Kepala Cabang Dinas (Cabdin) Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah VI Jawa Tengah Sutarno menegaskan, kelas virtual tetap mengacu konsep awal. Berupa pembelajaran blended, berbasis daring dan luring.
“Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan dengan blanded. Pembagiannya, 70 persen daring dan sisanya luring. Terkait pembagiannya, fleksibel dan diatur pihak sekolah,” terangnya, Kamis (21/7).
Suratno menduga, ada kesalahan persepsi antara orang tua dengan pihak sekolah. Beberapa orang tua mengira, kelas virtual digantikan dengan kelas reguler jalur khusus. Suratno kembali menjelaskan, pembelajaran kelas virtual tidak 100 persen daring. Sehingga siswa masih diberi kesempatan belajar secara tatap muka.
“Memang ada kelas di sekolah, karena 30 persen pembelajaran tatap muka. Jadi memang tidak 100 persen virtual. Tetap ada tatap muka dan ada kelasnya juga,” imbuhnya.
Di awal pembelajaran tahun ajaran baru, Suratno mengaku mayoritas satuan pendidikan menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) secara luring. Kemungkinan siswa kelas virtual juga mengikuti program tersebut. Namun, orang tua mengira siswa kelas virtual beralih menjadi kelas reguler.
“Mungkin sepuluh hari setelah dimulainya tahun ajaran baru, siswa masih masuk. Ya karena itu tadi, mereka mengikuti program MPLS. Tapi itu nanti akan kami cek dulu dan konfirmasi ke sekolah. Ini sebagai bahan evaluasi,” ungkapnya.
Diakui Suratno, kelas virtual di Pasar Kliwon merupakan pilot project agar pendidikan bisa dijangkau secara luas. Sekaligus mengurangi angka putus sekolah, terutama anak-anak dari keluarga kurang mampu. Prinsipnya, kelas virtual dan kelas reguler berbeda.
“Sebenarnya konsepnya bagus. Tapi kadang-kadang orang tua belum terlalu memahami hal tersebut. Sehingga masih butuh sosialisasi lebih lanjut. Supaya tidak beda persepsi antara sekolah dan masyarakat,” bebernya. (ian/fer/dam) Editor : Damianus Bram