RADARSOLO.COM – Bak pepatah hidup segan mati tak mau. Begitulah kondisi pembelajaran di SD Negeri Carangan yang terletak di dalam Keraton Surakarta. Sekolah yang berdiri sejak 38 tahun silam ini minim siswa setiap tahunnya. Pendaftar terus merosot.
Kepala SDN Carangan Martono mengakui, untuk PPDB tahun ini menjadi kondisi paling minim dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Menurut dia, banyak faktor yang menyebabkan minimnya minat masyarakat masuk ke sekolah negeri. Salah salah satunya adanya tren memasukkan anak ke sekolah swasta.
SDN Carangan merupakan sekolah negeri satu-satunya di area Keraton Surakarta. Diapit empat sekolah swasta, membuat peminat ke sekolah ini makin anjlok. Pada PPDB tahun ini baru tiga siswa yang mendaftar dari 20 kuota yang disediakan. Banyaknya sekolah swasta di sekitar sekolah ini dinilai berpengaruh besar pada jumlah penerimaan calon peserta didik baru.
“Di sebelah selatan dicegat SD Muhammadiyah 21, timur ada SD Muhammadiyah 24, utara ada SD Kasatriyan. Sebelah barat SD Sunan Kalijaga. Jadi wajar kalau sedikit yang datang ke sekolah kami,” ucapnya, Jumat (7/7).
Aturan sekolah negeri yang sangat ketat, juga menjadi penyebab menurunnya minat masyarakat mendaftarkan anaknya ke sekolah negeri. Sesuai dengan arahan dari pemerintah, Martono menjelaskan, sekolah negeri dilarang untuk menarik sumbangan atau iuran dari orang tua siswa. Sekolah hanya bisa mengandalkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dari pemerintah. Namun, dana tersebut dirasa masih sangat minim untuk mengembangkan pendidikan yang berkualitas.
“Kalau saya rasakan memang saat ini hidup segan, matipun tak mau. Bisa dilihat SD negeri itu dari pemerintah apa-apa tidak boleh. Padahal maunya orang tua ada tambahan sumber pembelajaran lain untuk meningkatkan kompetensi anak, tapi aturan negeri sangat ketat,” ucapnya.
Diakuinya, secara sarana dan prasarana sekolahnya masih kalah dengan sekolah swasta. Menurut dia, sekolah swasta dapat secara bebas untuk menarik biaya dari orang tua guna pengembangan pendidikan. Di sisi lain, sekolah swasta juga masih mendapatkan dana BOS dari pemerintah.
“Kami kalah dengan swasta. Mulai dari sumber dayanya hingga sarana prasarana. Bagaimana kami mau bersaing kalau modalnya hanya buku paket saja. Kami hidup dan mati hanya dari BOS,” ungkapnya.
Di sisi lain, Martono mengatakan, mayoritas siswa yang masuk ke sekolahnya dari masyarakat kurang mampu. Tidak jarang, para guru setempat membantu membelikan seragam bahkan sarapan untuk para siswa. Hal tersebut lantaran banyak siswa tidak mampu untuk membeli seragam baru.
“Sebenarnya kalau kami diberikan kebebasan seperti dulu lagi, tidak ada zonasi masih tetap banyak. Kami punya strategi untuk meraup siswa banyak, kalau sudah zonasi kami tidak bisa apa-apa,” ucap Martono.
SDN Carangan yang berdiri di tanah kawasan Keraton Surakarta membuat pembangunan dan rehabilitasi sekolah juga terhambat. Mengingat, sekolah tak bisa leluasa untuk melakukan rehabilitasi ataupun penambahan fasilitas sekolah tanpa seizin Keraton Surakarta.
“Kami itu kalau mau bangun sekolah misal ini di lantai dua tidak bisa harus izin keraton dulu. Misal mau diperluas bangunannya juga tidak bisa, karena ini tanahnya milik keraton. Pergerakan kami memang sangat terbatas,” ucap Ratih Mustikawati, koordinator PPDB sekolah setempat.
Ratih Mustikawati mengungkapkan, penurunan jumlah calon peserta didik terjadi mulai 2020. Satu rombongan belajar, yang hanya 20 siswa sering kali tidak terpenuhi setiap PPDB. Berbagai cara sudah dilakukan untuk menarik siswa. Salah satunya dengan mendatangi sekolah-sekolah TK di sekitar wilayah Pasar Kliwon. Namun, diakui, banyak orang tua dan peserta didik yang memilih sekolah di swasta. Sampai saat ini ada sebanyak 59 siswa dari kelas satu hingga IV
“Kami ini satu-satunya sekolah negeri di wilayah Keraton, jadi mau siswanya sedikit pun tidak akan ditutup dan masih dipertahankan,” imbuhnya.
Sekolah juga berencana membuka PPDB secara offline untuk menampung siswa yang belum mendapatkan sekolah. Pendaftaran secara online dapat dilakukan pesca PPDB online rampung.
“Atau ada juga yang usianya belum mencukupi, maka harus lewat asesmen dulu di PLDPI. Nanti hasilnya diberikan ke kami. Banyak sedikitnya siswa, tidak berpengaruh pada proses pembelajaran dan semangat guru dalam mengajar,” tandasnya. (ian/mg1/bun/ria)