RADARSOLO.COM-Belakangan, tidak sedikit kasus hukum yang melibatkan oknum pengasuh pondok pesantren (ponpes). Fenomena tersebut diklaim tidak berpengaruh terhadap minat masyarakat memercayakan pendidikan buah hatinya di ponpes.
Itu ditegaskan Dr. Umarul Faruq Abu Bakar, ketua Forum Ma’ahid Qur’an Indonesia (Formaqin) di sela multaqa direktur pondok pesantren dalam rangkaian kegiatan Islamic Edu Fair 2023 di Ponpes Assalaam, Sabtu (30/9/2023)
“Tantangannya (ponpes) banyak dan selalu ada. Ada tiga budaya ponpes yang dikukuhkan lewat multaqa ini, yakni budaya akhlak, ilmu, dan berjamaah. Ini dihidupkan dan dikuatkan kembali,” terangnya.
Ketika terjadi kasus, Umarul menyebut, hal tersebut bersifat kasuistis. Artinya, tidak bisa menutupi keutamaan ponpes.
“Melihatnya harus adil. Kasus memang ada. Tapi tidak hanya di pesantren. Tapi juga di sekolah-sekolah umum, universitas, mungkin terjadi hal yang sama,” ungkapnya.
Sebab itu, ponpes punya filter. Ada azas-azas dan prinsip yang selalu dipegang teguh pengelola ponpes.
“Tentunya azas berpegang pada Alquran dan hadis, serta teladan para ulama. Itu menjadi ciri khas pesantren yang tidak boleh dilupakan,” tegasnya.
Lebih lanjut Umarul mengatakan, dengan menguatkan akhlak, pada akhirnya, ponpes berkembang sesuai dengan budaya akhlak, budaya ilmu, dan berjamaah.
“Persoalan dunia tidak cukup dengan ilmu, tidak cukup dengan teknologi. Tapi harus ada iman, ada akhlak, itu yang dikukuhkan dalam ilmu pesantren,” tuturnya.
Terkait perkembangan teknologi, Umarul menuturkan, sejumlah ponpes telah dilengkapi dengan lab dan jaringan internet.
Fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan para santri mengeksplor ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemaslahatan umat.
Beragam ilmu yang diajarkan di ponpes, kata Umarul, menjadi bekal para santri memberikan manfaat dimanapun berada.
“Salah satu ciri pesantren adalah mendorong kemampuan selalu belajar. Santri sejati adalah pembelajar sejati. Itulah konsep dari pesantren,” ungkapnya.
Sementara itu, Dewan Pembina Forum Ma’ahid Qur’an Indonesia (Formaqin) dan Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia (BKsPPI) KH. Syihabuddin Abdul Mu'is, mengatakan, Islamic Edu Fair 2023 yang dipusatkan di Goro Assalaam merupakan kegiatan kali pertama.
Tujuannya, memudahkan masyarakat mengakses informasi secara detail terkait fasilitas, metode pembelajaran, dan sebagainya di ponpes.
“Kegiatan ini diikuti 150 ponpes di seluruh Indonesia. Masyarakat bisa langsung tanya di situ. Jadi nggak usah ke Ponorogo, atau pindah lagi ke Jawa Barat, ke Jawa Tengah, kan jauh,” terangnya.
Menurut Syihabuddin, masing-masing ponpes memberikan support. Bukan malah bersaing mendapatkan banyak santri. Itu ditunjukkan dengan membuka pendaftaran santri baru secara bersamaan.
Jika ada ponpes yang jumlah pendaftarnya berlebih, maka calon santri bisa direkomendasikan ke ponpes lainnya.
“Misalnya di (Ponpes) Isy Karima, kuota santri barunya 65 anak, tapi yang daftar ratusan. Sisanya ini bisa direkomendasikan ke ponpes di Salatiga, Purbalingga, dan lainnya. Ini artinya, pesantren besar mendampingi dan men-support pesantren yang sedang tumbuh,” urai dia.
Apakah munculnya kasus hukum yang melibatkan oknum pengasuh ponpes memengaruhi minat masyarakat mengakses pendidikan di ponpes?
Syihabuddin mengatakan, minat masyarakat tetap tinggi. “Namanya kejahatan (bisa terjadi) di mana-mana. Masyarakat bisa melihat dan menilai sendiri,” ucapnya.
Bagaimana kiat memilih ponpes untuk anak? Syihabudin menjelaskan, masing-masing ponpes memiliki ciri khas dan keunggulan. Mulai dari bidang teknologi, pertanian, kajian kitab, akademik, dan sebagainya.
“Silakan pilih mana yang cocok dengan minat dan bakat anak. Ponpes adalah lembaga pendidikan yang menjawab semua kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (mg6/mg13/wa)
Editor : Tri Wahyu Cahyono