Kepala Bidang SMP Disdik Kota Solo Abdul Haris Alamsah mengatakan, sampai saat ini kebutuhan GPK di sekolah inklusi di Solo masih jauh dari kata ideal. Agar tetap bisa memberikan pelayanan pendidikan untuk para siswa inklusi, sementara guru BK merangkap menjadi GPK karena fungsionalnya yang cukup mirip dengan GPK.
“Baru-baru ini kami ajukan untuk pengadaan GPK bagi sekolah inklusi. Idealnya memang satu kelas didampingi satu GPK. Namun selama ini satu sekolah rata-rata hanya memiliki satu dua guru GPK. Memang tidak mudah untuk mengangkat GPK,” ujarnya.
Kepala SMPN 5 Surakarta Joko Setyo Budi Wibowo mengatakan, meski sekolahnya sudah ditunjuk sebagai salah satu sekolah inklusi di Solo. Namun pada kenyataannya, sekolah belum siap menerima siswa inklusi. Mengingat belum ada GPK dan fasilitas yang memenuhi standar sekolah inklusi.
“Posisinya SMPN 5 ini baru masa transisi pindah dari Ngarsopuro. Sarana dan prasarana kami belum lengkap. Jadi kami belum berani menerima karena sarpras kami belum bisa memenuhi anak-anak inklusi. Belum berani menerima, bukan tidak mau,” ujarnya.
Tidak adanya GPK membuat sekolah belum berani menerima siswa ABK. Sebelum sekolah menerima siswa ABK, terlebih dulu akan berkonsultasi kepada disdik. Jika sekolah belum siap, maka dinas juga tidak akan mengizinkan untuk menerima siswa.
Di sisi lain, sekolah inklusi memiliki kewajiban menciptakan lingkungan ramah bagi beragam karakteristik siswa. Namun, dalam praktik pasti sekolah mengalami banyak kendala.
“Bangunan sekolah ini masih baru, kemudian sarana prasana betul-betul belum memadai untuk menerima siswa ABK. GPK juga belum punya. Guru BK-nya saja hanya ada satu, malah mau pensiun. Sekolah inklusi juga tidak mendapatkan dana khusus, jadi hanya memakai dana dari BOS,” imbuhnya.
Pakar Pusat Studi Disabilitas Universitas Sebelas Maret (UNS) Joko Yuwono mengatakan, sekolah inklusi seharusnya memiliki setidaknya satu GPK yang dapat mendampingi anak selama proses pembelajaran. Saat ini, 32 ribu GPK diperlukan di Indonesia. Angka tersebut merupakan rekapan data pada 2021. Dia juga menyebutkan, GPK bukan berasal dari guru kelas atau guru mata pelajaran yang diberikan latihan tambahan. Namun dari para calon guru program pendidikan luar biasa (PLB)
“Yang ideal itu dari para mahasiswa PLB, bukan malah mengambil dari guru lain sebagai pendamping” terangnya.
Semua pihak harus merespons serius konsekuensi penyelenggaraan sekolah inklusi. Karena jika tidak, inklusi hanya akan menjadi judul tanpa isi. Tidak mudah, namun semua elemen yang terlibat dalam penyelenggaraan harus berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu. Respons serius pertama harus ditunjukkan oleh pendidik sebagai ujung tombak penentu kesuksesan penyelenggaraan pendidikan.
“Guru harus memiliki semangat belajar mandiri untuk menindaklanjuti bekal pelatihan yang telah diterima. Membuat forum diskusi dengan melibatkan GPK merupakan langkah positif dalam meningkatkan kemampuan mengajar di kelas inklusi,” ujarnya.
Diharapkan para calon guru setidaknya sudah memiliki pemahaman dan keterampilan sederhana dalam menghadapi berbagai karakter peserta didik. Mulai dari peserta didik normal maupun peserta didik dengan kebutuhan khusus. Sehingga menurutnya, pemerintah daerah juga harus memikirkan tentang kebutuhan siswa disabilitas sesuai dengan ketentuan.
“Poinnya di sini adalah pendidikan inklusi itu penting dan perlu untuk bekal calon guru saat terjun langsung ke sekolah” tuturnya. (ian/bun/ria)
Editor : Syahaamah Fikria