Wakil Ketua DPRD Surakarta Sugeng Riyanto mengatakan, ada dua hal yang disoroti secara khusus oleh DPRD terkait pelaksanaan pendidikan di Kota Solo. Pertama, adanya fenomena menurunnya kepercayaan masyarakat pada SD negeri. Masyarakat lebih memilih menyekolahkan anaknya di swasta berbasis agama yang saat ini menjadi favorit.
“Dari situ, timbul pertanyaan kritis yang bisa diajukan. Kenapa itu bisa terjadi, padahal sekolah negeri fasilitasi bangunan fisiknya sudah jauh memadai. Secara pembiayaan juga gratis, dan tenaga pengajar juga tersedia. Tetapi kenapa minim peminat, hingga kemudian beberapa SD negeri harus di-regrouping,” ujar dia, Senin (2/5/2023).
Sugeng menilai, fenomena menurunnya kepercayaan masyarakat kepada SD negeri karena kurangnya sentuhan peningkatan kualitas guru atau manajemen pendidikannya. Maka diperlukan terobosan yang lebih progresif, dalam hal memberikan pembekalan atau peningkatan mutu tenaga pengajarnya. Salah satunya dengan memberikan beasiswa pendidikan bagi para guru untuk meningkatkan kualitasnya.
“Saya membayangkan jika kepala SD negeri itu minimal S2, sedangkan SMP itu S3, dia pasti memiliki pemikiran yang jauh memadai untuk mengelola sekolah di bawahnya. Dana bisa dari APBD. Toh, nanti kita juga yang akan mengunduh 10 tahun kedepan,” Jelasnya
Terobosan semancam ini, dinilai Sugeng belum dilakukan oleh disdik. Di momentum Hardiknas ini, DPRD berharap disdik bisa lebih progresif dalam membuat terobosan-terobosan untuk kemajuan pendidikan di Solo. Tidak hanya berfokus pada peningkatan infrastruktur sekolah.
“Jangan infrastruktur terus, ganti yang lain. Lebih pada peningkatan SDM. Maka perlu terobosan yang lebih progresif lagi,” tegasnya.
DPRD juga menyoroti dari bidang pendidikan anak usia dini (PAUD) yang dinilai masih memerlukan perhatian lebih dari disdik. PAUD sebagai pondasi awal para siswa sebelum masuk pada dunia pendidikan yang lebih kompleks. Pendidikan PAUD memiliki peran penting dalam untuk memfasilitasi dan merangsang tumbuh kembang anak secara maksimal.
“Namun kami menjumpai di Solo ini masih banyak PAUD yang belum memenuhi standar. Ini juga masih menjadi problem yang harus dipikirkan dinas Pendidikan. Dalam hal ini bagaimana membuat PAUD-PAUD di Solo lebih baik lagi,” jelasnya.
Sugeng menyebutkan, perubahan tersebut dapat diawali dengan adanya terobosan regulasi baru. DPRD juga membuka kesempatan bagi dinas pendidikan untuk duduk bersama untuk memformat sebuah regulasi yang mendukung untuk peningkatan kualitas pendidikan di Solo. Tidak terkecuali, untuk kesejahteran guru-guru yang ada di Solo.
“Dua poin tersebut menjadi dasar catatan kami, dan itu juga menjadi keprihatinan bersama. Terutama guru PAUD negeri yang hanya segelintir saja, lainnya swasta. Ini sangat perlu mendapatkan perhatian yang memadai dan itu harus berawal dari regulasi. Maka jika diperlukan dinas dan DPRD bisa duduk bersama untuk mencarikan solusinya,” ujar Sugeng.
Senada, Ketua Komisi IV DPRD Kota Surakarta Janjang Sumaryono Aji mengatakan, masalah pendidikan di Kota Solo memang sangat menarik. Salah satunya banyaknya keluhan masyarakat di medsos terkait pemerataan pendidikan khususnya di wilayah Pasar Kliwon dan Laweyan. Namun, hal tersebut mulai ada titik terang dengan rencana dibangunnya SMA negeri baru di Pasar Kliwon.
“Infrastruktur sudah aman, dari segi SDM juga mulai digarap lewat pengangkatan PPPK. Kemarin kuotanya cukup banyak untuk dinas pendidikan dan harapannya bisa dimanfaatkan secara maksimal,” ujarnya.
Menanggapi adanya fenomena menurunya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah negeri, disdik menilai hal tersebut bukan suatu penurunan. Dari segi kuantitas sekolah negeri masih menerima banyak siswa dari berbagai lapisan ekonomi masyarakat.
“Sebenarnya itu bukan menurun, justru lebih banyak. Cuma sekolah swasta yang besar-besar itu memang banyak dan masyarakat jauh tertarik ke sana. Dari segi prestasi siswanya juga jauh lebih bagus, karena siswa pilihan dan didanai dengan dana yang besar memang jauh lebih baik,” ujar Sekretaris Dinas Pendidikan Abdul Haris Alamsah.
Haris menyebut, kualitas pembelajaran di sekolah negeri tetap di terjaga. Tantangan sekolah negeri memang jauh lebih besar dibandingkan sekolah swasta. Dari segi regulasi, sekolah negeri memiliki zonasi yang menerima semua siswa dengan karakter dan kemampuan yang beragam.
“Jadi seolah-olah prestasinya menurun tapi sebenarnya tidak. Tapi itu juga tantangan juga bagi kami,” ucapanya
Maka disdik terus mendorong adanya peningkatan kualitas pembelajaran sekolah negeri. Dinas juga memiliki program-program khusus untuk meningkatkan kualitas SDM. Salah satunya dengan mendorong para guru untuk masuk platform Merdeka Mengajar. Serta adanya bantuan beasiswa S1 guru PAUD untuk meningkatkan kompetensinya.
“Kami kejar nanti. Kami kondisikan sekolah hingga anak-anak itu lebih bagus ke depannya,” tandasnya. (ian/bun/dam) Editor : Damianus Bram