PPDB jalur zonasi saat ini tidak lagi menggunakan surat domisili, melainkan mengacu pada alamat rumah sesuai dengan KK. Hal ini untuk menutup celah besar agar tidak dimanfaatkan oknum orang tua calon siswa bermain curang dengan surat keterangan domisili.
Koordinator PPDB Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Surakarta Abi Satoto menjelaskan, dokumen domisili adalah KK yang sudah terintegrasi dengan dinas kependudukan dan cacatan sipil (dukcapil). Jarak rumah akan dihitung berdasarkan titik koordinat sekolah dengan alamat KK yang dimiliki.
“Kuotanya untuk jalur ini juga besar. Kalau SMP 50 persen, SD 45 persen dan TK 95 persen. Registrasi akun akan dimulai Senin, 3 Juli,” ucapnya, Rabu (28/6/2023).
Diakui Abi, jalur zonasi merupakan jalur paling banyak diserbu para pendaftar. Disdik meminta panitia PPDB di sekolah untuk bersiap. Sering kali masih banyak calon siswa mengalami kesulitan dan kendala yang menyebabkan kebingungan.
“Kami imbau orang tua agar tidak panik dan mengikuti semua aturan yang ada. Khusus untuk jalur zonasi ini, kami sarankan untuk memilih sekolah paling dekat dengan alamat KK,” imbuhnya.
Disdik juga menjamin pelaksanaan PPDB jalur zonasi berjalan secara lancar, objektif, transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif. Semua pendaftaran dilaksanakan secara online. Sedangkan untuk verifikasi berkas dapat dilakukan di semua sekolah negeri di Solo.
“Jika bingung bisa datang ke sekolah terdekat. Dan untuk verifikasi juga bisa datang ke sekolah terdekat. Intinya semua bisa dicarikan solusi, jadi tidak perlu panik,” ungkapnya.
Senada Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta Dian Rineta mengatakan, pelaksanaan PPDB berjalan transparan. Pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mempercayai modus titip KK dan lainnya.
“Jika terbukti melakukan kecurangan akan berdampak fatal bagi calon peserta didik. Bisa kami coret,” tegasnya.
Dian menyebutkan, untuk daya tamping SD negeri di Kota Solo sebanyak 5.376 siswa. Total ada 142 SD negeri. Sedangkan daya tampung jenjang SMP ada sekitar 6.646 siswa dengan 27 sekolah negeri. Sedangkan untuk SMP kuota 50 persen akan dibuka untuk jalur zonasi.
“Kami berharap masyarakat yang mampu secara ekonomi menjadikan sekolah swasta sebagai pilihan. Teman-teman swasta itu kualitasnya sama. Kami berharap bisa memfasilitasi semaksimal mungkin untuk gakin. Kalau untuk yang mampu dan secara zonasi dekat silakan bisa masuk swasta” katanya. (ian/bun/dam) Editor : Damianus Bram