RADARSOLO.ID – Keberadaan sekolah inklusi dan sekolah luar biasa (SLB) di Kota Solo masih menyisakan ketimpangan cukup tinggi. Terutama dalam menyediakan akses yang cukup bagi anak penyandang disabilitas. Padahal, predikat sebagai kota inklusif sudah dideklarasikan sejak 2013.
Koordinator UPT PLDPI Kota Surakarta Syarifudin Amrullah mengatakan, sampai 2022, ada 69 sekolah inklusi (40 PAUD, 19 SD, 10 SMP) dengan jumlah siswa ABK sebanyak 334 orang dan 80 guru pendamping khusus. Mereka ditempatkan di setiap tingkatan sekolah dan tersebar di seluruh kecamatan di Kota Solo.
Penyelenggaraan pendidikan inklusi diperkuat melalui Peraturan Wali Kota No. 25A Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Hanya saja, dalam perjalanannya, masih ada beberapa kendala yang dihadapi. Antara lain belum seimbangnya jumlah sekolah inklusi dengan anak berkebutuhan khusus (ABK) usia sekolah. Selain itu, sulitnya mencari guru pendamping khusus (GPK) dengan kualitas khusus.
“Memang sulit untuk memenuhi itu. Bukan hanya di Solo saja, hampir di seluruh Indonesia GPK ini suli terpenuhi. Karena pemerintah pusat sendiri masih memandang sebelah mata dan kurang menaruh perhatian pada GPK, padahal keberadan GPK ini penting,” tambahnya.
Dalam konsep penyelenggaraan sistem pendidikan inklusif, peran GPK sangat penting. Mereka berfungsi membantu guru-guru di sekolah umum bagaimana berinteraksi dengan siswa berkebutuhan khusus.
"Kalau di Solo, jika sekolah tidak memiliki guru pendidikan khusus (GPK) murni, maka guru BK yang mengikuti pelatihan pengajaran siswa disabilitas. Kami tidak tahu secara detail penanganan anak berkebutuhan khusus (ABK) seperti di sekolah khusus ABK, hanya dasarnya saja, " ujarnya Rahmad Adi, guru pendamping ABK di SMP Negeri di Surakarta, Selasa (7/3/2023).
Kurangnya guru GPK membuat pelaksanaan pembelajaran di sekolah inklusi kurang maksimal. Peran guru GPK yang penting dalam sekolah inklusi, tidak dapat dinomor duakan. Pada umumnya GPK bertugas untuk melakukan identifikasi kebutuhan khusus siswa. Memproses pemenuhan kebutuhan khusus siswa. Melakukan adaptasi kurikulum, materi dan metode pembelajaran. Semua hal tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan khusus siswa ABK.
"Kalau kendalanya saya sering ketetaran. Saya merangkap dua tugas. Tugas pokok BP dan pendampingan siswa ABK. Jadi kadang tidak fokus dan kecapekan. Untungnya ada beberapa guru yang sabar membantu saya dalam memperhatikan siswa ABK," jelasnya.
Dia berharap, pemerintah lebih konsen pada permasalahan kurangnya guru GPK di sekolah Inklusi. Pemerintah juga segera menyediakan tenaga pendidik GPK yang memadai dan juga menambah honor guru yang merangkap tugas yang menjadi pendamping ABK.
"Kalau sekolah sudah ditunjuk menjadi sekolah inklusi seharusnya pemerintah juga menyediakan tenaga pengajar GPK, karena ada beberapa guru yang tidak mau mendampingi ABK dengan dalih bukan keahliannya, " pungkasnya.
Sementara itu guru kelas 1 sekaligus BP di SLB B YRTRW Surakarta Sri Sumarsi menuturkan, pemerintah juga perlu menaruh perhatian pada keadaan SLB di Solo. Sekolah SLB juga berperan penting dalam hal membantu para generasi muda bangsa yang memiliki kebutuhan khusus untuk lebih mandiri dan terampil. Dengan dukungan pemerintah yang maksimal dan menyentuh sampai ke akarnya, merupakan suatu bentuk konkret dalam menerapkan Slogan Solo sebagai kota ramah inklusi.
"Kami hanya berharap bahwa murid-muridnya tumbuh baik dengan dukungan sekolah, pemerintah dan masyarakat,” ujarnya. (ian/bun/dam)