Jadi, orang tua atau siswa datang ke sekolah dengan protokol kesehatan (prokes) untuk mendata barang yang dibutuhkan. Kemudian, pihak sekolah yang meng-input. Ini dinilai lebih efektif. Sebab, sekolah bisa sekaligus membuat dan memiliki laporan.
Ketua BPMKS SMPN 15 Surakarta Nur Yuliawati menjelaskan, pihak sekolah meminta orang tua siswa datang dan mengisi data pada surat kuasa. Isinya berupa nama orang tua dan anak, kelas, sekolah, kecamatan, kota, serta rincian pesanan barang. Surat ini harus ditandatangani oleh pemberi kuasa. Yakni orang tua atau wali siswa.
Ada 209 siswa SMPN 15 Surakarta yang mendapat bantuan masing-masing Rp 300 ribu. Kelas IX dijadwalkan Rabu-Kamis (23-24/6). Sedangkan kelas VIII Senin-Selasa (21-22/6) dan kelas VII Rabu-Kamis (23-24/6). Sekolah menjadwalkan sehari empat rombongan belajar (rombel).
“Orang tua datang maksimal pukul 11.00. Setelah itu, kami istirahat dan lanjut meng-input data atau membelanjakannya. Kami akan tunggu beberapa hari kedatangan barang. Kebetulan ini sudah banyak yang datang,” ujarnya.
Namun, ada beberapa yang tidak bisa di-input karena stoknya habis. Ini kendalanya di toko. Sekolah lantas menghubungi orang tua untuk datang kembali ke sekolah. “Atau mereka kami minta kontak WhatsApp petugas untuk mengisi dan mengganti barang yang ada. Jadi kami buat fleksibel,” tuturnya ditemui di aula sekolah setempat, kemarin.
Selain menggunakan surat kuasa, ada beberapa siswa yang sudah pesan secara mandiri. Mereka di antaranya yang sudah pernah mendapat BPMKS, sehingga tidak kebingungan. Setelahnya, barang juga akan tiba di sekolah. Sekolah tinggal crosscheck, apakah sudah belanja atau belum. Jika sudah belanja, pendistribuannya tetap bersama-sama dengan lainnya.
“Nanti kami mengelompokkan barang sesuai kelasnya. Inilah susahnya, karena kendalanya ada 23 kelas dalam tiga angkatan. Padahal tiap kelas itu ada siswa yang dapat BPMKS. Rencananya minggu depan pengelompokan barang. Kemudian minggu berikutnya pendistribusian barang yang akan bekerja sama dengan wali kelas,” ujarnya.
Namun, ada beberapa orang tua yang memilih toko di sekitar rumahnya. Padahal mereka sudah diarahkan boleh memilih toko mana saja. Sebab, pendistribusiannya tetap di sekolah. Jadi, sekolah juga punya bukti atau laporan terkait BPMKS. Ini semua dilakukan oleh orang tua, sebab siswa tidak boleh masuk ke sekolah.
Tahun ini, BPMKS dinilai lebih cepat. Setelah input barang, dalam waktu satu hingga dua hari barang sudah datang. Namun, pengiriman barang dibatasi sampai pukul 12.00. Sebab, di sekolah ada pembatasan.
Operator BPMKS SMPN 18 Surakarta Diah Wulansari mengungkapkan, sistemnya sama seperti tahun kemarin, yakni secara online. Namun, di sekolah menggunakan sistem surat kuasa selama dua tahun ini. Jadi, siswa print secara mandiri surat kuasa tersebut. Kemudian mengisi rincian belanjanya, lalu dikirim ke sekolah. Nantinya pihak operator yang meng-input belanja. Jadi, siswa tinggal dipanggil saat barangnya datang.
“Ada 312 siswa yang dapat BPMKS dalam tiga angkatan. Untuk barangnya ada yang sudah datang. Bahkan juga sudah diambil siswa atau orang tuanya. Sekolah lain mungkin siswanya ada yang pesan sendiri. Namun, sekolah kami memilih menggunakan surat kuasa. Sebab, siswa kadang tidak disiplin,” ujarnya.
Kendala lain BPMKS dengan sistem online ini adalah website sering error. Kondisi ini berimbas setiap saat tidak bisa meng-input belanja alat sekolah. (nis/bun/ria) Editor : Syahaamah Fikria