Jumlah SDN yang terlu gendut, salah satunya dipengaruhi keberadaan SD instruksi presiden (inpres). Di mana pembangunan SD inpres dilakukan secara masif di era 80-an. Sebagai upaya pemerataan pendidikan di era kepemimpinan Presiden Soeharto.
Sayangnya, kondisi seluruh SD inpres saat ini memprihatinkan. Bangunannya banyak yang rusak. Selain itu, sarana-prasarana (sarpras) penunjangnya tidak memadai.
“Lebih dari sepuluh SD yang akan kami regrouping dan merata di setiap kecamatan. Masih cukup gendut jumlah sekolah-sekolah (SD) di Solo. Mungkin di era 1980-an dulu, membutuhkan banyak sekolah. Sehingga saat ini banyak SD inpres,” ucap Kepala Disdik Kota Surakarta Dian Rineta, Rabu (29/3/2023).
Seriring berjalannya waktu, SD inpres kalah pamor dengan SDN maupun swasta. Apalagi saat ini bayak SD swasta yang memiliki sarpras mumpuni. Ditunjang layanan pembelajaran prima.
“Seiring berjalannya waktu, teman-teman yayasan swasta memiliki kontribusi tinggi (dalam layanan pendidikan). Sekolahnya juga bagus-bagus. Maka sudah saatnya kami berbenah,” imbuh Dian.
Dian menilai, gendutnya jumlah SDN akan memengaruhi kualitas pendidikan. Maka disdik mendorong agar ada penggabungan sekolah, demi efisiensi pelayanan dan manajemen pendidikan. Termasuk upaya mengatasi krisis guru.
“Secara manajerial, sekolah-sekolah yang tidak maksimal akan kami regrouping. Pasti ada sisi positif dengan adanya regrouping ini,” papar Dian.
Rencananya, regrouping ditargetkan rampung awal ajaran baru mendatang. Secara bertahap, disdik juga terus merenovasi sejumlah SD inpres yang masuk daftar regrouping. Sebagai upaya memberikan fasilitas dan pelayanan pendidikan maksimal.
“Target kami tahun ajaran baru ini, sekolah bersangkutan (SD inpres yang akan diregrouping) sudah tidak menerima siswa baru. Secara bertahap kami juga perbaiki sarprasnya,” ungkapnya.
Nah, rencana regrouping ini juga dibarengi sosialisasi terhadap orang tua siswa. Dian mencontohkan, ada dua sekolah yang berada di satu halaman namun berbeda status. Satu sekolah penggerak, dan satunya non-penggerak. Maka jika digabungkan akan menjadi sekolah penggerak. “Tidak masalah berbeda status. Terpenting kepala sekolahnya bisa jadi sekolah penggerak,” bebernya.
Sementara itu, Kepala SDN Tegalkuniran Surakarta Ruvina Windarisni mengaku bangunan sekolahnya cukup tua. Berdiri sejak 1985 dan termasuk SD inpres. Letak sekolah yang berdekatan dengan SDN lainnya, membuat kuota jumlah siswa tidak terpenuhi.
“Tahun ajaran 2021/2022 lalu kami hanya menerima 11 siswa baru dari 28 kuota. Total sekarang hanya ada 70-an siswa. Nanti jika di-regrouping, harapannya sarpras dan tenaga pendidik jauh lebih memadai,” harapnya. (ian/fer/dam) Editor : Damianus Bram