang terdekat, ruang yang seharusnya jadi sandaran pertama ketika mengalami kondisi yang sulit.
Pola lain yang muncul berulang dengan pola yang sama dari cerita para penyintas di Boyolali.
Pengalaman diskriminatif kerap dimulai sejak seseorang pertama kali mengetahui status HIV-nya, bahkan sebelum menghadapi stigma dari masyarakat sekitar.
Cara penyampaian saat mereka menerima hasil diagnosis yang disertai pertanyaan bernada menghakimi.
Penyintas yang mengalami hal ini akhirnya menolak untuk dirawat di tempat tersebut dan memilih dirujuk ke rumah sakit lain, karena cara petugas dalam menyampaikan informasi membuatnya merasa dihakimi, bukan ditangani.
Setelah menerima diagnosis, para penyintas ternyata masih harus menghadapi stigma dalam proses mendapatkan layanan kesehatan.
Salah satunya tampak ketika mereka membutuhkan tindakan medis tertentu dan justru diminta mencari layanan di rumah sakit lain dengan alasan peralatan kekhawatiran terhadap risiko penularan melalui peralatan medis.
Padahal, risiko tersebut dapat dicegah melalui penerapan prosedur sterilisasi dan pengendalian infeksi yang menjadi standar dalam pelayanan kesehatan.
Meski demikian, status HIV tetap dijadikan dasar untuk mengalihkan pasien ke tempat lain.
Strategi yang banyak dipilih oleh penyintas pun cenderung memiliki pola yang serupa, yaitu dengan menarik diri.
Bentuknya beragam, mulai dari berpindah tempat tinggal, mengurangi keterlibatan dalam kegiatan masyarakat hingga membatasi kontak dengan saudara atau kerabat yang sebelumnya dekat.
Mendengar pengalaman diskriminasi yang dialami orang lain atau merasakan adanya perubahan sikap sekecil apa pun dari orang sekitar sudah cukup membuat seseorang memilih menghindar terlebih dahulu, bahkan sebelum penolakan benar-benar terjadi.
Selain itu, ada pula penyintas yang merasa cemas apabila tenaga kesehatan yang menangani mereka mengenal orang-orang di lingkungan tempat tinggalnya, sehingga informasi mengenai kondisi kesehatannya berpotensi disebarkan melalui hubungan sosial di luar konteks pelayanan kesehatan.
Hambatan terbesar para penyintas datang dari ketidaktahuan lingkungan sekitar, mulai dari tetangga yang acuh, keluarga yang menyalahkan, hingga perangkat desa yang bingung mencari solusi.
Oleh karena itu, para penyintas sangat membutuhkan edukasi nyata mengenai kekerasan fisik, psikis, dan seksual akibat HIV yang menyentuh akar rumput, khususnya lingkungan keluarga dan kelurahan.
Edukasi ini bukan sekadar sosialisasi satu arah, melainkan pembekalan konkret yang mampu mengubah cara pandang masyarakat ketika menghadapi kasus kekerasan HIV di sekitar mereka.
Kekhawatiran baru kini muncul dari isu diskriminasi sistemik yang mengancam ruang gerak, karier, dan masa depan para penyintas. Mereka kerap dianggap tidak produktif atau tidak memenuhi syarat menerima program bantuan tertentu akibat adanya aturan tes kesehatan setelah status mereka terungkap.
Fenomena ini menjadi siklus stigma baru ketika negara dan struktur sosial yang lebih besar ikut menutup pintu kesempatan yang sama.
Penyediaan obat gratis dan fasilitas kesehatan yang memadai tidak akan pernah cukup menyelesaikan masalah selama cara pandang struktural ini belum dibenahi.
Penyintas HIV di Boyolali masih menghadapi stigma dari keluarga, layanan kesehatan, hingga dunia kerja meski pengobatan terus berkembang.(*)
*) Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Semester 6, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Editor : Nur Pramudito